Kabar6-Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Tangerang baru saja berlalu. Perhelatan pesta demokrasi di lingkungan desa itu pun berlangsung aman.
Oleh: Kompol Gatot Hendro Hartono, SE (Pasis Sespimmen Polri angkatan 55)
Keberhasilan itu merupakan buah tangan dari kerja keras Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, Polri/TNI dan peran serta masyarakat dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pilkades.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Pelaksanaan Pilkades digelar serentak di seluruh daerah tingkat II di Indonesia.
Kabupaten Tangerang pun turut ambil bagian dalam tahapan demokrasi tersebut. Ajang 6 tahunan itu dilaksanakan di 77 desa di 29 kecamatan.
Polda Metro Jaya dalam hal ini Polres Kota Tangerang sebagai Kesatuan Operasional Daerah (KOD) menjadi ujung tombak dalam pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Untuk menghindari terjadinya konflik, sebanyak 2.500 personil Polri dibantu TNI serta Satpol PP disiagakan sejak pendistribusian surat, pemungutan hingga penghitungan suara.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian turut pemantau langsung proses demokrasi di tingkat desa tersebut.
Pada Pilkades di Kabupaten Tangerang, penulis mencatat sempat terjadi gejolak di beberapa desa saat penghitungan berlangsung.
Tim sukses sejumlah calon Kades melakukan pengerahan masa ke kantor desa untuk menggagalkan pengesahan Kades terpilih. Beruntung, aksi masa itu berhasil diredam petugas sehingga konflik tak berujung anarkis.
Sebelum ajang pesta demokrasi bergulir, Polri telah melakukan berbagai upaya, baik pre-emtif maupun preventif ke masyarakat.
Tak hanya itu, sejumlah himbauan Pilkades aman telah disampaikan ke dua stakeholder yakni calon Kades dan Badan Permusyarahan Desa (BPD) sebagai penyelenggara untuk bersikap netral tanpa memihak siapa pun.
Polri bersama TNI menghimbau kepada para calon Kades untuk memiliki mental siap menang dan kalah. Bagi calon yang terpilih, diharapkan tidak bereuforia secara berlebihan.
Untuk calon yang tidak terpilih, dihimbau tidak melakukan pengerahan massa yang mengakibatkan terjadinya tindakan anarkis ataupun pengerusakan.
Apabila menemukan kecurangan, Polri meminta kepada para calon untuk menempuh jalur hukum yang telah disediakan.
Polri dan seluruh elemen Pemerintah bersama masyarakat akan senantiasa mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis demi terciptanya Harkamtibmas menuju Pembangunan Nasional yang demokratis, sukses, aman dan terkendali.(***)
