1

Dipecat dari Ketua Apdesi Lebak, Usep: Sangat Politis

Kabar6-DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten memberhentikan Usep Pahlaludin dari jabatannya sebagai Ketua DPC Apdesi Kabupaten Lebak.

Kepala Desa Sangiangjaya Kecamatan Cimarga itu diberhentikan karena dinilai melanggar aturan organisasi dengan tetap datang menghadiri Munaslub di Palembang, Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu.

**Baca Juga:Usep Pahlaludin Diberhentikan dari Ketua Apdesi Lebak

Usep menilai bahwa keputusan pemberhentiannya sebagai ketua Apdesi tidak dilakukan sesuai selayalaknya mekanisme yang diatur dalam organisasi.

“Ada mekanisme yang tidak mereka tempuh. Contoh, saya tidak pernah dipanggil secara khusus untuk memberikan klarifikasi yang menjadi bagian dari tahapan proses pemecatan,” kata Usep saat dihubungi Kabar6.com, Sabtu (11/5/2024).

Usep tidak membantah ikut hadir dalam Munaslub Palembang. Namun kehadirannya bukan sebagai perwakilan DPD melainkan panitia.

“Saya di sana sebagai panitia nasional, jadi ini harus dibedakan. Makanya saya enggak mau ini dibawa ke DPC, karena ini urusan DPD. Seharusnya DPD Banten minta klarifikasinya ke DPP yang oleh mayoritas DPD diakui,” jelasnya.

Usep yang kini mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah melalui PDI Perjuangan bahkan menilai pemberhentiannya dari kursi ketua Apdesi Lebak sangat berbau politis.

“Keputusan ini sangat politis, karena saya hadir ke Palembang bersama seorang kepala desa aktif yang juga pengurus DPD Apdesi Banten dan Wakil Ketua 1 di DPC, tapi kenapa hanya saya yang dipecat?” tanya Usep.

“Jadi keputusan DPD ini keliru dan tidak berdasar, karena tidak ada aturan organisasi yang saya langgar. Tapi itu hak mereka, dijelaskan apapun tetapi ketika keputusan organisasi sudah tidak menggunakan mekanisme organisasi berarti organisasi sudah jadi alat menuntaskan kebencian kepada individu,” tegasnya.(Nda)

 




Perekaman e-KTP Didorong ke Desa, Apdesi Lebak Minta Pemda Alokasikan Anggaran untuk Alat

Kabar6-Layanan perekaman e-KTP di Kabupaten Lebak didorong supaya bisa dilakukan di kantor desa.

Selain di kantor kecamatan, saat ini masyarakat bisa melakukan perekaman di gerai yang dibuka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lebak yang juga Kepala Desa Sangiangjaya, Usep Pahlaludin, menyambut baik jika layanan rekam e-KTP bisa dilakukan desa.

“Dari dulu juga saya berharap begitu, jangan di kecamatan tapi langsung di desa, kami kan juga udah punya operator tinggal sediakan aja alatnya,” kata Usep saat dihubungi Kabar6.com, Sabtu (1/10/2022).

Soal alat-alat pendukung perekaman KTP elektronik di desa, Usep meminta pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggarannya.

“Iya anggarkan lah oleh pemda, saya pikir enggak mahal lah alatnya. Persoalannya adalah tinggal kemauannya aja, mau atau enggak memberikan itu ke desa,” sebut Usep.

Tidak hanya perekaman, termasuk juga sambung Usep, pencetakan e-KTP juga seharusnya bisa dilakukan di desa, agar tak perlu lagi masyarakat datang ke Dukcapil.

**Baca juga: Suara PKB Lebak soal Duet Prabowo-Cak Imin: Capres-Cawapres Paling Berpeluang Menang Pilpres 2024

“Jadi dinas hanya mengecek permohonan sudah lengkap atau belum secara online, kalau sudah tinggal centang aja kalau sudah oke dan kami bisa langsung cetak. Kalau tetap Capil yang cetak lalu dikirim pakai jasa pengiriman, ya tetap panjang birokrasinya,” jelas Usep.

“Di zaman yang mulai semua didorong digitalisasi harusnya dipermudah ya mengenai layanan permohonan setiap dokumen kependudukan, kan yang penting enggak melanggar regulasi. Alat siapkan di desa tinggal Capil mengawasi dengan sistem online,” tambah dia.(Nda)




Ratusan BUMDes Belum Berkontribusi, Apdesi Lebak Sebut Perlu Campur Tangan Pemda

Kabar6.com

Kabar6-Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak tak menampik jika banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum mampu memberikan kontribusi untuk pendapatan desa.

Sekretaris Apdesi Lebak, Rafik Rahmat Taufik, menyebut, geliat BUMDes baru mulai terlihat dalam beberapa bulan terakhir atau pasca dilantiknya 263 kepala desa (Kades) hasil Pilkades 2021.

“Tahun-tahun sebelumnya memang ada satu atau dua BUMDes yang sudah berkontribusi untuk desa lewat PADes (Pendapatan asli desa). Tahun ini kita punya optimis ya dengan kades yang didominasi kaum muda punya semangat tinggi membangun desa, BUMDes bisa berkontribusi maksimal untuk desa,” kata Rafik kepada Kabar6.com, Kamis
(22/9/2022).

Menurut Rafik, jika pengembangan usaha BUMDes dinilai memang menjadi salah satu faktor badan usaha desa tersebut bisa terus berjalan maju sesuai tujuan dan harapan atau tidak, maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.

“Diperlukan campur tangan pemerintah daerah (Pemda), misalnya bagaimana strategi pemasarannya, inovasi dan lain-lain. Jadi harus ada pembinaan maksimal kepada BUMDes yang baru berkembang, jangan dibiarkan harus dikawal,” sebut Rafik.

Rafik mencontohkan BUMDes di desa yang dipimpinnya yakni Bayah Timur, Kecamatan Bayah. Mantan jurnalis ini menuturkan, orang-orang yang direkrut hanya punya modal semangat namun minim keahlian dalam pemasaran, salah satunya melalui media digital.

“Ini yang saya sebut perlu campur tangan pemerintah daerah untuk mengarahkan dan membekali dengan keahlian lewat pelatihan-pelatihan dengan mengundang tenaga ahli,” ujar Rafik.

Ia melihat, selama ini penyertaan modal yang dikucurkan oleh pemerintah desa kepada BUMDes seperti seadanya. Hal ini kata Rafik, lantaran tidak ada unit usaha yang menjanjikan ketika modal diberikan kemudian akan sesuai harapan.

“Saya harap pemerintah daerah punya keseriusan bagaimana BUMDes di Lebak ini bisa benar-benar maju, salah satunya bagaimana juga membekali kepala desa supaya bisa berinovasi mengembangkan BUMDes-nya,” kata dia

**Baca juga: BPS Terjunkan 2.244 Petugas Sukseskan Regsosek 2022 di Lebak

Di Bayah Timur, sambung Rafik, ada beberapa unit usaha BUMDes yang sedang berjalan. Usaha-usaha tersebut diakui tanpa modal.

“Penarikan rekening listrik secara door to door, tujuannya supaya warga yang mau bayar tagihan enggak perlu lagi ngantre, jadi kita jemput bola. Terbaru kita sedang menggarap sablon, jadi BUMDes sedang berkreasi akan menjual baju hasil sablon sendiri,” beber Rafik.(Nda)




Dukung Pemprov Tangani Jalan Lingkungan, Apdesi Lebak: Bila Perlu Anggaran Tambah Dua Kali Lipat

Kabar6.com

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengalokasikan anggaran untuk menangani jalan lingkungan di setiap desa. Program itu didukung Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

Ketua Apdesi Lebak Usep Pahlaludin, menyebut, dari 1.238 jumlah desa di Banten, kebanyakan kondisi jalan lingkungannya masih butuh penanganan.

Menurut dia, untuk menanganinya, tentu tidak akan cukup kalau hanya mengandalkan anggaran dari dana desa (DD).

“Makanya kami masih berharap bantuan dana dari kabupaten dan provinsi. Yang kami rasakan, program pembangunan jalan yang digulirkan Pemprov Banten melalui Dinas PRKP sangat membantu desa, terutama desa-desa yang masih banyak jalan lingkungan yang rusak,” kata Usep dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).

Soal adanya pihak yang meminta Pemprov Banten menghentikan program tersebut, menurut Usep, sudah salah kaprah dan tidak memahami kondisi desa di Banten.

“Ada pihak yang meminta Pemprov menghentikan program tersebut, saya pikir ngaco. Sudah jelas kok di desa kami masih banyak jalan yang rusak parah baik jalan lingkungan maupun jalan desanya,” ujar Kepala Desa Sangiangjaya.

Sekretaris Apdesi Lebak, Rafik Rahmat Taufik, menambahkan, penanganan jalan lingkungan yang digulirkan oleh Pemprov Banten sejak beberapa tahun lalu menjadi solusi bagi desa-desa di Banten.

“Ratusan desa di Kabupaten Lebak banyak yang terbantu dengan adanya program dari PRKP Banten. Program itu solusi terbaik bagi desa-desa yang masih banyak jalan rusak di wilayahnya,” kata Kepala Desa Bayah Timur ini.

Kata dia, tidak ada alasan apapun bagi Pemprov Banten menghentikan program tersebut, bahkan bila perlu anggarannya ditambah dua kali lipat.

**Baca juga: Banjir di Permukiman Baduy, BPBD Lebak Minta Data Curah Hujan di Hulu Sungai Cibarani

Di samping itu tentu saja, kualitas dan kuantitas harus tetap dijaga dalam pelaksanaannya. Terlebih selama program itu bergulir, tidak sedikit pihak ketiga yang terkena masalah hukum.

“Dinas PRKP harus benar-benar selektif memilih pihak ketiga yang akan melaksanakan program jalan lingkungan. Jangan sampai program ini dimanfaatkan oleh para pihak untuk mengeruk keuntungan, tapi mengesampingkan kualitas. Dinas PRKP harus mengoptimalkan peran konsultan pengawas, agar pihak ketiga tidak main-main saat melaksanakan kegiatannya,” tegas Rafik.(Nda)




Lusa Pengurus Apdesi Lebak Dilantik, DPRD Ingatkan soal Tugas Berat Membangun Desa

Kabar6.com

Kabar6-Kepengurusan Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Lebak periode 2022-2027 akan dilantik. Pelantikan dilakukan di Hall Latansa Mashiro Rangkasbitung, Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sabtu (27/8/2022).

Usep Pahlaludin bersama jajaran kepengurusannya akan dilantik oleh DPD Apdesi Provinsi Banten. Sementara pengukuhan akan dilakukan oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.

Mantan Bupati Lebak yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Mulyadi Jayabaya (JB) juga disebut bakal menghadiri pelantikan.

Ketua Komisi I DPRD Lebak, Enden Mahyudin, meminta pengurus Apdesi menjaga kekompakkan dan soliditas.

“Kepala desa bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan RI, bahkan sebagai menopang dari bawah. Presiden Jokowi sering mengatakan, kalau desa nya maju maka kabupaten nya juga maju dan seterusnya,” kata Enden kepada Kabar6.com, Kamis (25/8/2022).

Menurut Enden, membangun desa untuk mensejahterakan masyarakat jadi tugas berat pemerintah desa. Pengelolaan anggaran baik yang bersumber dari pusat maupun daerah harus benar-benar tepat untuk kepentingan masyarakat.

“Ada peraturan kalau jalan poros desa tidak lagi jadi kewajiban pemkab. Nah ini jadi PR berat buat desa bagaimana pembangunan infrastruktur tidak stagnan, artinya jalan penghubung antar kampung dan desa harus jadi skala prioritas,” terang Enden.

“Walaupun di APBD ada Bankeusus tapi kan belum menjangkau seluruh desa karena keterbatasan anggaran. Solusinya memang teman-teman Apdesi bisa benar-benar memanfaatkan bantuan yang ada sesuai dengan peruntukkannya,” tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Enden juga mewanti-wanti agar para kepala desa berhati-hati dalam pengelolaan anggaran. Ia tidak ingin ada kepala desa maupun perangkatnya yang tersangkut kasus penyalahgunaan anggaran.

**Baca juga: Realisasi PAD Lebak dari Uji Kir Capai 50 Persen, Targetnya Rp934 Juta

“Kami berharap dan tidak ingin mendengar ada kepala desa yang sampai tersandung dugaan-dugaan korupsi. Ini harus jadi perhatian, Apdesi harus kasih warning dan edukasi seluruh anggotanya,” tutup Enden.(Nda)

Muscab IV Apdesi Lebak. Pengurus Apdesi Lebak periode 2022-2027 akan dilantik dan dikukuhkan, Sabtu, 27 Agustus 2022.(Nda)




Jelang Pelantikan, Apdesi Lebak Temui Mulyadi Jayabaya

Kabar6.com

Kabar6-Pengurus dan anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak menemui mantan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya (JB), Senin (22/8/2022).

Pertemuan dengan tokoh masyarakat Banten tersebut dilakukan menjelang pelantikan pengurus DPC Apdesi Lebak periode 2022-2027 yang akan dilaksanakan di Sawarna Bayah, pada 26-27 Agustus 2022.

Ketua Apdesi Lebak, Usep Pahlaludin, mengaku, Apdesi sangat perlu mendapat wejangan dari JB yang merupakan sosok sental di Lebak dan Banten.

Tentu saja, pesan-pesan dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia amat penting bagi para kepala desa supaya mampu menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kami banyak belajar dari Pak JB. Karena di masa beliau, Lebak mengalami kemajuan yang cukup pesat,” ucap kepala Desa Sangiangjaya, Kecamatan Cimarga ini.

“Alhamdulillah, Pak JB bersedia kami jadikan ketua dewan penasihat dan siap hadir di pelantikan Apdesi Lebak nanti,” sambung Usep.

Apdesi Lebak, lanjut dia, berkomitmen mendukung program-program pembangunan pemerintah daerah, khususnya dalam menyukseskan visi bupati menjadikan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal.

“Para kepala desa solid dan akan senantiasa menjadi mitra strategis dalam menyukseskan pembangunan di Bumi Multatuli,” ucapnya.

**Baca juga: Balon Kades di Lebak Diharapkan Aktif Pantau Coklit Data Pemilih

Sementara itu, Ketua Apdesi Kecamatan Cilograng, Yayan Hendayana, menambahkan, pertemuan itu juga untuk menyamakan persepsi agar ke depan Apdesi bisa seiring sejalan dalam menyukseskan pembangunan di.

“Kami datang juga untuk mengundang beliau secara langsung agar hadir dalam acara. Alhamdulillah, beliau berkenan,” katanya.(Nda)




Alasan BJB kenapa Rekening Desa Tak di Bank Banten hingga soal CSR yang Ditanya Apdesi Lebak

Kabar6.com

Kabar6-Pemerintah desa di Kabupaten Lebak menginginkan rekening kas umum desa (RKUDes) dipindah dari BJB ke Banten.

Selain RKUDes, pemerintah desa yang tergabung dalam Apdesi juga mempertanyakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai tak jelas hingga tidak autodebet-nya gaji kepala desa yang memiliki angsuran kredit di Bank Banten.

Manager Operasional BJB Kantor Cabang Rangkasbitung Rina Triana kepada Kabar6.com memberikan keterangan tertulis berisi tanggapan mengenai sejumlah permasalahan yang ditanyakan Apdesi, Sabtu (18/6/2022).

Dalam keterangan tertulisnya, BJB menyampaikan alasan mengapa RKUDes harus tetap di BJB dan tidak di Bank Banten.

“BJB sedang melakukan percepatan perluasan digitalisasi untuk mendukung Kabupaten Lebak menjadi kota digital sesuai dengan SK Bupati tentang TP2DD. Di mana seluruh transaksi di pemerintah daerah, kecamatan, desa harus sudah
digital, dan terintegrasi dengan sistem pembayaran perbankan, baik itu penerimaan maupun pengeluaran,” tulis BJB dalam keterangan tersebut.

Saat ini, BJB dan DPMD telah membangun sistem digital, di mana aplikasi Siskeudes yang digunakan oleh desa telah terintegrasi dengan sistem pembayaran secara online ke internet banking corporate. Dengan ini, desa dapat melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa harus datang ke bank, dan transaksi yang dibelanjakan langsung tercatat di aplikasi Siskeudes untuk memudahkan monitoring di desa, kecamatan dan DPMD.

“Alhamdulillah sudah 3 tahun desa menggunakan transaksi internet banking corporate tidak ada keluhan, bahkan dipermudah transaksinya,” katanya.

Terkait dengan tidak autodebet-nya angsuran kredit para kades di Bank Banten, BJB beralasan karena Bank Banten belum memberikan daftar siapa saja kades yang akan dipotong gajinya dan berapa nominalnya.

“Padahal kami sudah meminta berkali-kali kepada pimpinan cabang Bank Banten Rangkasbitung,” tulis BJB.

Bank yang berkantor pusat di Bandung ini menyampaikan, rekening yang dituju untuk rekanan pemdes menggunakan rekening yang sama dengan bank RKUDes (BJB). Hal tersebut lantaran ada biaya transfer jika transaksi ke bank lain yang dibebankan kepada penerima.

**Baca juga: Sejumlah Jurus Dinas PUPR Lebak Cegah Banjir dan Longsor

Kemudian terkait CSR yang dipertanyakan Apdesi, Rina menyebut tidak ada CSR yang disalurkan untuk operasional.

“Salah atuh nanti jadi temuan audit, mungkin untuk pembangunan gedung. Untuk CSR kami sudah salurkan untuk pembangunan mulai dari studio musik, sekolah rusak, hingga panti asuhan, dan yang terakhir untuk banjir bandang dan gempa,” beber Rina.(Nda)




Apdesi Lebak Tegaskan Tak Ada Deklarasi Dukung Jokowi 3 Periode Usai Lebaran

Kabar6.com

Kabar6-Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak menyatakan tidak akan ada deklarasi untuk mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode.

“Tidak, tidak ada rencana itu dan tidak ada pernyataan misalkan abis Lebaran mau deklarasi gitu, enggak ada,” kata Sekretaris Apdesi Lebak, Usep Pahlaludin, Senin (4/4/2022).

Menurut dia, pernyataan Ketua Umum Adpesi Surtawijaya saat acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) di Istora Senayan hanya sebatas menyuarakan aspirasi.

“Kalau Pak Ketua yang saya tahu bilangnya begini ‘Mau 3 periode kek mau seumur hidup kek kalau itu diperbolehkan oleh regulasi ya kenapa tidak, silahkan saja kan kita hanya menyuarakan aspirasi desa’,” sebut Kepala Desa Sangiang Jaya, Cimarga ini.

Kata Usep jika dalam acara Silatnas pada 29 Maret 2022 lalu muncul keinginan-keinginan tersebut, hal itu tentu saja di luar rencana.

**Baca juga: DLH Lebak Sebut Lahan 200 Hektare di Cimarga untuk Pengolahan Limbah Domestik dan B3

“Sederhananya begini lah, kita ngundang bupati ke acara kita, lalu di acara ada celatak-celetuk kan itu di luar rencana kita. Ada yang sebelumnya sudah mendengar berita itu yang dihembuskan itu, kan kepala desa belakangan. Soal isu 3 perpanjangan masa jabatan itu kan jauh sebelumnya sudah menggelinding,” papar Usep.

“Yang celatak-celetuk bisa saja sudah tahu isu-isu begitu dari medsos lalu kemudian ini dimanfaatkan bagi komunitas tertentu jadi objek pembicaraan. Jadi enggak ada itu, enggak ada deklarasi setelah Lebaran,” tegas dia.(Nda)




Apdesi Lebak Tanggapi soal Penerima Bansos Diarahkan Belanja ke e-Warong

Kabar6.com

Kabar6-Asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak menanggapi soal warga penerima bansos tunai (BSP) di sejumlah desa yang kabarnya diarah-arahkan untuk membeli bahan pokok ke e-Warong atau agen BPNT.

Ketua Apdesi Lebak Bedah Khaerunisa menjelaskan, kepala desa dan perangkatnya berkewajiban mengingatkan penerima bansos (KPM) agar uang yang diterimanya dibelanjakan untuk bahan-bahan pokok.

“Kami berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat uang bantuan ini untuk bahan pokok, dan itu silahkan saja beli ke mana pun. Mau ke agen ya silahkan, enggak ada paksaan-paksaan ke masyarakat,” kata Bedah usai bertemu Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, di Rangkasbitung, Jumat (4/3/2022).

Lagipula menurutnya, tidak ada yang salah jika KPM berbelanja bahan pokok ke e-Warong atau agen BPNT. Terpenting kata Bedah, harga Warong sesuai pasaran dan kualitas bahan pangannya juga baik.

“Saya rasa tidak ada masalah ya, kan agen juga belum dibubarkan. Yang penting itu harganya sesuai, lalu kualitas komoditi pangannya bagus, dan tidak ada paksaan. Tetapi mau ke mana pun KPM belanja ya silahkan saja, kami hanya mengingatkan agar uang itu dibelanjakan sesuai aturan,” tutur kepala Desa Cihujan ini.

Soal kabar lain yang menyebut bahwa ada ancaman jika tak berbelanja ke e-Warong KPM akan dicoret dari daftar penerima nantinya, menurut Bedah hal itu tidak juga benar.

“Jadi begini, waktu itu Pak Kadinsos pernah memberikan catatan bahwa jika ada KPM yang tidak membelanjakan uang itu ke bahan pokok, silahkan desa mengevaluasi. Kalau KPM tidak membelanjakan sembako artinya kan sudah dianggap mampu, nah itu oleh desa KPM tersebut bisa dievaluasi,” papar Bedah

**Baca juga: Penimbun Minyak Goreng di Lebak Jadi Tersangka Langsung Ditahan

**Cek Youtube: Pedes! Bahas Rencana Pemekaran Tangerang Utara

Sebelumnya, anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah menyebut, banyak aduan dugaan pengarahan KPM oleh oknum untuk membeli paket sembako ke salah satu agen.

“Itu aduan saat tahap pertama pencairan, saya sudah memberikan arahan, dan semoga pada tahap kedua bisa sesuai juknis,” kata Musa.(Nda)




Smart Village Kemendes, Apdesi Lebak: Mimpi Sebelum Tidur

Kabar6.com

Kabar6-Konsep Smart Village atau desa cerdas yang dicetuskan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dikritik.

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak menyebut, program yang mengadopsi dari konsep Smart City itu seperti mimpi sebelum tidur.

“Sehebat apapun konsep yang digagas tapi kalau fasilitas dan kewenangan desa masih terbatas, ini ibarat mimpi sebelum tidur. Ngawang-ngawang, penuhi dulu kebutuhan dasar di desa mulai dari ketersediaan jaringan internetnya sampai fasilitas penunjang lainnya,” kata Sekretaris Apdesi Lebak, Usep Pahlaludin kepada Kabar6.com, Minggu (26/12/2021).

Menurut Usep, sebagus apapun konsep Smart Village, namun jika patokannya hanya kepada desa-desa yang sudah tersedia jaringan internet, maka akan sulit terwujud.

“Lebih bagus itu realisasinya. Siapkan dulu jaringan internetnya, di Lebak dan Pandeglang masih banyak desa yang belum tersedia (Internet), karena perangkatnya belum ada, jadi jangan dulu bicara Smart Village kalau ini belum dipenuhi, harus dipastikan dulu ketersediaan internet di 74.957 desa itu,” tegas kepala desa Sangiang Jaya ini.

Mengutip detik.com, konsep Smart Village disebut akan mengubah desa-desa di Indonesia menjadi lebih siap menyongsong masa depan. Internet adalah sarana untuk mencapai kemajuan tersebut. Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, menjelaskan konsep tersebut.

**Baca juga: Feri Hermawan Gantikan Osep Mulyawan Pimpin FPTI Lebak 2022-2026

“Smart village adalah pembangunan desa yang berbasis penerapan teknologi tepat guna. Dengan penerapan teknologi ini diharapkan desa bisa melakukan berbagai capaian terobosan sehingga memenuhi kualifikasi untuk masuk kategori Desa Mandiri,” kata Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Senin (15/11/2021).

Kata Halim, Smart Village adalah desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa. Smart Village adalah cara untuk mewujudkan Desa Mandiri.(Nda)