Kabar6-Korban pengadaan laptop yang diduga fiktif di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten kembali bersuara ke publik.

Sebelumnya, pengadaan laptop diduga fiktif di BPBD Banten, merugikan PT Putera Pangestu Jaya Lestari sebesar Rp 3,7 miliar.

PT asal Bali ini mendapat 20 Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan 100 unit laptop yang ditandatangani oknum pejabat BPBD Banten inisial AB.

Kali ini korban adalah perusahaan asal Jakarta, CV PLT. Dalam kasus tersebut, CV PLT mengalami kerugian mencapai Rp 1,8 miliar.

Kasus penipuan tersebut bermula ketika CV PLT menjalan komunikasi dengan pria inisial D dan A untuk menawarkan pekerjaan tersebut pada 17 Februari 2023.

Kemudian pada 23 Februari 2023, korban bersama-sama dengan D dan A melakukan pertemuan dengan dua pria yang ngaku dari pejabat BPBD Banten.

Pertemuan tersebut dilakukan di salah satu kafe yang ada di Kota Serang untuk membahas pekerjaan tersebut.

“Ada dua orang dalam pertemuan itu, pertama E dan I. Pelaku E ngakunya staf dari AB, sedangkan I mengaku sebagai tenaga ahli kepala BPBD Banten,” kata Kuasa Hukum CV PLT, Furqon, Rabu (16/8/2023).

**Baca Juga: Pengadaan Laptop Fiktif di BPBD Banten, Al Muktabar : Diluar Kedinasan

Di hari yang sama, ungkap Furqon, kliennya diajak bertemu dengan AB di kantor BPBD Banten untuk memastikan kesiapan CV PLT dalam pengadaan laptop tersebut.

Saat itu kliennya sempat mempertanyakan, proyek tersebut lantaran tidak muncul di layanan LPSE, namun AB ini meyakinkan bahwa pengadaan laptop itu ada dengan sistem pengadaan langsung.

Kemudian lanjut Furqon, pada 3 Maret 2023 AB dan kliennya melakukan tandatangan surat perintah kerja (SPK) sebanyak 10 lembar SPK untuk pengadaan 50 unit laptop.

“CV PLT mengirimkan laptop itu pada 10 Maret 2023 ke kantor BPBD Banten. Tetapi kemudian diarahkan oleh AB untuk diantar ke tempat lain,” ungkapnya.

Furqon menyebut, kliennya sadar telah ditipu AB setelah surat penagihan pekerjaan dimasukan pada 13 Maret 2023. Untuk mencari keadilan, pihaknya sudah melaporkan kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum pejabat BPBD Banten berinisial AB ke Pemprov Banten.

“Ya sudah kami laporkan ke Pemprov, kami juga sudah mengadukan masalah ini ke Inspektorat Jendral Kemendagri,” pungkasnya.(Aep)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) akan mencairkan dana hibah Rp100,1 miliar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mulai hari ini.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dispar Tangsel Heru Agus Santoso menjelaskan, dari penyaluran 95 hotel dan restoran yang akan mendapatkan dana hibah, ada 58 hotel dan restoran yang akan ditransfer hari ini Senin (21/12/2020).

“Hari ini akan ditransfer 58 hotel dan restoran yang sudah lengkap. Pencairan pada hari ini adalah tahap 1. Kemudian untuk tahap 2 akan disalurkan pada hari-hari selanjutnya, yang pada intinya sampai akhir tahun sudah harus selesai,” terang Heru.

**Baca juga: IPW: Istana sudah Sodorkan Dua Nama Calon Kapolri

Heru menjelaskan, untuk besaran yang didapat akan sangat variatif, dimulai dari yang terendah mendapatkan Rp1 juta karena membayarkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang kecil. “Paling tinggi Rp1,8 miliar, paling kecil disalurkan Rp1 juta,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan menambah titik lokasi pencoblosan pada 9 Desember 2020 mendatang. Estimasi itu dikarenakan pemilihan diadakan pada masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid19).

“Nah ini di perkiraan 2882 TPS dari sebelumnya kita rencanakan 2498 itu sebelumnya, 384 penambahan,” ungkap Ketua KPU Kota Tangsel, Bambang Dwitoro saat dihubungi Selasa (9/6/2020).

Saat ini, menurut Bambang, sedang dalam tahap sosialisasi, dan dipastikan ke KPU Pusat maupun Provinsi.

“Semangatnya KPU itu memberi catatan dalam pelaksanaan pilkada itu kan memiliki prinsip menjaga keselamatan dan kesehatan, baik itu penyelenggara maupun peserta dan pemilih, paling tidak kalau kontes penyelenggara kita fokus ke penyelenggara,” terangnya.

**Baca juga: Pilkada 2020 Musim Corona, Draft PKPU Larang Kampanye Terbuka.

Untuk rencana pemecahan pemilih suara, Bambang menjelaskan, nanti nya pemilih A yang tadinya berada di RT 002, akan dipindah ke TPS lain dan tak bisa memilih di RT 002.

Sementara untuk anggaran, Bambang menerangkan, akan ada pergeseran-pergeseran kepada hal yang tidak perlu seperti konsumsi, perjalanan dinas dan sosialisasi.

“Penghematan itu sekitar Rp6,8 miliar,” tutupnya.(eka)

Kabar6- Menghadapi rencana Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Pemerintah Kabupaten Tangerang menaikan seluruh anggaran penanganan wabah virus Corona-19.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyied pada saat rapat koordinasi gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang di GSG Tigaraksa, pada Kamis (9/4/2020).

“Dengan di laksanakannya PSBB Pemkab Tangerang menaikkan seluruh anggaran penanganan dalam menghadapi wabah Virus Corona atau Covid-19 diwilayah baik itu dalam anggaran penyediaan lokasi karantina hingga alat kesehatan, jejaring pengamanan sosial,” kata Sekda yang biasa di Pangil Rudy Maesyal Rasyid.

Lanjutnya, untuk anggaran seperti penyediaan alat kesehatan ataupun lokasi karantina dari yang sebelumnya Rp70 miliar kini bertambah menjadi Rp90 miliar. Kemudian, untuk anggaran jaring pengaman sosial dari yang sebelumnya Rp 20 sampai Rp 40 miliar, kini menjadi Rp150 miliar.

“Ada usulan dari setiap OPD, maka kita tetapkan anggaran sementara penanganan Corona secara keseluruhan kita tambah. Dengam total saat ini mencapai Rp 240 miliar, ditambah lagi ada bantuan keuangan dari Provinsi Banten senilai Rp13,8 miliar yang berarti, anggaran secara keseluruhan di Kabupaten Tangerang ada Rp 253,8 miliar,” katanya.

Sementara untuk saat ini pihaknya juga tengah fokus merumuskan soal proses pendistribusian anggaran pengaman sosial bagi setiap masyarakat yang terdampak virus corona.

“Ini yang mau kita lakukan sementara, apakah pendistribusian berupa sembako atau uang tunai. Selain itu, kita minta Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan untuk mendata masyarakat yang terdampak, seperti tenaga kerja yang dirumahkan, ada juga industri olahan, industri rumahan atau UMKM,” ungkapnya.

**Baca juga: Kabupaten Tangerang Bentuk Gugus Tugas Covid-19 Sampai Tingkat RT.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menambahkan perhitungan anggaran penanganan covid-19 mengalami perubahan setelah ada penambahan usulan dari OPD terkait dan penambahan dari propinsi Banten, dari Rp 70 miliar naik menjadi Rp 253 miliar

Pengalokasian anggaran tersebut untuk jaring pengaman sosial dan pengendalian sampai lingkungan, tenaga medis, perlengkapan dan peralatan medis yang digunakan di rumah sakit seperti masker, APD Covid-19 dan anggaran lainnya.(Tim K6)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan anggaran penanganan bencana sebesar Rp8 miliar dari. Meskipun dana tersebut tidak hanya untuk penanganan virus corona tapi diklaim sudah memperhatikan dampak sosial dan ekonomi.

“Karena pastinya saat ini tidak hanya untuk penanganan wabah tapi kita sudah mulai memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi selama wabah dan setelah wabah,” ujar Walikota Tangerang Arief R Wismansyah kepada wartawan, Selasa (24/3/2020).

Arief mengatakan, dana tersebut yang nantinya ada tambahan anggaran dari APBD. Namun dirinya tidak hafal atas besaran biaya tersebut. Selain itu, sejak minggu kemarin terus mengajukan proposal saat sedang di rekap.

“Intinya berapa pun penanganan untuk biaya ini kita prioritaskan,” tegasnya.**Baca juga: Ada Bilik Disinfektan di Kota Tangerang, Ini Rencana Lokasinya.

Orang nomor satu di Kota Tangerang ini meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menunda seluruh kegiatan dan dialihkan kepenangan virus Corona. “Jadi kita berusaha semaksimal mungkin,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Rajeg tetapkan pagu indikatif pada tahun 2020 sebesar Rp 11.8 miliar, dari total anggaran tersebut, 1.3 Miliar diantaranya pagu program SKPD, Rp 9.3 Miliar sebagai pagu kewenangan kecamatan, Rp1.6 Miliar dialokasikan untuk pagu Kelurahan.

“Program pembangunan infrastruktur, masih mendominasi usulan masyarakat pada musrenbang yang digelar pada hari ini (red),” terang Camat Rajeg, Ahmad Patoni saat memimpin Musrenbang di Kecamatan Rajeg, Selasa (19/2/2019).

Masih mendominasinya usulan infrastruktur kata Patoni, karena Kecamatan Rajeg memiliki luas wilayah dengan jumlah penduduknya yang terus mengalami peningkatan, dia berharap agar usulan tersebut akan menjadi dasar pada saat Musrenbang tingkat Kabupaten Tangerang yang akan digelar pada hari mendatang.

“Semoga dengan adanya musrenbang yang dihadiri bapeda Kabupaten Tangerang bersama anggota DPRD ini bisa mengakomodir kepentingan masyarakat Rajeg,” terangnya.

Sementara anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Ali berkomitmen untuk terus mengawal Musrenbang tingkat kecamatan sampai kepada tingkat Kabupaten.**Baca juga: Tokoh Muda Arnod Sihite Mau Perjuangkan Revisi PP 78/2015.

“Aspirasi warga Rajeg ini akan saya kawal, karena pada hakekatnya pembangunan yang saat ini dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat,” terang politisi Partai Demokrat asal Sindang Jaya ini.(Vee)