1

Kontroversi Pengangkatan Ahok Jadi Dirut PT Pertamina (Persero)

Kabar6

Oleh: Achmad Nur Hidayat (Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute)

Kabar6-Berita terbaru mengenai pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) telah menarik perhatian publik. Isu ini muncul setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanggil Ahok dan Nicke Widyawati untuk membahas posisi tersebut.

Kinerja Ahok di Pertamina Minim dan Terlalu Kontroversi

Dalam evaluasi kinerjanya sebagai komisaris utama Pertamina, Ahok tidak mendapatkan sorotan positif. Banyak aspek kinerja Pertamina yang mengecewakan, termasuk kecelakaan yang sering terjadi dan kinerja keuangan yang terus merosot.

Kritik ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan Ahok dalam memimpin perusahaan minyak berpelat merah yang sangat strategis.

Selain itu, keputusan untuk mengangkat Ahok sebagai Dirut Pertamina juga memunculkan dampak ekonomi politik di tanah air.
Ahok memiliki rekam jejak pemarah, temperamental, dan sering kali tidak menjaga lisan. Hal ini menciptakan ketidakstabilan dan kontroversi, yang pada gilirannya dapat menjadi beban berat bagi citra Presiden Jokowi.

**Baca Juga: Jokowi Ingatkan Kejagung Gunakan Kewenangannya Secara Benar 

Rekomendasi

Dalam situasi ini, hendaknya dalam pemilihan eksekutif tertinggi pertamina tersebut, Pemerintah mempertimbangkan sosok yang mampu menjaga integritas dan kinerja Pertamina.

Ada empat pertimbangan memilih Dirut Pertamina yang mampu meningkatkan citra dan kinerja Pertamina masa depan, diantaranya adalah:

Pertama, Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah dan BUMN perlu menjelaskan secara terbuka penyebab utama merosotnya kinerja dan banyaknya kecelakan kerja pada Grup Pertamina. Termasuk menjelaskan kualifikasi dan alasan pemilihan Ahok sebagai Dirut Pertamina. Proses seleksi harus transparan dan tidak menciptakan kontroversi di kalangan masyarakat.

Kedua, Penguatan Etika dan Kepemimpinan: Pertamina harus fokus pada penguatan etika dan kepemimpinan di seluruh tingkatan. Sosok yang diangkat sebagai eksekutif tertinggi harus memiliki reputasi etika, santun, dan bersih, serta kemampuan untuk menciptakan kolaborasi yang positif.

Ketiga, Evaluasi Kinerja: Sebagai perusahaan BUMN, Pertamina harus secara berkala mengevaluasi kinerja dan kesesuaian pemimpinnya dengan tujuan strategis perusahaan. Pemilihan pemimpin harus berdasarkan kompetensi dan prestasi yang terukur bukan sekedar sahabat baik oligarki dan leadership RI.

Keempat, Keterbukaan dalam Pengambilan Keputusan: Pemerintah dan BUMN perlu lebih terbuka dalam melibatkan publik dan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan yang penting seperti ini. Seringkali Erick Thohir gagal membangun alasan ilmiah dan logis dari pemilihan para relawan sebagai petinggi BUMN.

Situasi pengangkatan Ahok sebagai Dirut Pertamina menciptakan perbincangan yang serius dan memunculkan keprihatinan dari kalangan akademisi dan publik.

Transparansi, etika, dan fokus pada kinerja harus menjadi prioritas untuk menghindari konsekuensi negatif dalam kepemimpinan perusahaan BUMN yang sangat vital bagi bangsa.(*/Red)




Polemik APBD DKI Ancam Rencana Pembangunan Terminal Pondok Cabe

Kabar6-Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), mengaku pesimis bila dana hibah DKI Jakarta untuk pembangunan Terminal Pondok Cabe, bisa segera direalisasikan.

 

 

Itu terkait masih berlangsungnya kisruh antara Pemrpov DKI dengan DPRD soal pengesahan anggaran APBD DKI Jakarta tahun 2015. ** Baca juga: Bangun Terminal Pondok Cabe, Tangsel Tunggu Dana Hibah DKI

 

“Kita khawatir pembangunan Terminal Pondok Cabe batal. Ini karena pengesahan APBD DKI yang masih berpolemik,” kata Kepala Dishubkominfo Tangsel, Sukanta, Selasa (10/3/2015).

 

Sedianya, hibah yang bakal digelontorkan oleh DKI sebesar Rp74,8 miliar untuk pembangunan Terminal Pondok Cabe akan digarap oleh Dinas Tata Kota dan Pemukiman.

 

“Maka, andai pembangunan Terminal Pondok Cabe batal, tentu sangat disayangkan. Bila wacana penggunaan anggaran Pemprov DKI melalui APBD perubahan, akan ada yang dipangkas, termasuk dana hibah untuk pembangunan Terminal Pondok Cabe,” ujarnya.

 

Terpisah, Sekretaris Dinas Tata Kota dan Permukiman Muqodas Syuhada mengungkapkan, tidak ada pembatalan terkait rencana pembangunan Terminal Pondok Cabe.

 

Menurutnya, polemik di Pemprov DKI hanya akan mengeser waktu pelaksanan semata.“Tidak ada pembatalan pembangunan. Hanya mungkin, ada pengeseran pelaksanaan pengerjaan saja,” papar Muqodas.

 

Sebelumnya memang, pembangunan Terminal Pondok Cabe dijadwalkan akan digarap melalui lelang pada April mendatang. Saat ini, sedang dipersiapkan tahapannya.

 

Namun, dengan kondisi yang terjadi dilapangan, maka Muqodas mengaku akan membahas lebih lanjut seperti apa langkah yang harus dilakukan. ** Baca juga: Maling Motor Nyaris Dibakar Warga Benda

 

“Secara tahapan memang kami sedang kordinasi dengan Dishub. Kami sebagai pelaksana teknis tentunya menyiapkan berbagai hal,” tambahnya.

 

Ia pun mengutarakan, kalau pun nanti dibangun tidak akan mungkin dalam satu tahapan  selesai. Pastinya, akan dibangun hingga 2016 mendatang.

 

Untuk itu ia mengaku optimis wacana pembangunan bakal jadi meski ada pergeseran waktu. “Kami tetap optimis akan dibangun meski tidak tepat sesuai rencana,” pungkasnya.(ard)




Bangun Terminal Pondok Cabe, Tangsel Tunggu Dana Hibah DKI

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) bakal merehabilitasi Terminal Pondok Cabe, tahun depan.

 

 

Untuk itu, Pemkot Tangsel juga telah mengalokasikan dana hingga Rp74,8 Miliar di APBD tahun 2016 mendatang.

 

Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, dana itu sengaja disiapkan sebagai antisipasi (cadangan) bila pemberian dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta ke Tangsel, batal.

 

“Kami masih menunggu kepastian dari Pemprov DKI terkait dana hibah yang akan diberikan. Apanila sampai pertengahan tahun ini dana hibah belum juga diberikan, maka nanti pembangunan menggunakan APBD murni 2016,” ujar Benyamin, Selasa (10/3/2015).

 

Sedianya, kata Benyamin, pihaknya telah menjadwal penggunaan dana hibah DKI tersebut, untuk merehabilitasi Terminal Pondok Cabe yang saat ini kondisinya masih belum rampung serta untuk membenahi kawasan banjir. ** Baca juga: Menaker Sebut Sistem Upah di PT KMK Tangerang Sudah Baik

 

“Buat kami, dari manapun sumber dananya, membangun terminal Pondok Cabe itu penting. Karena terminal itu akan dibangun bertipe A nasional antarprovinsi,” ungkap pria yang akrab disapa Bang Ben ini lagi.(ard)