Kabar6- Pemprov Banten mulai menyalurkan  jaringan pengaman sosial (JPS) bagi warga yang terdampak covid-19. Salah satunya di Kecamatan Koroncong.  Bupati Pandeglang Irna Narulita meminta masyarakat menggunakan uang BST untuk kebutuhan yang mendasar dan jangan dibeli baju.

“Gunakan untuk membeli beras, telur dan sembako lainnya guna memenuhi kebutuhan sehari – hari, jangan pakai beli baju,”demikian dikatakan Irna Narulita saat memantau penyaluran BST di Kecamatan Koroncong, Jum’at (15/5/2020).

Disampaikan Irna, jumlah besaran BST ini memang tidak mungkin cukup untuk memenuhi  kebutuhan hidup seluruhnya lantaran hanya 500.000 ribu. Namun kata Irna, bantuan ini wujud hadirnya pemerintah ditengah masyarakat.

“Yang menerima terus bersyukur karena masih banyak masyarajat lainnya yang belum terkaper,”imbuhnya

Masih kata Irna, untuk bantuan jaring sosial ada tiga sumber yaitu dari Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Untuk Kabupaten, 7 ribu KK, Provinsi 44 ribu KK, dan Pusat 83 ribu KK.

“Bagi masyarakat yang tidak tercover dari tiga sumber itu, Kabupaten akan menyiapkan dana sembako sebesar 200.000 dan dari dana desa,” ujarnya.

**Baca juga: Aksi Donasi di Pandeglang, Ambil Timun Suri Sebanyaknya Bayar Seikhlasnya.

Kepala Dinas Sosial Pandeglang Nuriah mengatakan BST yang bersumber dari Provinsi Banten untuk Pandeglang sebanyak 44 ribu KK. Tahap pertama yang baru cair sebanyak 31 ribu yang tersebar di 4 Kecamatan yakni Koroncong, Pandeglang, Karangtanjung, dan Majasari.

“Untuk tahap pertama BST dari Provinsi, Kecamatan Koroncong mendapatkan jatah 924 KK,”pungkasnya. (Aep)

Kabar6-Bupati Pandeglang Irna Narulita mengungkapkan, bantuan jaring pengamanan sosial terdampak COVID-19 yang telah diusulkan untuk warganya belum bisa di terealisasi.

Pasalnya, saat ini Pemkab Pandeglang masih menunggu juklak dan juknis dari pemerintah daerah.

“Jaring pengaman sosial yang sudah diusulkan dari masyarakat saat ini memang belum terlaksana karena menunggu teknis dari pemerintah pusat, rencananya dalam 30 April sampai awal bulan Mei ini jaring pengaman sosial itu dapat segera disalurkan kepada masyarakat,” kata Irna dalam postingan instagramnya @irnadimyati, Kamis (30/4/2020).

Ia juga mengatakan, dana-dana transfer pusat untuk pembangunan di daerah dijadikan jaring pengaman sosial, karena adanya efek ekonomi akibat pandemi COVID-19.

“Bantuan ini terus berproses, dan akan dilaksanakan secara bertahap, karena data yang di ACC terlebih dahulu adalah data sosial kemiskinan terpadu atau DTKS yang dimiliki pemerintah pusat,” terangnya.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) usulan yang ada dari tiap kecamatan sebanyak 140.189 KK yang diusulkan ke pusat sudah di setujui 54.806 KK kuota, dan mendapatkan penambahan 33.482 KK, total bantuan melalui pemerintah pusat sebanyak 88.288 KK.

Sedangkan dari Provinsi sebanyak 44.674 KK, dan bantuan dari Kabupaten 7.028 KK Jaring pengaman sosial dan Sembako senilai Rp 200.000 untuk kurang lebih 14.133 KK.**Baca juga: Di-PHK tanpa Pesangon, Karyawan Distributor Makanan Ringan Lapor Disnaker Lebak.

“Pada tahap awal akan dilaksanakan bantuan turun sebanyak 34.774 KK yang akan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia, bentuk pencairan melalui kantor pos dengan besaran Rp. 600.000 x 3 bulan, sedangkan untuk bantuan Provinsi sebanyak 33.000 KK sebesar 500.000 x 3 bulan, mekanisme melalui bank BRI. Update terbaru adanya penambahan/perluasan 8.841 penerima program PKH dan penambahan 3.000 KK program sembako,” tandasnya.(Aep)