oleh

Sah, Persetujuan Bersama LKPJ APBD 2018 di Kota Tangsel

image_pdfimage_print

Kabar6-Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany mengucapkan terima kasih kepada semua pihak,baik pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), anggota DPRD, seluruh perangkat daerah yang telah melakukan pembahasan secara sinergi sehingga dapat disetujui bersama raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Saya mengucapakan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dan bersinergi dalam pembahasan raperda menjadi perda,” ungkapnya, Senin (8/7/2019).

Airin mengatakan, kerjakeras ini sebagai bentuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga opini WTP dapat dipertahankan diwaktu yang akan datang, serta program kegiatan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tangsel.

“Terima kasih saran dan masukannya, akan menjadi catatan bagi kami,bisa melaksanakan lebih maksimal, optimal dan bermanfaat untuk masyarakat Tangsel,” kata Airin.

kabar6.com
Walikota Airin menandatangani pengesahan Perda LKPJ APBD Tangsel 2018.(ist)

Airin berharap dengan disahkannya perda pertanggungjawaban ini, akan disampaikan kepada Gubenur Banten untuk dievaluasi. “Kami berharap dalam hasil evaluasi ini tidak terlalu lama, dikarenakan ini akan menjadi bahan diperubahan anggaran 2019,” harapnya.

Terpisah di lokasi yang sama, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Tangsel, Riski Jonis menyatakan, ada beberapa catatan perbaikan yang mesti segera dilakukan oleh lembaga eksekutif. Catatan tersebut berkaitan dengan persoalan aset.

“Karena banyak aset-aset kita yang belum diinventarisir,” ungkap politikus Partai Demokrat itu kepada kabar6.com.

Menurutnya, setiap aset daerah harus terdata secara baik dan jelas. Alangkah baiknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menginventarisir.

kabar6.com
Walikota Airin menyampaikan sambutan pengesahan Perda LKPJ APBD Tangsel 2018.(ist)

Riski bilang, secara umum serapan anggaran kas daerah sudah dapat dikelola dengan baik. Nomonal angka sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa pun semakin dapat ditekan.

“Itu tidak bisa digenelalisir karena adanya penghematan,” terang Jonis, politikus dari daerah pemilihan Kecamatan Pamulang.(adv)

Print Friendly, PDF & Email