Kabar6-Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Setia Budi Ari Janta menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menjiplak sistem pemerintahan Kota Surabaya.
“Mereka sudah menggunakan sistem yang mempermudah pelayanan dan sangat transparan,” kata Setia Budi dalam Rapat Kordinasi dan Supervisi Pencegahan dan penindakan Korupsi Terintregasi, di Aula Museum Banten, Selasa (12/4/2016).
Menurutnya, sistem e-government dan e-budgeting yang diterapkan Pemerintah Surabaya, dapat memotong kesempatan tindak pidana korupsi, karena semua tercantum dalam media sosial.
“Rakyat akan baca sendiri di medsos. Ini akan menyelesaikan dan mencegah korupsi di Pemda,” katanya. **Baca juga: Tahun Ini, Tol Serang-Panimbang Ditarget Groundbreaking.
Selain itu, Budi mengaharapka kepada Badan Pengaudit Keuangan (BPK) Provinsi Banten agar menguasai manajemen kontrak dan pengawasan pada saat pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, Pemprov tidak selalu tertipu kontraktor yang ingin meraup keuntungan lebih. **Baca juga: KPK Ingatkan, Bupati Wanita di Banten Jangan Rugikan Negara.
“Jangan sampai kita belanja sistem yang ambruladul. Kita kebanyakan sudah dibodohi oleh konsultan, BPK harus kuasai itu. Satu lagi, pilih pengawas yang benar, karena banyak pengadaan barang yang kualitasnya rendah,” pungkasnya.(zis)
