Kabar6- Giat inspeksi mendadak (Sidak) Menteri Sosial, Tri Rismaharini di Kota Tangerang beberapa hari kemarin, ramai dan langsung viral.
Pasalnya, dalam giat tersebut, Menteri Risma menemukan adanya dugaan pemotongan dana bantuan PKH yang sempat disampaikan oleh salah seorang warga penerima dibeberapa titik wilayah yang ia sambangi.
Analis Kebijakan Publik dari Universitas Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul mengkritisi banyak poin dalam polemik ini.
Diantaranya ialah mengenai dugaan ketidakprofesionalan pihak Dinas Sosial Kota Tangerang yang sejak lama banyak dikeluhkan berbagai pihak, khususnya dalam transparansi dan tata kelola penyaluran dana bantuan, baik dari pusat, provinsi maupun tingkat kota.
“Pertama saya melihat bahwa ini asal muasalnya, dari amburadulnya kinerja Dinas Sosial Kota Tangerang. Kerjanya memang tidak maksimal. Banyak keluhan-keluhan dan kejadian yang serupa seperti itu. Dugaan pungli dari dulu itu (memang) ada,” ungkap Adib, kepada Kabar6.com, Sabtu (31/7/2021) malam.
Untuk itu, kata dia, Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah diminta segera mengevaluasi kinerja para pegawai yang ada di dinas terkait. Bahkan, Adib mendesak agar sang walikota berani mengambil langkah tegas, hingga pencopotan jabatan Kepala Dinas Sosial, selaku orang yang harus juga bertanggungjawab atas persoalan yang sudah ramai kepermukaan publik ini.
“Makanya kalau saya jadi pak Arief (Walikota), ini jadi momentum yang baik. Kadinsos harus diganti. Ini (sebagai) langkah cepat dan tegas untuk menyelamatkan program-program nya pak Arief itu sendiri. Karena setahu saya memang, apapun bantuan yang dari pusat, pemerintah daerah tetap punya kewajiban mendampingi, mengontrol, dah mengedukasi. Tetapi saya apresiasi juga adalah ketika pak arief langsung membuka hotline. Setidaknya menjadi upaya baik, agar kedepan transparansi bansos ini menjadi lebih baik,” bebernya, tegas.
Meski demikian, Adib yang juga sebagai direktur eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini, sedikit menyesalkan langkah Mensos Risma itu.
**Baca juga: Kejari Tangerang Bentuk Timsus Usut Pungli Bansos
Sebab, ia menilai bahwa ada banyak cara yang seyogyanya dapat lebih elegan untuk dilakukan oleh seorang menteri.
“Yang kedua, ini juga terlalu berlebihan Menteri Risma. Kalau dia percaya soal pendampingan pemerintah kota, gak usah berlebihan juga, memberikan pernyataan di media masa, malah jadi memperkeruh suasana. Saya kira ini juga, pencitraan lah kalau menurut saya Risma (Mensos). Dia kan bisa komunikasi dulu dengan pemerintah Kota Tangerang. Jangan sedikit-sedikit langsung viral di media. Jadi kontradiktif dengan kinerja penyaluran bantuan sosial itu sendiri,” tutupnya. (ges)
