Kabar6- Asosiasi Perusahaan Pengelola Air Minum dan Sanitasi Indonesia (APPAMSI) dan Ombudsman RI dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) untuk meningkatkan pelayanan air bersih di Indonesia.

Hal itu mengemuka saat Pengurus APPAMSI yang dinakhodai Ketua Umumnya Sofyan Sapar bersama pengurus lainnya beraudiensi dengan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih di Jakarta, Rabu, 8 Maret 2023.

Dalam kesempatan tersebut, APPAMSI menyampaikan poin-poin penting terkait pelayanan air bersih dan sanitasi di Indonesia, seperti regulasi dan beberapa problem sanitasi yang belum optimal, terutama cakupan pelayanan air bersih yang masih rendah. Juga tentang pengelolaan dana pensiun BUMD air minum yang pengelolaannya diharapkan lebih mengutamakan praktik Good Corporate Governance (GCG).

“Alhamdulilah, isu-isu yang kami sampaikan dalam audiensi kami tadi mendapatkan perhatian serius dari Ombudsman RI, sehingga dalam waktu dekat kami akan menandatangi nota kesepahaman bersama untuk lebih meningkatkan layanan kami selaku BUMD air minum di Indonesia,” ujar Sofyan Sapar yang juga Direktur Utama Perumdam Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.

Menurut Sofyan, audiensi tersebut sangat penting, karena Ombudsman sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik memiliki peran yang signifikan untuk turut mendorong peningkatan kualitas layanan air bersih, juga mengatasi berbagai problem sanitasi di Indonesia.

“Kami yakin dengan sinergi APPAMSI dengan Ombudsman RI ini akan mempercepat mengatasi berbagai problem seputar BUMD air bersih dan sanitasi seperti poin-poin yang kami sampaikan tadi,” katanya.

Sementara Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih yang didampingi jajarannya menyambut baik isu-isu yang disampaikan APPAMSI.

Najih mendorong Perumdam atau BUMD air minum di Indonesia harus terus meningkatkan pelayanan ke masyarakat dengan mematuhi segala aturan dan tidak melanggar mal administrasi.

“Juga merespon cepat pengaduan masyarakat jika terjadi gangguan layanan,” ujarnya.

**Baca Juga: Tersangka JS, Kasus PT Waskita Beton Segera Disidang

Najih juga sangat menyambut baik pertemuan ini dengan mendorong pengurus APPAMSI segera melakukan MoU dan kerjasama dengan Ombudsman RI yang ruang lingkupnya pencegahan tindakan mal adaministrasi, penerapan Good Corportae Governace dalam organisasi BUMD air minum, juga pengawasan terhadap manajemen pengelolaan dana pensiun karyawan BUMD air minum.

“Insha Allah dengan adanya MoU dan kerjasama dengan APPAMSI, nantinya tingkat pengaduan yang diterima oleh Ombudsman tahun 2022 sebanyak 572 bisa diturunkan,” kata Najih.

Selain Sofyan Sapar selaku Ketua Umum APPAMSI, dalam audiensi tersebut turut hadir pengurus APPAMSI lainnya, yaitu Wakil Ketua Umum APPAMSI Muhammad Olik Abdul Holik yang juga Direktur Utama Perseroda Air Minum Tirta Asasta Kota Depok, Sekretaris Jenderal APPAMSI Hendra Febrizal yang juga Direktur Utama Perumdam Kota Padang, Bendahara Umum APPAMSI Ardiansah yang juga Direktur Utama Perumdam Kota Pontianak. (Tim K6)

Kabar6-Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni membuka Musyawarah Nasional (Munas) pertama Asosiasi Perusahaan Pengelola Air Minum dan Sanitasi Indonesia (APPAMSI), di Novotel Hotel, Rabu, (15/2/2023).

Munas tersebut dihadiri Ketua Umum Aliansi Kabupaten-Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) periode 2022-2026 Ahmed Zaki Iskandar. Beberapa Bupati dan Walikota, antara lain Wali Kota Padang Hendri Septa, Bupati Merangin Masyuri, dan Wakil Bupati Tanggamus, Syafii.

Dalam sambutannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyambut baik lahirnya APPAMSI. Menurutnya, lahirnya organisasi tersebut sebagai upaya konkret untuk memberikan pelayanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Baca Juga: Bupati Zaki: Bank Keliling dan Pinjol Bikin Keluarga Berantakan

“Penyediaan air bersih, air minum dan sanitasi sangat penting. Namun saat ini masyarakat untuk mendapatkan akses ketiganya masih sangat sulit. Ini menjadi PR besar kita bersama,” ujarnya.

Agus menyampaikan sebagian besar perusahaan air minum kondisinya tidak sehat. Melalui Munas ini, ia berharap bisa memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan yang dihadapi BUMD-BUMD air bersih tersebut.

Bupati Tangerang yang juga Ketua Umum Aliansi Kabupaten-Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) periode 2022-2026 Ahmed Zaki Iskandar juga menyambut baik lahirnya APPAMSI. Ia mengatakan pada RPJMD 2020-2024, pemerintah menargetkan 100 persen rumah tangga memiliki akses air minum yang layak pada tahun 2024, termasuk 15 persen akses air minum aman, dan 30 persen air minum perpipaan.

Namun, dalam tiga tahun terakhir, cakupan air minum layak hanya kurang dari 5 persen. Oleh karena itu, Zaki menekankan, sangat diperlukan langkah-langkah intensif yang konkret dan inovatif untuk mendorong kenaikan cakupan layanan air bersih, baik oleh pada skala nasional maupun daerah.

“Kami berharap Munas APPAMSI ini menghasilkan keputusan dan kebijakan serta komitmen bersama untuk terus meningkatkan akses layanan pemenuhan air minum dan sanitasi kepada seluruh masyarakat,” katanya

Munas tersebut secara aklamasi memilih Sofyan Sapar, Direktur Utama Perumdam Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang sebagai Ketua Umum untuk periode 2023-2027.

Munas yang diikuti 40 anggota dari perusahaan pengelola air bersih dan air minum dari berbagai daerah di Indonesia tersebut, juga menetapkan Hendra Febrizal, Direktur Utama Perumdam Kota Padang sebagai Wakil Ketua Umum, Direktur Utama PDAM Tirta Asasta Kota Depok Muhammad Olik Abdul Holik sebagai Sekretaris Umum, dan Direktur Utama Perumdam Tirta Khatulistiwa Ardiansyah sebagai Bendahara Umum.

Sementara, Ketua terpilih APPAMSI Sofyan Sapar mengatakan, APPAMSI adalah organisasi yang menjadi wadah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan air bersih dan air minum untuk semakin meningkatkan kinerjanya. Berbagai persoalan yang kerap dihadapi Perumdam ataupun PDAM yang tergabung dalam APPAMSI, berusaha dipecahkan dan dicarikan solusinya secara bersama-sama.

“APPAMSI ini berbeda dengan organisasi serupa yang sudah ada, karena tak hanya fokus pada pelayanan air bersih dan air minum, tetapi juga masalah sanitasi yang harus menjadi isu penting yang menjadi perhatian serius bersama,” ujarnya kepada awak media.

Pada tahap awal, lanjutnya, telah ditandatangi perjanjian kerja sama (PKS) antara APPAMSI dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri tentang Penyusunan Modul BUMD Air Minum terkait Penilaian Kinerja Direksi, Penilaian Kinerja Pegawai, Laporan Manajemen BUMD Air Minum, Penggunaan Laba Perusahaan BUMD Air Minum untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan (CSR) BUMD Air Minum.

Selain itu, APPAMSI juga akan menyusun Modul Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi, Program Pelatihan di RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum). Program Pelatihan Kualitas Air Standar Kementerian Kesehatan (Laboratorium Pengujian Kualitas Air). Perumusan dan Rencana Aksi Climath Change (Perubahan Iklim)
terhadap keterbatasan Air Baku dan Antisipasi Musim Kemarau. Perumusan dan Rencana Aksi Program SDG’s.

“Semoga kegiatan ini bisa menjadi salah satu wadah untuk mencari
solusi di daerah masing-masing dalam masalah pengelolaan sanitasi dan air bersih yang aman, baik, layak, dan sehat bagi masyarakat. Karena dengan air yang bersih dan sanitasi yang baik maka tentunya derajat hidup masyarakat akan meningkat,” kata Sofyan.

Sekretaris Umum APPAMSI Hendra Febrizal menambahkan, berdasarkan data tahun 2021, ada 389 BUMD Air Minum di tanah air, di mana sebanyak 237 sehat, 101 kurang sehat, dan 51 dalam kondisi sakit.

“APPAMSI akan fokus membantu Perumdam/BUMD Air Minum, terutama anggota kami, yang saat ini dalam kondisi kurang sehat dan sakit,” katanya.

Dalam waktu dekat, kepengurusan APPAMSI periode 2023-2027 juga akan melengkapi struktur pengurus untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. (Oke)