Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyatakan bersiap siaga dalam menghadapi musim kemarau. Hingga saat ini belum ada laporan kekeringan di wilayah seribu industri sejuta jasa itu.

“Kita siap (menghadapi musim kemarau), tapi belum ada laporan (kekeringan),” ujar Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin saat dimintai keterangan, Kamis (5/10/2023).

Sebagai informasi, Sebanyak 12 kecamatan di Kabupaten Tangerang mengalami krisis air bersih. Penjabat Bupati Tangerang, Andy Ony Prihartono instruksikan badan penanggulangan bencana daerah setempat mempetakan wilayah terdampak kemarau. Kabupaten Tangerang juga telah ditetapkan darurat kekeringan.

Kepala Dinas Perkimtan Kota Tangerang, Sugihharto Achmad Bagdja mengatakan, pihaknya saat ini tengah merencanakan berbagai mekanisme untuk mengantisipasi potensi kekeringan dan kelangkaan ketersediaan air bersih di Kota Tangerang.

Seperti, Dinas Perkimtan Kota Tangerang baru saja menyelesaikan pembangunan infrastruktur Sambungan Rumah (SR) untuk memfasilitasi distribusi air bersih ke kawasan pemukiman masyarakat oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Benteng.

“Potensi kekeringan dan ketersediaan air bersih kini menjadi fokus kerja kami bersama di Dinas Perkimtan Kota Tangerang. Terbaru, kami telah membangun SR di Kelurahan Buaran Indah dengan jumlah 85 SR, serta dalam proses pembahasan bersama masyatakat untuk membaha pembangunan serupa, yakni dengan jumlah 20 SR di Kelurahan Kunciran,” ujar Kepala Dinas Perkimtan Kota Tangerang, Sugiharto Achmad Bagdja, Selasa (3/10/2023).

Sugiharto mengatakan Dinas Perkimtan Kota Tangerang saat ini juga membuka usulan dari masyarakat untuk pembangunan SR di lingkungan pemukiman yang membutuhkan.

Tidak hanya itu, Dinas Perkimtan juga telah menyediakan 2 toren air (non-permanen) berkapasitas 600-800 liter yang bisa digunakan di berbagai lokasi yang membutuhkan air bersih secara fleksibel dan kondisional.

Kepala BPBD Kota Tangerang, Maryono Hasan mengatakan untuk saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan soal kekeringan di wilayah yang berjuluk seribu industri sejuta jasa ini. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan 8 posko untuk mengirimkan air bersih jika ada masyarakat yang membutuhkan air bersih.

“Untuk Kota Tangerang sementara kita belum mendapatkan laporan kekeringan dimana,” ujar Maryono saat dimintai keterangan oleh kabar6, Senin (2/10/2023).

“Sampai saat ini belum ada titik-titik kekeringan,” sambungnya.

**Baca Juga: DLH Lebak Akui TPSA Dengung Belum Siap Terima Sampah dari Tangerang Selatan

Dalam mengantisipasi hal tersebut, kata Maryono, pihaknya juga telah menyampaikan pemberitahuan atau sosialisasi pada awal Agustus 2023 lalu kepada masyarakat. Hal itu berkaitan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim panas atau El Nino.

“Dimana El Nino ini akan berpengaruh terhadap kekeringan. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan air yang ada, menanam pohon atau penghijauan dilingkungan sekitar dan tidak membakar sampah sembarangan,” katanya.

Maryono menyampaikan Pemkot Tangerang sesuai arahan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah pihak telah menyiapkan anggaran BTT.

“Manakala itu dibutuhkan dan kita bekerjasama dengan stakeholder lainnya PDAM, dinas PUPR yang membantu kami dalam penangan air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang mengklaim saat ini belum ada laporan yang masuk kepihaknya soal kekeringan. Dari data laporan BPBD Provinsi Banten sebanyak 37 Kecamatan di Tangerang Raya krisis air bersih.

Kepala BPBD Kota Tangerang, Maryono Hasan mengatakan untuk saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan soal kekeringan di wilayah yang berjuluk seribu industri sejuta jasa ini. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan 8 posko untuk mengirimkan air bersih jika ada masyarakat yang membutuhkan air bersih.

“Untuk Kota Tangerang sementara kita belum mendapatkan laporan kekeringan dimana,” ujar Maryono saat dimintai keterangan oleh kabar6, Senin (2/10/2023).

“Sampai saat ini belum ada titik-titik kekeringan,” sambungnya.

**Baca Juga: Sachrudin Tutup Festival Maulid Kota Tangerang

Dalam mengantisipasi hal tersebut, kata Maryono, pihaknya juga telah menyampaikan pemberitahuan atau sosialisasi pada awal Agustus 2023 lalu kepada masyarakat. Hal itu berkaitan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim panas atau El Nino.

“Dimana El Nino ini akan berpengaruh terhadap kekeringan. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan air yang ada, menanam pohon atau penghijauan dilingkungan sekitar dan tidak membakar sampah sembarangan,” katanya.

Maryono menyampaikan Pemkot Tangerang sesuai arahan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah pihak telah menyiapkan anggaran BTT.

“Manakala itu dibutuhkan dan kita bekerjasama dengan stakeholder lainnya PDAM, dinas PUPR yang membantu kami dalam penangan air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Memasuki hari ketiga pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD kabupaten, belum ada partai politik (parpol) yang datang ke KPU Kabupaten Lebak untuk mengajukan.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Lebak Lita Rosita mengatakan, pengajuan bakal caleg DPRD dimulai pada tanggal 1 hingga 14 Mei 2023.

“Sampai hari ketiga dibukanya pengajuan bacaleg, belum ada satu pun partai politik yang datang untuk mengajukan,” kata Lita kepada Kabar6.com, Rabu (3/5/2023).

Parpol bisa mendaftarkan para bacalegnya pada tanggal 1-13 Mei pada pukul 08.00 sampai 16.00 WIB. Namun di hari terakhir yakni 14 Mei, KPU membuka waktu pendaftaran lebih panjang hingga pukul 23.59 WIB.

“Jika ada berkas dokumen pendaftaran bacaleg yang tidak lengkap maka kami akan sampaikan ke teman-teman parpol supaya bisa dilengkapi,” ujarnya.

**Baca Juga: Survei LSI, Pilpres 2024 Tiga Nama Menonjol Diprediksi Dua Putaran

Terpisah, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lebak Acep Dimyati mengatakan, partainya berencana untuk mengajukan nama-nama bacalegnya pada tanggal 6 Mei.

Saat ini, masing-masing bacaleg masih harus melengkapi berkas dokumen yang menjadi persyaratan.

“Banyak persyaratan yang harus dilengkapi, dan juga ada jadwal setiap instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Seperti medical check up di labkesda, itu dijadwalkan untuk PKB besok

“Belum lagi masing-masing bacaleg memiliki aktivitas berbeda, jadi ada yang bentrok juga,” sambung pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Lebak ini.

Bacaleg yang diajukan oleh PKB di Pileg 2024 nanti diakui berbeda. Dari sisi usia, bacaleg partai besutan Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin ini didominasi oleh bacaleg muda.

“Untuk 30 persen keterwakilan perempuan juga sudah kita penuhi. Sekitar 70 persen adalah kader partai,” katanya.(Nda)

Kabar6-Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang Yudi menegaskan bahwa, terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF) PT. Sinar Utama Jaya Abadi yang berlokasi di kawasan industri karet II jalan raya Moh Toha KM 7 No 21 Keret Sepatan Kabupaten Tangerang, sampai saat ini belum diajukan.

“Untuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF) PT. Sinar Utama Jaya Abadi sampai saat ini belum ada pengajuannya,” ungkap Yudi Kabid Perizinan DPMPTSP Kabupaten Tangerang kepada kabar6.com melalui WhatsApp pada Kamis (18/2/2021).

Diketahui Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan sertifikat terhadap bangunan yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan. Tanpa SLF, gedung tidak bisa digunakan secara legal.

Sementara Ketua LSM Biak Abdul Rafid SH mengatakan, mengacu kepada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan pada tahun 2016, artinya selama kurang waktu diterbitkannya IMB itu kenapa pihak Perusahaan itu tidak menyelesaikan beberapa item perizinan itu.

“Kenapa pihak PT Suja ini tidak mengurusnya, artinya ini ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan seperti Rekom Peil Banjir, Rekom Andalalin dari Dishub Kabupaten Tangerang, izin lingkungan, dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) gedung,” ujar Opick, Jumat (19/2/2021).

Yang menjadi pertanyaan, lanjut Opick, bisa ada indikasi oknum yang bermain disini dengan pihak perusahaan itu.

“Saya harap pihak Pemkab Tangerang harus segera bertindak tegas dalam hal ini, karena bagaimanapun juga SLF ini sangat penting dan harus dilakukan guna memastikan fisik bangunan dan jangan sampai terjadi hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari,” tutur Opick.

Sebagai lembaga sosial kontrol, Opick meminta kepada Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati melalui Dinas terkait untuk bertindak tegas, jangan hanya memikirkan IMB hanya untuk menambah PAD tetapi dampak selanjutnya yang harus dipikirkan juga

Sebelumnya dikabarkan, Kepala Bidang (Kabid) Lalin Dishub Kabupaten Tangerang Sukri mengatakan, bahwa permohonan atau pengajuan PT. Sinar Utama Jaya Abadi ihwal Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) sampai saat ini belum ada permohonan.

“Sampai sejauh ini belum ada berkas permohonan Andalalin yang diajukan oleh perusahaan tersebut,” ungkap Sukri Kabid Lalin Dishub Kabupaten kepada kabar6.com, Kamis (18/2/2021).

**Baca juga: Gandeng PMI, Polresta Tangerang Gelar Donor Plasma Konvalesen

Dijelaskannya, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

“Nanti kan ada tim Konsultan yang menyusun dokumen Andalalin sebagai bahan evaluasi kelengkapan dan keabsahan baik aspek-aspek kajian maupun data hasil penyusunan kajian serta pemeriksaan perbaikan setelah peninjauan lokasi,” terang Sukri.(Han)