Solusi Tarif Berkeadilan untuk Ojek Online: Antara Regulasi, Kompetisi, dan Keberlanjutan

Kabar6-Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ojek online (ojol) telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di perkotaan. Layanan ini tidak hanya memudahkan mobilitas warga, tetapi juga membuka peluang pekerjaan bagi jutaan orang.

Namun, seiring dengan pertumbuhan industri ini, muncul berbagai masalah yang membutuhkan perhatian serius, salah satunya adalah penentuan tarif yang adil bagi para pengemudi ojol.

Akhir Agustus 2024, ribuan pengemudi ojol dan kurir melakukan aksi demonstrasi di Istana Negara. Mereka menuntut pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), untuk meninjau ulang tarif layanan antar barang dan makanan yang mereka anggap tidak adil.

Tuntutan ini mencerminkan ketidakpuasan yang telah lama membara di kalangan pengemudi ojol terkait ketidakstabilan penghasilan mereka. Demonstrasi ini pun menegaskan pentingnya penetapan solusi tarif yang berkeadilan, yang dapat menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pengemudi, keberlanjutan bisnis aplikator, dan kepuasan konsumen.

Persoalan Tarif dalam Perspektif Pengemudi

Para pengemudi ojol sering kali berada di posisi yang rentan dalam dinamika ekonomi digital. Mereka beroperasi dalam pasar yang sangat kompetitif, di mana perang harga antara aplikator sering kali berujung pada penurunan tarif yang merugikan.

Ketika tarif turun, penghasilan mereka pun turut tergerus, sementara biaya operasional seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan terus meningkat.

Salah satu masalah utama yang diangkat oleh pengemudi adalah adanya tarif hemat yang diberlakukan oleh beberapa aplikator. Program ini, meskipun menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, dianggap tidak adil bagi pengemudi karena menekan pendapatan mereka.

Tarif hemat sering kali dipandang sebagai upaya aplikator untuk memenangkan pasar dengan mengorbankan kesejahteraan mitra pengemudi. Dalam kondisi ini, pengemudi berada di bawah tekanan untuk bekerja lebih lama dengan imbalan yang semakin kecil.

Pengemudi ojol juga mengeluhkan kurangnya transparansi dalam penentuan tarif. Mereka merasa bahwa aplikator memiliki wewenang penuh dalam menetapkan tarif tanpa melibatkan pengemudi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan perasaan ketidakadilan, yang pada akhirnya memicu aksi protes.

Tantangan dalam Penentuan Tarif

Menentukan tarif yang adil untuk layanan ojol bukanlah perkara mudah. Tarif harus mencerminkan keseimbangan antara berbagai faktor, termasuk biaya operasional, margin keuntungan aplikator, dan daya beli konsumen.

Di sisi lain, tarif juga harus cukup untuk menjamin penghasilan yang layak bagi pengemudi.

Salah satu tantangan utama dalam menetapkan tarif ojol adalah keragaman kondisi di lapangan. Pengemudi ojol beroperasi di berbagai wilayah dengan tingkat biaya hidup yang berbeda-beda.

Misalnya, tarif yang dianggap memadai di Jakarta mungkin tidak relevan di kota-kota kecil dengan biaya hidup yang lebih rendah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam penentuan tarif, yang dapat disesuaikan dengan kondisi lokal.

Kompetisi antar aplikator juga memainkan peran penting dalam penentuan tarif. Dalam upaya untuk memenangkan pangsa pasar, aplikator sering kali terlibat dalam perang harga yang justru merugikan pengemudi.

Meski konsumen menikmati tarif rendah, dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kesejahteraan pengemudi dan potensi keberlanjutan industri itu sendiri. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk merancang regulasi yang dapat mencegah perang harga yang merusak dan memastikan persaingan yang sehat di antara para aplikator.

Solusi: Regulasi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Dalam merespons tuntutan pengemudi ojol, Kemenkominfo seharusnya menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti persoalan ini melalui koordinasi lintas sektor dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta aplikator. Namun, langkah ini juga harus dilanjutkan dengan tindakan nyata yang dapat membawa perubahan positif.

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial.

Revisi ini harus melibatkan partisipasi aktif dari perwakilan pengemudi ojol, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam penentuan tarif yang adil dan sesuai dengan realitas di lapangan. Regulasi baru ini harus menetapkan batas bawah dan atas tarif, yang disesuaikan dengan biaya operasional dan kebutuhan hidup layak.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mendorong transparansi dalam penetapan tarif oleh aplikator. Aplikator harus diwajibkan untuk mengungkapkan dasar perhitungan tarif kepada mitra pengemudi, sehingga mereka dapat memahami dan menilai apakah tarif yang berlaku sudah sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan.

Transparansi ini juga dapat memperkuat hubungan antara aplikator dan pengemudi, yang selama ini sering kali diwarnai ketidakpercayaan.

Regulasi yang mengatur tarif juga harus disertai dengan pengawasan yang ketat.

Kemenkominfo dan instansi terkait perlu memastikan bahwa aplikator mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan praktik-praktik bisnis yang merugikan pengemudi. Pengawasan ini juga harus mencakup evaluasi berkala terhadap tarif, agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi yang dinamis.

Solusi tarif berkeadilan untuk ojek online adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda lagi. Tanpa kehadiran aktif pemerintah, aplikator seperti Grab, Gojek, Maxim, Shopee, dan Lalamove menjadikan ojol sebagai sapi perah untuk kepentingan aplikator anshich.

Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, aplikator, dan pengemudi untuk menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan.

Melalui regulasi yang inklusif, transparansi, dan pengawasan yang efektif, kesejahteraan pengemudi dapat terjaga tanpa mengorbankan keberlangsungan bisnis aplikator maupun kepuasan konsumen. Pada akhirnya, solusi yang adil akan membawa manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat dalam industri ojek online di Indonesia.(Achmad Nur Hidayat (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)