Kabar6-DPRD Kabupaten Tangerang segera melakukan pengecekan terhadap seluruh kontrak kerjasama PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) dengan pihak swasta.
Hal itu menyusul adanya indikasi kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pengelolaan air curah dalam kerjasama PDAM TKR dengan swasta.
Demikian dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, H. Mad Romli kepada kabar6.com, Minggu (8/3/2015). Rencana pemanggilan itu, akan segera didelegasikan kepada komisi yang membidangi masalah itu.
“Dalam waktu dekat kami akan panggil Dirut (Direktur Utama) PDAM TKR, terkait kerjasama dengan pihak swasta, termasuk Lippo Group,” ujar H. Mad Romli.
Lebih jauh politisi asal Partai Golkar yang akrab disapa H. Ombi ini mengatakan, pihaknya curiga ada kebocoran PAD bila melihat harga jual air curah PDAM TKR kepada Lippo Group. ** Baca juga: Omzet Hotel di Tangsel Tekor 20 Persen
Pasalnya, harga jual air curah PDAM TKR kepada Lippo Group hanya sebesar Rp2.250 per meter kubik. Sementara, Lippo Group memberlakukan tarif air kepada konsumennya sebesar Rp12.050 per meter kubik.
“Harga itu terlalu jomplang. Seharusnya PDAM TKR menjual harga air curah itu minimal separuh dari harga jual lippo group kepada konsumennya. Itu baru wajar dan masuk akal,” ujar H. Ombi lagi.
Diketahui, PDAM TKR mengikat kontrak dengan Lippo Group terkait penjualan air curah, sejak tahun 1997 lalu. Kini, harga air curah PDAM TKR kepada Lippo Group sebesar Rp2.250 per meter kubik.
Sementara, Pihak Lippo Group sendiri menjual air kepada konsumennya seharga Rp12.050 per meter kubik. Artinya, terjadi selisih harga hingga Rp10.000 per meter kubik.
Belakangan, tarif tinggi itu pun menjadi polemik. Pihak Kondominium Amartapura yang menjadi konsumen Lippo Group, merasa keberatan atas mahalnya tarif air itu.
Polemik berkepanjangan itu menyebabkan tertunggaknya pembayaran air dari Amartapura kepada Lippo Group sebesar Rp40 miliar.
Sementara pihak Lippo sendiri akhirnya memutus pasokan air ke Amartapura. Akibatnya, sekitar 1.500 penghuni di Amartapura resah.(ges/din)
