Home / Banten / Satu Dekade Tangsel, 22 Lurah Berstatus Non PNS
kabar6.com
Ilustrasi.(ist)

Satu Dekade Tangsel, 22 Lurah Berstatus Non PNS

Kabar6-Memasuki satu dekade atau usia ke-10 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih terdapat banyak pejabat setingkat lurah berstatus pelaksana tugas dan non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan jumlahnya mencapai hampir separuh dari 54 kelurahan yang tersebar di tujuh wilayah kecamatan.

Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi TRUTH, Jupry Nugroho mengungkapkan, duet kepala daerah Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie memimpin selama delapan tahun terakhir. Ia melihat masih banyak kursi jabatan lurah diisi oleh Plt dan non PNS.

“Dalam catatan kami menduga ada 22 lurah yang masih Plt dan non PNS. Hal ini menjadi tanya besar sebenarnya ada apa?,” ungkapnya lewat keterangan pers yang diterima kabar6.com, Rabu (7/11/2018).

Jupry melihat penunjukan pejabat kelurahan sarat dengan kepentingan politik. Jika melihat lamanya jabatan lurah yang masih Plt diduga sampai ada yang 8 tahun tentu sangat disayangkan karena sudah pasti mengganggu proses pelayanan administrasi.

Ia mengutip, dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa yang berwenang menunjuk pelaksanaan harian (PLH) Pelaksana Tugas (PLT) ketika pejabat definitif berhalangan adalah pejabat pemerintah.

Hal ini termaktub dalam Pasal 6 ayat 2 huruf (g) menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan.

Kemudian Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa “Apabila Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya. “Maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas,” sebut Jupry.

Ia menambahkan, dengan demikian seharusnya Plt ditunjuk setelah adanya pejabat definitif berhalangan tetap, penjabaran berhalangan tetap seperti sakit parah, meninggal dunia, memasuki usia pensiun, atau diberhentikan dari jabatannya. Sedangkan pejabat definitif pengganti belum dilantik.

Namun sampai hari ini tidak ada pejabat yang didefinitifkan. Tentu hal ini memberi peluang terkait adanya dugaan jual beli jabatan dan pengaruh, adanya lurah yang dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Tangsel beberapa waktu yang lalu.**Baca juga: Semi Final Cabor Sepak Bola Bakal Digelar Di Sport Center.

“Terkait diambil keterangan atas dugaan penyimpangan pada pengangkatan Plt Non PNS tentu perlu didukung agar adanya tata kelola pemerintahan yang baik menjelang satu dasawarsa Tangsel,” tambahnya.(yud)

Check Also

kabar6.com

Kampus ‘Rakyat’ Wisuda Puluhan Calon Enterpreneur

Kabar6-STIE Dwimulya, kampus bagi masyarakat menengah kebawah, hari ini mewisuda kan 95 mahasiswanya di Hotel ...