Kabar6-Badan pengkajian dan penerapan Teknologi (BPPT) yang diwakili Deputi kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi, Soni Sulistia Wirawan mengatakan agar workshop penerapan teknologi Hydro Colour dan Fish GIS bagi nelayan tak menjadi seremonial semata dan harus ada pengawasan berkelanjutan.

“Ini kan ada yang dari Bekasi, Indramayu, Depok juga ada. Jadi sayang sekali kalo acara ini cuma seremonial, harus ada controlling berkesinambungan,” kata Soni, Selasa (9/7/2019).

Sebelumnya, workshop workshop penerapan teknologi Hydro Colour dan Fish GIS bagi nelayan di provinsi Banten itu juga dihadiri dari perwakilan organisasi PICES asal negara Jepang, Prof.Mitsutaku Makino, Menristek serta para tokoh dan tenaga ahli dibidang kelautan.

“Kami sampaikan terima kasih banyak atas partisipasi hadirin serta terimakasih atas jamuannya, untuk 2 hari kedepan mari kita gali keilmuan dan teknologi dari workshop ini,” kata Mitsutaku Makito.

Sementara itu, kelompok nelayan KAKAP Karangantu, Kadma mengatakan dirinya mengaku selama ini kebanyakan nelayan masih melakukan aktivitasnya menggunakan tenaga manual.

Ia berharap hasil dari workshop teknologi Hydro Colour dan Fish GIS bisa mempermudah profesinya kedepan.

**Baca juga: Sekda Banten: Potensi Ikan di Banten Tinggi.

“Saya belum tahu bentuk teknologinya seperti apa, yang jelas saya harap bisa memudahkan kerjaan saya karena kan selama ini kita kebanyakan pakai alami aja gitu,” tutur Kadma.

Acara workshop yang digelar dua hari itu, dimulai 9-10 juli diawali dengan pembahasan teori penerapan teknologi Hydro Colour dan Fish GIS.

Disusul hari selanjutnya dengan praktik langsung di Kawasan Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang bersama para ahli.(Den)

Kabar6-Keberadaan atau potensi ikan di laut lepas yang mengelilingi Provinsi Banten masih sangat tinggi.

Meski begitu, saat ini melayan asal Provinsi Banten masih banyak menggunakan tenaga manual.

Untuk itu, kedepan para petani nelayan diharapkan mulai menerapkan teknologi Hydro Colour dan Fish GIS yang berfokus pada pemantauan air laut dan kondisi strategis ikan laut dapat mempermudah nelayan memperoleh tangkapan ikan.

Sekda Banten, Al Muktabar berharap ada sejenis teknologi yang mempermudah nelayan dalam menjalankan kerjanya.

Dirinya juga mengajak semua elemen masyarakat dengan wajib menjaga lingkungan laut beserta isi di bawahnya.

“Kita sadari betul potensi laut dan ikan di Banten sangat tinggi, sayangnya teknik kita belum maksimal,” tegas Sekda Banten Al Muktabar, Selasa (9/7/2019).

**Baca juga: Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan, Pemprov Banten Terapkan Hydro Colour & Fish GIS.

Al Muktabar berharap, melalui kerjasama dengan para tenaga ahli ini, kedepannya bisa menghasilkan teknologi yang mempermudah para nelayan.

“Saya juga mau mengajak setiap individu untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut di Banten,” harapnya.(Den)

Kabar6-Sekertaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar mengklaim pengumuman PPDB online SMA/SMK negeri oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten merupakan yang tercepat di seluruh Indonesia.

“Kita (Pemprov Banten,red) masuk yang tercepat. Belum ada yang ngumumin selain dari Banten, silahkan di cek,” kata Al Muktabar, kepada Kabar6.com, Minggu (30/6/2019).

Sebelumnya Pemrvrov Banten sendiri sempat mengalami keterlambatan dalam mengumumkan hasil PPDB online.

**Baca juga: Pengumuman PPDB SMA/SMK Terlambat, Sekda Banten: Ada Penyesuaian Permendikbud.

Namun, sambung Al Muktabar, Provinsi Banten masuk kedalam kategori tercepat, setelah sebelumnya Provinsi lainnya berencana akan mengumumkan hasil siswa didik baru SMA/SMK negeri namun gagal.

“Kayanya yang mau ngumum kemaren itu Jogja. Jabar belum, DKI belum. Kita sudah duluan,” akunya.

Menurutnya, pengumuman PPDB onle sebelumnya juga setelah sebelumnya beredarnya surat edaran (SE) dari Kadindikbud Banten.(Den)

Kabar6-Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten, Al Muktabar menegaskan bahwa keberadaan organisasi dalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemprov Banten harus dapat menjawab setiap persoalan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu, Ia menginginkan agar SOTK dapat lebih kaya fungsi namun lebih hemat dalam strukturnya.

Demikian hal itu disampaikan A Muktabar saat membuka Rapat Diseminasi kajian re-Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Banten 2019, bertempat di Bappeda Provinsi Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jumat (28/6/2019).

Menurutnya, kebutuhan organisasi bagi penyelenggaraan urusan pemerintahanpada dasarnya menjawab apa yang menjadi upaya pemerintah untuk pencapaian kesejahteraan, pengganguran dan lainnya bagi rakyat. Maka dibutuhkan infrastruktur untuk mencapai hal tersebut.

“Jauhkan berpikir tentang saya mendapat jabatan apa dan mendapat apa dan seterusnya, karena kita adalah Aparatur Sipil Negara yang akan patuh sesuai dengan kebijakan kelembagaan untuk kita menempatkan diri dalam peran-peran itu, itulah filsosofi besarnya,” jelasnya.

Lebih lanjut Al Muktabar mengatakan bahwa pihaknya mencoba mendalami diberbagai kesempatan dalam rangka prinsip-prinsip keorganisasian, baik organisasi modern maupun organisasi yang berbasis perlu mengimprovisasi kompentensi manajerial, kompentensi teknis dan kompentensi sosial kultural tempat menampung pemerintah berkreasi dan bekerja.

Atas prinsip-prinsip tersebut, kata dia, Pemprov dihadapkan dengan regulasi agar bisa memastikan capaian kinerja yang berbasis urusan tersebut. Oleh karenanya, urusan tersebut akan pas apabila menggunakan prinsip organisasi yang hemat struktur dan kaya fungsi.

“Anggapan bahwa organisasi itu untuk menampung orang, itu yang tidak benar. Organisasi itu adalah tempat mengeksplorasi pekerjaan. Oleh karenanya dalam kajian ini, yang saya harapkan betul adalah bagaimana analisis bukan kerja dulu, beban kerjanya sudah terpetakan secara terstruktur baru tempatkan itu kedalam organisasi,” tegasnya.

**Baca juga: Dasar Perubahan RPJMD Banten Dipersoalkan.

Kepala Bappeda Provinsi Banten Muhtarom mengatakan, desiminasi Kajian Re-organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten bermaksud agar menjadi landasan bagi evaluasi susunan OPD yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Tujuannya, 1) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan TUSI (tugas fungsi) OPD, 2) Mengidentifikasi dimensi yuridis, 3) Mengidentifikasi perubahan yang perlu diadopsi/diantisipasi dan memegang teguh prinsip berkegunaan/manfaat karena menjadi sumber utama substansi penyusunan kebijakan reorganisasi OPD di Pemerintah Provinsi Banten dan menjadi naskah akademis bagi amandemen Perda No.8/2016 Provinsi Banten.(Den)

Kabar6-Menghadapi arus mudik lebaran 1440 Hijriah, Sekda Banten, Al Muktabar meminta kepada pengelola jasa angkutan penyeberangan Merak-Bakauheni bisa menerapkan situasi khusus atau sesuai kondisional, menyikapi adanya sejumlah warga yang belum memiliki KTP elektronik, yang disebabkan blanko pembuatan KTL elektronik habis.

Hal itu menghindari terjadinya penumpukan atau gagalnya pemudik menyeberang menuju pulau Sumatera dengan menggunakan jasa angkutan kapal ferry melalui pelabuhan Merak-Bakauheni.

“Pihak penyeberang memang harus menjalankan sesuai standar SOP. Kalau kita lihat pembicaraan kemarin ada area yang sifatnya sangat situsional, yang pada situasi tertentu ada perlakuan tertentu, ada situasi yang berbeda ada perlakuan berbeda. Jadi SOP mereka kalau saya dengar kemarin bahwa pasti akan melayani rakyat dengan baik,” kata Al Muktabar, kepada Kabar6.com, Rabu (29/5/2019).

Hal tersebut, menurutnya, berdasarkan hasil raat bersama pejabat dan Forkominda menghadapi arus mudik di sejumlah daerah di Merak mendatang.

Lanjut Al Muktabar, pada dasarnya pemerintah dan penyedia jasa angkutan penyeberangan menjanjikan akan melayani masyarakat dengan sebaik mungkin, menyesuaikan situasusi dan kondisi di lapangan bisa berjalan dengan baik.

Terkait pembuatan KTP elektronik sendiri, lanjut Al Muktabar, pihaknya mengaku perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Mengenai penyediaan blanko KTP elektronik jelang perayaan Idul Fitri yang tinggal beberapa hari itu, agar pada saat lebaran nanti seluruh warga, khususnya di Provinsi Banten yang ingin membuat KTP sebagai salah satu persyaratan agar bisa menyeberang.

Pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah tersebut di sisa waktu yang semakin sempit ini jelang perayaan Idul Fitri 1940 H tahun ini agar warga Banten yang ingin menyeberang memiliki KTP.

“Itu yang kami bicarakan juga, saat sy memimimpin rapat bersama forkominda kemarin, yang masih ada waktu beberapa hari inj untuk kita komunikasingan ke Jakarta, karena kita (Pemprov Banten,red) tidak bisa mengambil kebijakan atas itu (pembuatan Blanko KTP,red), instrumennya kan tinggi banget,itu yang sedang kita komunikasikan. Mudah-mudah bisa dipercepat,” katanya.

**Baca juga: Penyebab Lambatnya Muat Kendaraan Di Pelabuhan Merak.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga di Kota Serang mengeluhkan pembuatan KTP elektronik karena blanko tidak tersedia sehingga gagal dibuatkan oleh petugas Disdukcapil.

Sementara pda sisi lain, warga yang ingin mudik dengan menggunakan jasa angkutan penyeberangan kapal Merak-Bakauheni harus memiliki KTP elektronik agar bisa menyeberang sebagai kelengkapan arus penyeberangan. (Den)

Kabar6-Gubernur Banten, Wahidin Halim atas nama Presiden Joko Widodo melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar di Pendopo KP3B, Curug, Kota Serang pada Senin (27/5/2019).

Usai pelantikan, gubernur langsung menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala OPD dan langsung melibatkan Al Muktabar sebagai salah satu pimpinan rapat.

Pelantikan Sekda Provinsi Banten Al Muktabar dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemprov Banten.

Al Muktabar menggantikan Sekda Banten sebelumnya Ranta Soeharta yang telah berakhir masa tugasnya pada 1 Juli 2018. Dengan demikian, Penjabat (Pj) Sekda Banten Ino S Rawita kembali pada jabatan sebelumnya sebagai Asisten Daerah II Pemprov Banten.

“Sekda baru langsung kerja hari ini, adakan rapat, susun kebijakan yang harus segera dilaksanakan,” tutur Gubernur WH.

Gubernur menegaskan bahwa Sekda harus dapat memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diembannya.

Yakni membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan, melaksanakan rakor dengan kepala OPD dan lembaga-lembaga terkait, pembinaan kepegawaian, dan penataan pengelolaan keuangan dan membangun reformasi birokrasi yang baik dan berkualitas.

“Kepegawaian dan reformasi birokrasi saat ini sudah baik, Sekda baru harus bisa meningkatkannya agar jauh lebih baik. Karena kedisiplinan adalah salah satu yang selalu saya tegaskan untuk ditegakkan,” tegasnya.

WH juga menyatakan bahwa tata kelola keuangan Pemprov Banten saat ini sudah semakin baik ditandai dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama tiga tahun berturut-turut. Ia berharap, Sekda baru dapat mempertahankan bahkan meningkatkannya agar lebih baik.

“Reward dan punishment juga sudah diterapkan, dengan tunjangan kinerja yang memadai dan sanksi yang sesuai dengan jenis kesalahannya. Saya ingin itu dapat ditingkatkan,” kata WH.

Dirinya juga berharap, kehadiran Al Muktabar sebagai Sekda baru dapat meningkatkan seluruh target pencapaian yang sudah diraih dan dapat bersama-sama dengan penuh semangat menjadi motor pembangkit kemajuan Banten.

Sekda Pemprov Banten Al Muktabar yang diwawancarai para awak media usai rapat menyampaikan bahwa dirinya siap langsung bekerja dan mengimplementasikan seluruh program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten.

Ia menyatakan kesiapannya atas seluruh tugas yang diberikan Gubernur karena dirinya bukan orang baru untuk Provinsi Banten.

“Saya adalah orang baru stok lama, jadi insyaallah saya paham betul Provinsi Banten dalam arti luas. Saya datang langsung siap bekerja. Kita tadi rapat dipimpin Pak Gubernur, Pak PJ Sekda, Pak Wagub dan Saya, setelah ini kita langsung melakukan hal-hal teknis dan tindaklanjut apa yang disampaikan Gubernur,” tegas Al Muktabar.

Pihaknya akan memastikan bahwa RPJMD yang menjadi kebijakan politik Gubernur dan Wakil Gubernur dapat terimplementasi sesuai target dan harapan. Termasuk terkait kerangka aparatur, telah disiapkan instrumen yang terukur agar kinerjanya berbasis kinerja.

“Tentu tujuannya untuk mencapai target RPJMD tadi, semua harus tercapai, tidak ada pilihan lain,” tegasnya.

Seperti diketahui, Al Muktabar sebelumnya tercatat bertugas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam menjalankan tugasnya, Al Muktabar mengisi posisi Widyaiswara Ahli Utama di Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

**Baca juga: Al Muktabar Resmi Menjabat Sebagai Sekda Banten.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin menuturkan, dengan dilantiknya Sekda Banten definitif maka jabatan Pj Sekda Banten yang ditempati Ino dicabut.

Ino selanjutnya akan kembali memegang satu jabatan sebagai Asisten Daerah (Asda) II Pemprov Banten.

“Yang melantik gubernur, posisi Pak Ino kembali ke Asda II,” tuturnya.

Hadir dalam acara pelantikan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, sejumlah kepala daerah di Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Banten dan Pemprov Banten. (Den)