Kabar6-Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Tangerang dinilai tidak efektif dan disinyalir banyak menghamburkan uang rakyat.
Pengamat Politik Subandi Musbah mengatakan pihaknya menyinggung ketidakefektifan dan tidak kreatifnya para Anggota KPU dalam melaksanakan sosialisasi tahapan Pilkada di kota seribu industri ini.
Pasalnya, kegiatan itu hanya dilakukan secara monoton di dalam ruangan dengan mengumpulkan sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) tanpa dibarengi kreativitas.
Mirisnya lagi, di setiap kecamatan kegiatan sosialisasi Pilkada ini dilakukan sebanyak lima kali dengan anggaran mencapai Rp10 juta-Rp19 juta per kegiatan.
“Sosialisasi Pilkada di Kabupaten Tangerang cenderung menghabiskan uang rakyat, Komisioner KPU juga tidak kreatif, masak sosialisasi di satu kecamatan dilakukan sebanyak lima kali dengan anggaran Rp10- Rp19 juta per kegiatan,” ungkap Subandi,
kepada Kabar6.com, Senin (8/1/2018).
Dijelaskannya, sosialiasi itu seharusnya digelar di tempat-tempat umum, seperti Jalan Raya, Terminal, pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan simpul- simpul massa lainnya yang ada di daerah itu.
Di samping itu, mereka juga semestinya banyak memanfaatkan media massa maupun media sosial yang kini tengah digemari publik.
“Atau, mereka cukup bayar orang untuk membagikan stiker Pilkada itu ke pabrik-pabrik dan lampu merah dengan biaya seminim mungkin, yakni cuma bayar Rp250- Rp350 ribu per orang sehari, maka hasilnya akan lebih efektif serta efisien tanpa menghamburkan uang rakyat,” kata Direktur Konsultan Visi Nusantara ini.
Subandi menambahkan, jika partisipasi masyarakat hanya menghasilkan di bawah 50 persen atau tidak mencapai target, dengan jumlah anggaran yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp110 miliar itu, maka bisa dipastikan ada kesalahan dalam pelaksanaan sosialisasinya.
Oleh karenanya, dia meminta masyarakat untuk melayangkan mosi tidak percaya kepada Komisioner KPU Kabupaten Tangerang.**Baca Juga: Mitsubishi Elf Terguling di Pandeglang, 1 Pelajar Tewas.
“Kalau hasil akhirnya di bawah 50 persen, maka mereka harus diberi sanksi moral oleh masyarakat dengan melayangkan mosi tidak percaya, bila perlu aparat penegak hukum turun untuk menyelidiki anggaran yang digunakan itu,” tegasnya.(Bam/Tim K6)
