Kabar6-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kuniawan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Lebak. Iwan dilantik di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Jumat (3/11/2023).

Ia menggantikan Bupati Iti Octavia Jayabaya dan wakilnya Ade Sumardi yang mundur karena ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pileg 2024 nanti.

Tetapi, nama Iwan Kurniawan bukan lah nama yang masuk dalam usulan DPRD Lebak ke Kemendagri. Di mana saat itu DPRD mengusulkan Kepala Disnaker Banten Septo Kaldi, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Pemprov Banten Gunawan Rusminto dan Asdep Infrastruktur dan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat Kemendagri Yedi Rahmat. Ketiganya dianggap mengerti dan memahami kondisi Kabupaten Lebak.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul melihat ada tekanan-tekanan politik yang disinyalir merupakan pesanan Pemerintah Pusat dalam penunjukan Pj kepala daerah.

“Ada invisible hand tangan yang tidak terlihat tetapi kental ya. Contoh Pj Gubernur (Al Muktabar) yang menurut teman-teman aktivis kinerjanya tidak bagus ketika jadi Sekda, toh ketika jadi Pj Gubernur tetap jalan. Lalu Pj Bupati Tangerang, yang diusulkan oleh DPRD setempat tetapi tidak diakomodir, dan yang sekarang Pj Bupati Lebak sama terjadi. Jadi memang kental dengan nuansa politis,” kata Adib kepada Kabar6.com, Minggu (5/11/2023).

Menurut Adib, memasuki tahun politik maka hanya ada dua kemungkinan, apakah representasi tangan Pemerintah Pusat tersebut untuk kepentingan politik tertentu atau tidak.

**Baca Juga: Seniman Daerah Cilegon Didorong Daftarkan Karyanya Secara Resmi

“Pesanan Pemerintah Pusat yang saya maksud adalah, pemerintah punya dalih karena untuk menjaga netralitas dan kondusivitas pemilu, maka harus diambil sosok Pj yang netral. Karena kalau tidak ada kekhawatiran ada keberpihakan nantinya,” ucapnya.

Meski kental tekanan politis, namun penunjukkan Pj Kepala Daerah tidak menyalahi aturan karena memang menjadi kewenangan Kemendagri. Tetapi Adib menyoroti ketika Pj yang dipilih tidak memahami kondisi di internal organisasi pemerintah daerah dan wilayah tersebut.

“Ini yang saya kira tidak terlalu efektif. Lain ketika Pj dari lokal, dia sudah tahu jadi tidak perlu sinkronisasi dan adaptasi lagi. Ini yang akhirnya banyak Pj sering dikritisi dan ditolak, tetapi memang karena ini domainnya pusat ya tidak ada masalah, cuma harusnya Pj yang diprioritaskan dari internal dulu karena sudah paham seluk beluk keadaan dan apa prioritasnya,” jelas Adib.(Nda)

Kabar6-Istri Kepala Kanwil Kemenag Banten Nanang Fatchurochman, Indri Eka Pratiwi diduga berangkat haji reguler secepat kilat. Pengamat menyebut hal itu sangat menyakiti hati umat yang mengantre puluhan tahun untuk bisa berangkat ke tanah suci.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul menilai kuota haji selalu menjadi benang kusut yang perlu diinvestigasi oleh sejumlah pihak agar tidak disalahgunakan.

Lewat investigasi tersebut bisa diketahui secara jelas berapa lama daftar tunggu haji sebenarnya, supaya tidak ada alasan lagi untuk mereka mempermainkan kuota haji.

“Jangan ada dalih lagi nanti kuota ini-itu, biasa mereka yang punya kebijakan, mereka yang punya kekuasaan itu bisa mempermainkan kuota,” kata Adib saat dikonfirmasi, Kamis 5 Oktober 2023.

Adib tak bisa membayangkan, perlakuan istimewa hanya sekelas istri Kakanwil Kemenag Banten bisa berangkat haji reguler secepat kilat, apalagi pejabat di tingkat atas.

“Bisa bayangkan istri kanwil Kemenag Provinsi saja bisa punya priviled seperti itu, apalagi di atas … saya kan gitu kira-kira. Ini yang akhirnya menyakiti hati umat,” tegas Adib.

Dosen dari UNIS Tangerang itu menegaskan, jika dugaan istri Kakanwil Kemenag mendapatkan perlakuan istimewa, benar berarti ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Nanang Fatchurochman.

“Ini harus investigasi sebab jadi opini liar, rahasia umum masyarakat. Setidaknya ini harus dijawab dengan adanya investigasi yang terang-benderang,” terangnya.

Adib melanjutkan, kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi secara besar-besaran, tidak memberikan dampak  bagi masyarakat, karena tetap saja tidak mengurangi daftar antrian.

**Baca Juga: “Secepat Kilat” Istrinya Naik Haji Kuota Reguler, Kakanwil Kemenag Banten Dilaporkan

“Saya kira pemerintah Arab Saudi juga harus tahu ini,” tutupnya.

Hingga kini, kabar6.com masih berupaya mengkonfirmasi ke Kanwil Kemenag Banten terkait dugaan tersebut, pesan singkat dan telpon WhatsApp ke Nanang tidak direspon.

Sebelumnya, diduga gara-gara istri Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Banten Nanang Fatchurochman naik haji kuota reguler secepat kilat atau dengan waktu singkat, Nanang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten oleh mahasiswa.

Laporkan terhadap Nanang terkait dugaan pelanggaran kode etik, penyelewengan kewenangan, dan perbuatan melawan hukum di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Banten, pada kegiatan pelaksanaan ibadah haji tahun 2023.(Aep)

Kabar6-Kabar hengkangnya kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia cukup menyita perhatian publik di wilayah Banten dan Tangerang Raya.

Pasalnya, kader PKS berinisial WYM saat ini masih tercatat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.

Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul ketika dimintai pandangannya mengatakan, pihaknya menilai partai baru yang memiliki kans besar untuk lolos ke Senayan adalah partai Gelora. Ini dikarenakan figur seperti Fahri Hamzah, Anis Matta dan Mahfud Sidik menjadi magnet politik. Apalagi, figur senior tersebut dikenal sebagai pembaharu ketika masih berbaju PKS.

Disamping memiliki kader- kader muda berkualitas, partai Gelora juga terlihat mempunyai narasi menarik yang dituangkan dalam visi- misi dengan cara pandang jauh kedepan.

“Saya melihat kedepannya Gelora bisa menjadi partai besar, kansnya cukup bagus dan kemungkinan besar bisa lolos ke Senayan. Makanya jangan heran kader dari partai lain ramai- ramai ingin bergabung ke Gelora, termasuk kader PKS yang kini sedang ramai diberitakan media massa,” ungkap Adib, kepada wartawan, Jum’at (15/09/2023).

Kader PKS yang diduga menyeberang ke Gelora, kata dia, merupakan alarm kuning sebagai pengingat tanda waspada bagi PKS dan partai lainnya.

**Baca Juga: Tanggapi Isu Hengkangnya Kader PKS, Sukardin : Baru Sebatas Rencana

Oleh karenanya, PKS harus segera mengambil tindakan tegas mengganti WYM dengan kader lain.

“Dengan langkah itu, PKS di mata publik memiliki prinsip tegas dalam melindungi kader serta memberikan kepastian hukum. Rakyat sebagai pemilih juga tidak dirugikan oleh politisi kutu loncat yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi dengan mengabaikan amanah mereka,” katanya.

Dosen Fisip Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang ini juga mengemukakan, partai Gelora memang sangat diuntungkan dengan adanya kepindahan kader partai lain yang dianggap punya pengalaman.

Namun, dia menyarankan kepada pengurus Gelora agar lebih selektif menerima orang dari luar untuk diusung menjadi bakal calon anggota legislatif.

“Ini sangat berbahaya, dengan masuknya orang baru dari partai lain lalu diberi karpet merah tanpa berjuang maka bisa menimbulkan sebuah gesekan dan kesenjangan di internal partai. Selain itu, Gelora juga harus mengantisipasi adanya agenda terselubung dari partai lain, sehingga membuat Gelora rusak dari dalam,” tegasnya.(Tim K6)

Kabar6-Keberadaan tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya di kawasan Gading Serpong dan sekitarnya dinilai sangat meresahkan warga.

Pasalnya, para pengunjung maupun ‘centeng’ bayaran dari pemilik tempat hiburan malam kerap membuat keributan hingga berujung pada aksi premanisme.

Baru- baru ini aksi premanisme terjadi di sebuah Diskotek Trenz Club’ yang terletak di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dimana puluhan pemuda terlibat dalam kasus pengeroyokan secara sadis terhadap pengunjung di tempat dugem tersebut.

“Ini yang kita kuatirkan dari dulu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang harus segera evaluasi keberadaan lokalisasi hiburan malam di kawasan itu, bila perlu cabut ijinnya dan tutup permanen. Jangan tunggu jatuh korban baru bersikap,” ungkap Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul, kepada Kabar.com, Senin (20/03/2023).

Menurut Adib, Pemkab Tangerang harus bertanggungjawab dengan maraknya aksi premanisme di kawasan lokalisasi hiburan malam tersebut.

Tempat hiburan malam yang secara terang- terangan menjajakan minuman keras dari berbagai jenis diduga menjadi pemicu munculnya aksi kriminalitas.

“Penyebab utama timbulnya aksi kriminalitas ini akibat pengaruh alkohol. Dalam kondisi mabuk orang akan mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan, termasuk mengeroyok orang lain. Apalagi, saya dapat informasi bahwa di kawasan ini menjadi lokasi paling subur untuk peredaran narkoba,” ucap Dosen Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis) Tangerang ini.

Seharusnya, kata dia, menjelang masuknya bulan suci Ramadan Pemkab Tangerang setidaknya mengambil sikap tegas dengan menutup semua tempat berbau kemaksitan di wilayahnya.

Hal ini dilakukan guna menjaga rasa nyaman dan kekhusukan warga selama menjalankan ibadah puasa.

**Baca Juga: Tokoh Bima Jabodetabek Tawarkan Diri Cari Pelaku Pengeroyokan di Diskotek Trenz Pagedangan

“Jangan cuma menyebarkan himbauan doang. Tutup semua tempat- tempat maksiat yang dapat menggangu ibadah puasa di bulan suci,” tegasnya.

Diketahui, belum lama ini salah seorang pengunjung tempat hiburan malam Trenz Club Karaoke & Lounge yang berada di Jalan Scientia Boulevard Barat Kav. T03, Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, babak belur dikeroyok sekelompok orang.

Korban bernama Anshar (37), warga asal Bima- NTB ini mengalami luka berat akibat ditikam menggunakan senjata tajam sebanyak 12 kali tusukan.

Korban, kini tengah berbaring lemah diruang ICU Rumah Sakit Mitra Keluarga yang berlokasi di kawasan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.(Tim K6)

Kabar6-Kajian Politik Nasional (KPN) melakukan survei Evaluasi Kerja Gubernur DKI Jakarta dan Harapan Publik Terhadap Penjabat Gubernur masa tugas 2022-2024. DPRD DKI Jakarta pun telah mengusulkan tiga nama sebagai calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Ketiga nama terpilih yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Dalam survei KPN yang digelar 20-24 September 2022, melibatkan responden: 600 responden dengan margin of error +/- 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

**Baca Juga: Pimpinan DPRD Meradang Soal Minim Kontribusi Pemprov Banten ke Kota Tangerang

Wawancara penelitian dilakukan melalui sambungan telepon dan pengisian kuesioner digital kepada responden, dengan metode Multistage Random Sampling. Dalam hasil survei tersebut Bahtiar unggul dan mendapatkan respon yang tinggi dari publik sebesar 42 persen.

Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul mengatakan survei tentang Pj tersebut siapa sebenarnya yang pantas dinilai oleh publik dapat menggantikan Anies. Ia mengatakan kuncinya adalah bahwa netralitas dari kepentingan politik mendominasi 26 persen dan netralitas dari politisasi masa lalu sebanyak 12 persen.

“Dari itu tergambarlah 42 persen pak Bahtiar itu leading didamping Heru Budi Hartono Kepala Sekretariat Presiden dan Sekda DKI Marullah. Karena gambaran ini politik itu jelas, bahwa publik DKI tidak menginginkan pembelahan, polarisasi yang sedemikian tajam di DKI. Jadi pemetaan dalam survei itu kata kucinya ada disitu,” ujar Adib saat jumpa pers di salah satu hotel di Kota Tangerang, Selasa (4/10/2022).

Menurutnya dari dua kata kunci tersebut yakni netral dari kepentingan politik dan netral dari polarisasi politik. Bahtiar unggul 42 persen dibandingkan Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta sebanyak 26 persen, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono 7 sebanyak persen.

“Gambaran ini juga melandasi kenapa Bahtiar itu leading, ya tadi itu saya sebutkan bahwa Heru Budi Hartono bisa di cap jokowi karena memang politis banget ini kepentingan pemerintah pusat, ketika diajukan Marullah Matali publik DKI khawatir ini kepentingan dari Anies,” katanya.

Adib berpendapat unggulnya nama Bahtiar dalam rilis surveinya tersebut menjadi jalan tengah untuk publik DKI sebagaimana kata kunci yang disampaikan.

“Makanya ketika ditawarkan nama Bahtiar menjadi jalan tengah ini adalah pilihan lintas warga DKI dalam soal perpolitikan atau Pj Gubernur DKI nanti,” katanya.

“Makanya, saya kira ruang-ruang apatisme publik DKI soal dalam “polarisasi politik” ini yang mendasari Bahtiar terpilih,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Pemerintah diminta turun tangan untuk memberikan tindakan tegas terkait dualisme pasar induk di Kota Tangerang yang kini masih menjadi polemik.

Hal itu disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Adib Miftahul menanggapi dualisme pasar induk Jatiuwung dan Pasar Tanah Tinggi di Kota Tangerang.

Adib menilai dalam permasalahan tersebut hanya dibutuhkan political will dari DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang. Menurutnya, regulasi dari Pemkot Tangerang harus dilaksanakan dan memberikan tindakan tegas.

“Itu hanya perlu political will dari Pemkot, itu hal sepele tutup saja Pasar Induk Tanah Tinggi lagian enggak sesuai RDTR yang baru. Itu tutup saja Pak Arief. Makanya perlu political will di sini,” ujar Adib, Senin (17/1/2022).

**Baca Juga: Pedagang Pasar Induk Jatiuwung Tegaskan Gerakannya Murni

Adib menganggap, jika hal sepele ini didiamkan berlarut-larut, patut dicurigai adanya kepentingan oknum tertentu. Sebab, Pasar Induk Tanah Tinggi berada di tengah kota dalam kondisi yang kumuh.

Selain itu, Pasar Induk Tanah Tinggi disebut Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sehingga tidak elok berada di Jalan Raya Sudirman.

“Jangan maulah korporasi ngatur-ngatur Pemkot. Suruh tutup saja pindahin ke sana (Pasar Induk Jatiuwung). Butuh tindakan tegas. Itu perlu political will, DPRD dukung, Pemkot buat keputusan. Ya sudah tutup saja, pindahin,” jelas Adib.

Adib menambahkan, keberadaan Pasar Induk Tanah Tinggi tersebut tidak memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Padahal imbas dari operasional Pasar Induk Tanah Tinggi dialami masyarakat seperti polusi udara, bau, dan kemacetan di tengah kota.

“Tapi saya kira PAD terserap tidak maksimal, makanya ini harus menjadi momentum bagi pemerintah kota ketika memindahkan pasar induk sekalian sistem ditertibkan, biar pajak maksimal buat masyarakat jangan hanya ngotori yang dapat oknum pejabat, oknum preman,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Usulan pemberlakuan karantina wilayah di Tangerang Raya kian mengemuka setelah adanya sejumlah karyawan pabrik yang meninggal diduga terjangkit Covid-19. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Adib Miftahul mengatakan, penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tidak efektif.

“PSBB di Tangerang Raya ini gagal menekan pandemi Covid-19. Sebab, mobilitas warga terutama di sektor industri tak terkendali,” ungkap Adib, kepada Kabar6.com, Selasa (28/4/2020).

Menurutnya, PSBB di tiga wilayah penyangga Ibukota DKI Jakarta, meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang telah berlangsung sekitar 10 hari dinilai tidak memiliki daya tahan kuat dan tak efektif dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Terbaru ada pabrik ditutup karena 2 karyawannya wafat. Pemerintah daerah di Tangerang Raya, harus segera kaji ulang PSBB dan mengusulkan segera menerapkan karantina wilayah,” jelas Adib.

Namun, lanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, jika jadi diberlakukan, implikasi dari penerapan karantina wilayah harus dipersiapkan matang oleh pemda di Tangerang Raya.

Terutama soal hal pokok pangan berupa bantuan sosial atau bansos yang hingga sampai kini banyak menjadi polemik di masyarakat.

“Evaluasi dari PSBB menjadi dasarnya karna tak efektif. Ketika itu (karantina wilayah) akan diterapkan, harus sudah dipastikan sosialisasi, hitungan menyeluruh hingga implikasi di semua aspek sosial, ekonomi hingga keamanan dan lainnya secara jelas dan dihitung detil oleh pemangku kepentingan,” jelasnya.

Lanjutnya yang menjadi catatan dosen Fisip ini, pemda harus melakukan lobi- lobi dan negosiasi untuk menemukan solusi (win-win solution) dengan para pengusaha, jika karantina wilayah akan diberlakukan.

Hal ini karena Tangerang Raya menjadi salah satu sentra industri, yang berkaitan erat dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

“Pemda dan pengusaha harus duduk bersama menemukan solusi. Misalnya, ketika karantina diberlakukan, perusahaan atau pabrik tetap menggaji buruh atau karyawannya, tetapi sebaliknya pemda juga bisa memberikan insentif keringanan pajak atau yang lainnya,” jelasnya.

Adib menambahkan, agar tak mengulang kegagalan PSBB, harus ada sanksi tegas yang diatur secara kongkrit. Apakah itu sanksi bagi perseorangan atau kepada korporasi berupa pencabutan izin usaha.

“Ketika mekanisme aturan jelas dan didukung dengan penegakan peraturan tegas sampai tingkat bawah, karantina wilayah bisa jadi solusi efektif,” tambahnya.

**Baca juga: Karyawan PT PEMI Terpapar Covid-19, Ini Imbauan Camat Solear.

Adib juga menegaskan, penyelamatan nyawa rakyat merupakan sebuah keharusan dan tak bisa ditawar- tawar lagi, karena keberlangsungan hajat hidup warga negara tertuang jelas dalam UUD 1945.

Dimana, negara wajib untuk hadir memberi jaminan dan perlindungan atas hak hidup warga negaranya.

“Jangan lagi beralasan macam- macam. Saat ini warga negara butuh perlindungan dari pemerintah. Dan, negara harus hadir melindungi nyawa rakyat,” tutupnya.(Tim K6)

Kabar6-Analis kebijakan publik dan politik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Adib Miftahul menyayangkan data pasien ODP, PDP dan Positif Corona di Kota Tangerang Selatan masih tercecer.

Menurutnya, data pasien inilah yang harus dikejar dan dibereskan oleh Pemerintah Kota Tangsel, karena data ini akan menjadi acuan kinerja bagi Pemkot.

“PSBB ditetapkan karena salah satunya melihat data korban itu,” ujarnya, Kamis (23/4/2020).

Selain itu, Adib juga mengkritisi soal efektifitas dan urgensi anggaran BTT (Belanja Tak Terduga) yang dilakukan dinas di Pemkot Tangsel dalam menangani wabah yang hampir 2 bulan sudah menghinggapi Indonesia ini.

Malah yang mengherankan dirinya adalah, DPRD Tangsel mengaku belum mengetahui secara rinci kemana saja anggaran bakal digelontorkan.”Misal Disperkimta dan BPBD yang punya anggaran miliaran, urgensinya dimana soal covid-19 ini? Itu belum yang lain.”

Dosen Fisip ini menambahkan, bantuan sosial ke masyarakat Tangsel hingga kini juga masih bersumber dari Kementerian Sosial, Pemrov Banten dan pihak swasta.

Maka lanjut Adib, jangan sampai nanti publik menilai bahwa PSBB ditetapkan hanya sekedar pura-pura saja. Tetapi ada oknum atau penumpang gelap yang memanfaatkan status bencana untuk meraup keuntungan.

Menurut dia, publik nanti akan menilai kebijakan PSBB hanya pura-pura saja. Ada PSBB karena dijadikan syarat untuk melegalkan atau mengeluarkan anggaran BTT. “Ada dugaan atau indikasi terdapat oknum atau penumpang gelap yang memanfaatkan momen wabah ini. Nah disini saya kira alurnya,” tambahnya.

Soal bantuan dari pihak swasta juga menjadi sorotan Adib, apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menghimbau agar bantuan Corporate Sosial Responsibility (CSR) harus dipublikasikan secara detail.

Dirinya menyebut, bantuan dari swasta masih jauh dari kesan transparansi oleh gugus tugas, padahal masyarakat kesulitan mendapatkan info bantuan itu.

**Baca juga: GeneXpert Alat Pendeteksi Cepat Covid-19, RSU Tangsel Sudah Ada.

“Malah yang beredar, warga susah meminta bantuan walau hanya soal masker dan disinfektan. Dalam istilah, saya tekankan jangan ada yang bedansa ditengah bencana,” pungkasnya.

Diketahui, usulan alokasi anggaran BTT bakal diperuntukkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara lain, di Dinas Kesehatan (Dinkes) sebesar Rp 32 miliar, Dinas Sosial 26,6 milyar. Lalu Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimta) bersama Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR) 11 miliar lebih dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 6,9 miliar, dan beberapa dinas yang disinyalir turut mengusulkan BTT.(eka)