oleh

Sepeda listrik Bukan Skala Prioritas, Lakpesdam NU Minta Bupati Pandeglang Jangan Egois

Kabar6- Rencana pembelian sepeda listrik oleh Pemkab Pandeglang untuk RT/RW terus mendapatkan sorotan, salah satunya Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdatul Ulama (Lakpesdam NU) Kabupaten Pandeglang.

Menurut Lakpesdam NU rencana tersebut bukan kebutuhan mendesak ataupun skala prioritas. Hal itu agar jangan sampai mengesampingkan penilaian masyarakat terkait setiap kebijakan yang dia keluarkan salah satunya kebijakan terkait rencana pembelian sepeda listrik.

Ketua Lakpesdam NU Zaenal Abidin menilai pembelian sepeda listrik bagi RT/RW bukan suatu perkara yang mendesak dan harus dilakukan segera. Selain itu, dari segi efektivitas sepeda listrik kurang cocok bagi wilayah Pandeglang karena kontur wilayahnya di kelilingi gunung serta masih banyak jalan rusak sehingga dianggap kurang cocok jika digunakan oleh aparat pemerintah.

“Bupati itu tidak boleh egois dan harus bisa menempatkan segala kebijakan politiknya berdasarkan bukan pada keinginan bupati, tetapi berpijak pada kebutuhan yang bersifat skala prioritas yang penting dan benar-benar mendesak,” tegas Zaenal, Senin (29/8/2022).

Apalagi kata dia, program Jakamantul belum menyentuh 100 persen jalan kabupaten ditambah lagi jalan lingkungan, jalan poros desa yang masih jauh dari kata layak yang butuh penanganan serius dalam infrastruktur akses transportasi.

“Kalau misalkan bupati kekeh dengan sepeda listrik, dengan kondisi Pandeglang yang infrastrukturnya masih buruk usulan itu menjadi tidak baik, artinya kalau dipukul rata itu menjadi tidak efektif,”terangnya.

Ditambah lagi, kata Zaenal, saat ini eranya Sustainable Development Goals atau SDGs dimana program-program pembangunan pemerintah itu sifatnya bukan top down tetapi bottom up, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di bawah sesuai dengan kondisi wilayah sesuai dengan kebutuhannya itu harus direspon oleh pemerintah setingkat lebih tinggi.

“Sehingga jangan memaksakan keinginan yang diatas untuk diterima oleh masyarakat di bawah sementara kebutuhannya berbeda dengan kebutuhan di lapangan,”ujarnya.

Zaenal melanjutkan, dengan wacana tersebut bupati Pandeglang punya niatan baik, hanya saja niat baik tersebut harus tahu situasi dan kondisi di lapangan, kemudian secara spesifikasi sepeda listrik itu perlu dipertanyakan.

“Soal kecepatan, soal keawetan, efektivitas di lapangan karena dengar-dengar sepeda listrik tidak cepat kemudian mudah rusak, ada tanjakan sedikit harus didorong, kemudian harus digowes juga membutuhkan tenaga yang ekstra artinya banyak kendala dalam menggunakan sepeda listrik,” ujarnya

**Baca juga: 73 Pejabat Administrator Eselon III Di Lingkup Pemkab Pandeglang Serah Terima Jabatan

Secara prinsip bupati sah-sah saja menganggarkan sepeda listrik dan bisa dianggarkan, akan tetapi Zaenal lebih menyarankan agar bupati jangan egois dengan keinginan sendiri dan malah harus mendengarkan saran dan masukan dari masyarakat luas.

“Saya yakin apabila kebijakan ini tidak dilanjutkan, ibu Irna tidak akan kehilangan muka dan justru baik secara baik secara politik dan menyelamatkan momentum politik beliau. Bayangkan misalkan kalau pada akhirnya pengadaan sepeda listrik ini bermasalah dalam tahun-tahun ke depan, justru ini akan menjadi beban politik beliau kalau dilihat dari sudut pandang politik, misalkan baru satu tahun sudah rusak itu justru memberatkan langkah politik beliau kedepannya,” tutupnya.(aep)