Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah serius dalam melakukan rencana perombakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dilingkungan Pemprov Banten agar lebih sinergi.
Salah satu yang paling mencolok adalah, pada Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa yang selama ini berada dibawah Biro Administrasi Pemerintahan (Adpem), dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Dinas Komujikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten agar bisa dilebur menjadi satu atap.
“Akan dirubah, ULP bisa setingkat biro atau setingkat bidang,” terang Kabiro Adpem Banten, Mahdani, kepada wartawan, kemarin.
Setelah meleburnya ULP dan LPSE tadi, lanjut Mahdani, namanya juga akan berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
Saat disinggung apakah pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemprov Banten pada tahun 2020 nanti sudah bisa diterapkan, Mahdani belum bisa memastikannya karena masih harus menunggu Perda pembentukannya terlebih dahulu sebelum dilebur jadi satu.
“Coba cek si Biro organisasi, karena itu tugasnya,” katanya.
Dengan jumlah pegawai ULP yang ada sekarang mencapai 38 orang, Mahdani menilai masih cukup dalam mengelola semua proyek dilingkungan Pemprov Banten agar bisa terus berjalan.**Baca juga: Satgas Mafia Tanah Polda Banten dan Metro Jaya Diganjar Penghargaan Menteri ATRN.
Mahdani mengaku rencana peleburan antara ULP dan LPSE tersebut sudah sejak lama dibahas. Namun, semuanya itu baru bisa dilakukan setelah hasil reviw RPJMD Banten rampung dikerjakan.(Den)
