Kabar6-Masyarakat Banten ternyata hobi mengikuti pinjaman online atau pinjol. Sekitar 10 persen warga Banten terjerat pinjol dengan nilai triliunan rupiah. Nilai pinjol warga Banten 2024 mencapai Rp 5,04 triliun atau naik sekitar 12 persen dibanding 2023, sebesar Rp 4,511 triliun.

Nilai tersebut terbagi ke sekitar 1,2 juta masyarakat Banten yang melakukan pinjol. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip, Rabu (17/4/2024),  jumlah penerima pinjaman online di Banten pada periode Januari 2024 turun 26 persen jika bidandingkan dengan periode bulan yang sama tahun sebelumnya. Dari 1,71 akun per Januari 2023 menjadi 1,27 akun pada Januari 2024.

Adapun total pinjol di Indonesia pada periode Januari 2024 yang masih berjalan (outstanding loan) senilai Rp60,41 triliun dengan 16,57 juta entitas.

**Baca Juga:Pulau Jawa Kembali Dipadati Perantau Usai Arus Balik Idul Fitri 2024

Nilai utang pinjol warga Banten pada Januari 2024 menempati posisi peringkat keempat setelah Jawa Timur Rp7,54 triliun. Diurutan kedua, pinjaman online paling besar berada di DKI Jakarta sebanyak Rp11,17 triliun.

Pada urutan pertama pinjaman online paling besar pada Januari 2024 berada di Jawa Barat, yakni Rp16,55 triliun atau 27,4 persen dari total utang pinjol nasional. Sementara, Papua Barat menjadi provinsi dengan nilai utang pinjol terendah, yakni Rp57,25 miliar.

Untuk proporsi tingkat kredit macet (TWP90) pinjaman online warga Banten periode Januari 2024 berdasarkan data OJK hanya 2,40 persen.

Artinya, sekitar 3 dari 100 pengguna pinjol di Banten gagal bayar utang dalam jangka waktu di atas 90 hari sejak jatuh tempo atau tanggal terakhir untuk melakukan pembayaran tagihan.(Dhi)

Kabar6-Bank Banten (BB) sudah mendapatkan suntikan modal dari Pemprov Banten sebesar Rp1,5 triliun, Jumat lalu (20/11/2020). Usai diberikan tambahan modal kala itu, namun Bank Pembangunan Daerah (BPD) itu belum bergerak dari zona Rp50.

Namun dari transaksinya meningkat, sejak 20-25 November 2020. Total perdagangan saham selama 4 hari, tercatat ada 117.208 lot saham denan kode BEKS yang diperdagangkan di pasar reguler. Dengan harga Rp50, nilai totalnya mencapai Rp 586,04 juta.

Sementara itu, di pasar negosiasi volume transaksi lebih ramai lagi. Totalnya ada 1,16 juta lot saham BEKS yang berpindah tangan dalam 4 hari. Namun, nilainya beragam, dari Rp 13 sampai Rp 50. Total transaksi nego selama 4 hari mencapai Rp 5,14 miliar. Dengan demikian total transaksi saham BEKS mencapai Rp 5,72 miliar.

Meski demikian, jumlah transaksi ini masih cenderung kecil dibandingkan dengan tembok offer yang dipasang lebih dari 15 juta lot pada perdagangan. Setidaknya butuh Rp 75 miliar untuk mendobrak tembok tersebut agar harga saham BEKS bisa bergerak di atas Rp 50.

“Dari penambahan modal yang sudah dilakukan oleh Pemprov Banten kepada Bank Banten (BB) kami belum melihat adanya action yang jelas dari BB, bahkan cenderung lebih kepada pencitraan,” kata aktifis HMI, Aliga Abdillah, melalui pesan elektroniknya, Senin (14/12/2020).

Menurut pria yang menjabat sebagai Wakil Sekretatis Umum Bidang (Wasekumbid) Eksternal Badko HMI Jabodetabek-Banten ini, BB harus terlepas dari Banten Global Development (BGD) sebagai perusahaan induknya.

Sehingga komunikasi dan koordinasinya langsung kepada Pemprov Banten sebagai lembaga. “Kemudian harus ada perombakan menyeluruh, terutama di jajaran top managemen Bank Banten,” terangnya.

Kemudian, menutup kantor cabang yang dianggap tidak lagi produktif, untuk mengurangi biaya operasional. Perusahaan daerah itu juga wajib meyakinkan pemerintah kabupaten dan kota di Banten, agar mempercayai mereka sebagai bank untuk menaruh uang.

Pembenahan dan perbaikan di managemen perusahaan harus segera dilakukan Pemprov Banten, lantaran masyarakat dan pemerintah daerah lebih mempercayai BJB untuk menaruh uangnya.

**Baca juga: Polres Serang Kota Tetapkan Tersangka Pelanggar UU Wabah Penyakit

“Kami meminta kepada Pemprov Banten agar lebih memperhatikan Bank Banten, terutaman dari sisi pembenahan, penggantian jajaran direksi yang dianggap tidak kompenten. Agar nasabah menjadi yakin kepada BB,” jelasnya. (dhi)

Kabar6-Bank Banten berkesempatan untuk mendapatkan tambahan suntikan dana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui konversi aset milik Pemprov yang sebelumnya disimpan di Bank Banten, untuk kemudian bisa disalurkan kepada Bank Banten.

Tidak tanggung-tanggung, jumlahmya mencapai Rp 1,9 triliun, melebihi kewajiban sebelumnya yang hanya tinggal Rp 335 miliar lagi untuk keperluan modal terhadap Bank Banten, sebagaimana tertuang dalam amanat Perda pembentukan Bank Banten sebelumnya, Pemprov Banten berkewajiban menyuntikan anggarannya mencapai Rp 900 miliar lebih agar Bank Banten bisa beroperasi.

Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo mengatakan, dari Rp 1,9 triliun tadi, rencanannya Rp 335 miliar diantaranya akan disalurkan untuk tambahan modal kepada Bank Banten dalam waktu dekat.

“Sedangkan Rp 1,5 triliunnya lagi, sambil menunggu Perda baru agar untuk bisa disalurkan kepada Bank Banten,” terang Budi, kepada Kabar6.com, kemarin.

Dimana, selama perjalan pembentukan Perda baru tadi, lanjut Budi, Bank Banten tetap bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pembiayaan pembangun Pemprov Banten atau istilahnya akan diescrow atau berupa pinjaman sub koordinasi yang tentunya tetap bisa digunakan oleh Bank Banten

“Yang Rp 1,5 triliun kan belum ada Perdanya. Tapi akan diescrow dalam bahasa gubernur dan OJK, atau dalam istilah akutansinya pinjaman subkoordinasi, yang oleh OJK bisa dimasukan untuk menambahkan card nya Bank Banten atau rasio kecukupan modal dari Bank Banten,” beber Budi.

Lebih jauh Budi menerangkan, berdasrkan keterangan OJK sendiri,
rasio kecukupan modal yang dibutuhkan oleh Bank Banten saat ini nilainya mencapai Rp 2 triliun agar bisa sehat.

Untuk diketahui, pada tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Banten juga telah menyuntikan anggarannya untuk penguatan modal kepada Bank Banten dengan total mencapai Rp 600 miliar lebih, dan rencananya akan ditambah lagi Rp 335 miliar dari konversi aset milik Pemprov Banten tadi, kemudian disusul lagi Rp 1,5 triliun, sambil menunggu Perdanya yang baru selesai dibuatkan.

Dengan begitu, rasio kecukupan modal yang dibutuhkan oleh Bank Banten akan menjadi cukup dan diyakini Bank Banten akan menjadi lebih sehat.

“Bank Banten untuk selamat, itu butuh Rp 2 triliun. Sekarang, dan nanti akan ditambahkan lagi dari pihak luar Rp 100 miliar yang akan ikut bergabung,” katanya.

**Baca juga: Heroik, Kapal Pesiar Amerika Selamatkan 6 Nelayan di Selat Sunda.

Secara gamblangnya, Budi menyebutnya, aset milik Pemprov Banten yang dikonversikan untuk penyelamatan dan penyehatan Bank Banten Rp 1,5 triliun tadi yang kemudian akan diescrow tetap bisa dipinjamkan sementara kepada Bank Banten sambil menunggu Perda penyertaannya yang baru selesai dibuatkan.

“Dia bukan penyertaan, tapi dana yang disiapkan untuk penyertaan,” terangnya.(Den)