1

70 Ribu Warga Banten Belum Perkaman KTP-E Jelang Pemilu 2019

kabar6.com

Kabar6-Sebanyak 70 ribu warga di Provinsi Banten belum melakukan perekaman KTP-Elektronik jelang Pemilu 2019 mendatang, atau baru sekitar 99,10 persen dari total penduduk yang ada di Provinsi Banten.

Kendalanya mading-masing daerah berbeda-beda, penyebabnya mulai dari penduduk yang tidak berada di tempat, atau belum sempat merekam karena pulang larut malam, sampai dengan penduduk yang bertahun-tahun tidak melakukan transaksi kependudukan.

Hal itu terungkap saat kunjungan reses dari Komisi II DPR RI di Hotel Aryaduta Lippo Village Karawaci Kota Tangerang, Jum’at (29/3/2019).

Kunjungan kerja tersebut dalam rangka reses masa sidang IV 2018 – 2019. Rombongan yang berjumlah 11 orang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Herman Khoiron.

Atas kondisi itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim menyatakan tetap akan terus mengejar secara maksimal terutama untuk warga yang belum melakukan perekaman tersebut, serta tetap menjaga kondusifitas pada saat pelaksanaan Pemilu yang akan digelar April 2019 mendatang.

Demikian hal itu diungkapkan oleh mantan Walikota Tangerang dua periode tersebut dihadapan rombongan Komisi II DPR RI yang didampingi pula KPU Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi Banten, serta Forkompinda Provinsi Banten.

Sementara itu, Komisi II DPR RI didampingi mitra kerja dari Kemendagri, Kemenpan RB, BPN, Deputi Kemaritiman Setneg, Lembaga Arsip Nasional, BKN serta Ombudsman.

Menurut WH, untuk persoalan kependudukan, pihaknya melalui Disdukcapil Pemprov Banten telah menyediakan data kependudukan akurat jelang Pemilu 2019, termasuk pembukaan loket perekaman pada hari libur.

Dimana, berdasarkan rapat hasil konsolidasi dengan Kemendagri jumlah penduduk Provinsi Banten berjumlah 10.722.374 jiwa.

Dirinya mengaku optimis perekaman KTP-l bisa berjalan lancar. Bahkan, untuk saat ini, suku Baduy.sendiri juga telah melakukan perekaman 100 persen, sedangkan pada level provinsi proses perekaman mencapai 99,10 persen.

“Dan, yang belum melakukan perekaman sebanyak kurang lebih 70 ribu. Rata-rata kendala setiap daerah yang dialami Kabupaten dan Kota di provinsi Banten berbeda-beda, ada karena penduduk yg tdk berada di tempat, atau belum sempat merekam karena pulang larut malam, sampai dengan penduduk yang bertahun-tahun tidak melakukan transaksi kependudukan. Walupun setiap Disdukcapil Kota dan Kota telah memberikan berbagai kemudahan pelayanan sampai jemput bola ke rumah-rumah penduduk dan menyediakan call center apabila ada masyarakat yang minta perekaman. Kita akan cari jalan keluarnya untuk sempurnakan hal ini,” katanya.

Sementara itu, ketua Komisi II DPPR RI, Herman Khoiron, kunjungan tersebut untuk membangun situasi bersama menjelang pemilu 2019. “Ada kewajiaban moral Komisi II untuk mensukseskan pemilu 2019,” tegasnya.

Sejumlah agenda dalam kunjungan tersebut untuk memudahkan pelayanan di Provinsi Banten, pertama terkait dengan Disdukcapil. Akses untuk memilih ktp elektronik.

Seiring dengan ketetapan MK, suket bisa untuk memilih dimana alamat itu tertuang. Pemutaran data pemilih yang terekam188 juta. Serta basis DPT adalah coklit, seharusnya bisa simultan dengan data DP4 Kemendagri.Kedua adalah pelaksanaan Pemilu 2019 yang adil, jujur dan legitimet.**Baca juga: Ratusan Pasukan “Semut” Dikerahkan Selama HUT Pandeglang.

“Ketiga terkait rekrutmen CPNS dan P3K. Apakah Pemprov Banten menyediakan dalam rekrutmen P3K yang lalu dan apakah nanti Pemprov Banten mengalokasikan CPNS,” katanya.(Den)