Kabar6-Pembelaan terhadap Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah dalam polemik dengan pihak Kemenkumham RI, disuarakan puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tangerang.
Mereka juga menyampaikan aspirasinya pada aksi unjuk rasa di kawasan Puspemkot Tangerang, Jalan Satria Sudirman, Kamis (18/7/2019).
Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat menilai bahwa perseteruan yang terjadi antara Walikota dengan Menkumham, lambat laun menjadi semakin memanas dan saat ini telah menjadi isu nasional.
“Hal ini amat menyayat hati kami selaku masyarakat dan warga Kota Tangerang. Walikota adalah simbol daerah, kepala daerah, orang tua kami. Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa Walikota kami di laporkan ke lembaga penegak hukum, maka ini menjadi dorongan hati, gerakan moral untuk menyuarakan dukungan kami sepenuh hati untuk melakukan aksi bela kota, membela walikota atas kebijakan dan langkah-langkah yang beliau ambil,” ungkap Koordinator Aksi, Yudistira Prasasta.
Menurutnya, mereka (masyarakat itu) sangat percaya terhadap kinerja Walikota. Bahkan, kata dia, segala langkah dan kebijakan yang diambil adalah berdasarkan kajian hukum, sosial dan semata-mata atas kepentingan masyarakat Kota Tangerang.
“Oleh karena itu kami melakukan aksi moral atas nama “Aliansi Masyarakat Kota Tangerang” dengan pernyataan sikap yaitu, mendukung dan membela Walikota Tangerang dalam setiap kebijakan yang diambil semata-mata untuk kepentingan masyarakat Kota Tangerang seperti membangun Sekolah, Gedung MUI, Pusat Pemerintahan, Mesjid Al-Azhom yang semua di pergunakan untuk kepentingan masyarakat yang kemudian dipermasalahkan oleh Kemenkumham,” tegas dia.
Kemudian, lanjut Yudistira, mereka juga menuntut pihak Kemenkumham melihat dengan jernih dan menyadari persoalan kedaerahan yang ada di Kota Tangerang dengan kacamata lokal, bukan ditarik keranah wilayah nasional karena mereka tidak melihat aspek local widom yang ada.
**Baca juga: Silaturahmi ke Yayasan Insan Peduli Sosial, Kejari Santuni Ratusan Anak Asuh.
“Menyesalkan asas kepatutan Kemenkumham sebagai lembaga negara yang memiliki permasalahan dengan pemerintah daerah mengapa harus di bawa ke wilayah hukum sehingga menjadi berlarut-larut dan merugikan banyak pihak,” katanya.
Tuntutan terakhirnya, adalah meminta kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo untuk dapat menengahi persoalan ini.
“Segera temukan solusi dan titik temu yang dapat menyelesaikan permasalahan ini,” pungkasnya. (ges)
