3.000 Usulan Pembangunan di Kota Tangerang Tak Tercover APBD

Kabar6-Sebanyak 3.000 usulan yang tercatat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Tangerang untuk tahun 2016, dari seluruh kecamatan tidak tercover oleh APBD.

 

 

Kepala Badan Perencananan Pembangunan Daerah (Bappeda) Said Endrawiyanto mengungkapkan, bahwa usulan sebanyak 3.000 kegiatan pembangunan itu, memiliki nilai mencapai sebesar Rp2,3 triliun.

 

Sayangnya, kata Said, jumlah tersebut, tidak sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang.

 

“Belum lagi dari SKPD yang mencapai Rp2,1 triliun. Sedangkan, APBD kita hanya Rp3,8 triliun, di mana harus dibagi untuk belanja tidak langsung Rp1,1 triliun dan belanja langsung Rp2,2 triliun. Jadi usulan itu hanya bisa terbiayai sebagian saja,” ungkapnya, Kamis (19/3/2015).

 

Untuk itu, lanjut Said, pihaknya pun saat ini hanya dapat mengakomodir kegiatan yang memang menjadi skala prioritas saja. ** Baca juga: DPRD Segera Bentuk Pansus Air Curah PDAM TKR

 

Yakni, mengenai urusan pendidikan dengan anggaran sebesar 23 persen dari APBD, infrastruktur 13 persen dan kesehatan 11 persen. Dan, dari tiga urusan itu, difokuskan pada 19 kegiatan.

 

“Fokus 19 kegiatan ini disingkronkan dengan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten dan juga Pemerintah pusat,” katanya.

 

Disebutkan, untuk prioritas yang diusulkan ke pemerintah pusat seperti penanganan banjir, pembangunan Kampung Haji, revitalisasi pasar tradisional dan pemanfaatan lahan milik pemerintah yang kurang produktif.

 

“Sedangkan usulan prioritas ke Provinsi yakni penurunan angka kemiskinan, membantu pembebasan lahan untuk banjir, membantu jalan milik provinsi untuk dibuka aksesnya di wilayah perbatasan dengan DKI dan Kota Tangsel serta Kabupaten Tangerang,” papar Said.

 

Said menambahkan, karena terbatasnya anggaran, tidak semua kegiatan usulan masyarakat akan dibiayai dari APBD.

 

Pemkot Tangerang sendiri tengah membuat program Tangerang Bebenah di mana warga sendiri yang melakukan pembangunan.

 

“Mindset kita hanya berpikir pembangunan bersumber dari APBD saja. Jadi kita ubah pola itu, Pemerintah akan memberikan stimulan kepada warga agar bergerak melakukan pembangunan dan pihak swasta yang memotori,” pungkasnya.(ges)