Kabar6–Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengajukan kepada Pemprov Banten agar anggaran bantuan keuangan (bankeu) Rp 7 miliar bisa dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dari total yang diterima sebesar Rp 55 miliar.
Sedangkan sisanya tetap digunakan untuk pembangunan pelayanan dasar.
Hal itu terungkap pada pertemuan antara Komisi V DPRD Banten dengan Bupati Pandeglang di Pendopo Bupati Pandeglang, Senin (20/4/2020).
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pergeseran anggaran dari APBD Pandeglang untuk penangan Covid. Termasuk di dalamnya anggaran Bankeu sebesar Rp7 miliar.
“Sisa (Bankeu) untuk pelayanan dasar, pembanguna akses jalan dan lain sebagainya. Dan, memang kami berharap masih ada disisakan untuk pembangunan karena dalam Pergub 9 Tahun 2020 tentang penangan Covid, informasinya, instruksinya Bankeu digeser ke Covid,” kata Irna kepada wartawan.
Pihaknya mengaku telah berkirim surat ke Gubernur Banten, Wahidim Halim agar Banprov kepada Kabupaten Pandeglang tahun 2020 tidak semuanya terserap untuk penanganan covid. Pembangunan infrastruktur juga harus terus berjalan.
“Kami berkirim surat ke Pak Gubernur. Kami mohon pertimbangan asistensinya. Makanya akhirnya yang di setujui Rp7 miliar. Selebihnya untuk pembangunan. Apalagi masyarakat juga antusias dengan pembangunan akses menuju sekolah, puskesmas dan akses strategis lainnya kaya pasar dan lain-lain,” katanya.
Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan mengatakan, kehadiran Komisi V ke Pandeglang dalam rangka mencari masukan dan mendengarkan aspirasi di lapangan. Salah satunya terkait penanganan Covid-19.
Terkait Bankeu, kata Fitron, Kabupaten Pandeglang masih berharap agar anggaran tersebut tidak terserap seluruhnya untuk penanganan Covid-19.
Mereka berharap kepada Pemprov Banten agar anggaran Bankeu masih dapat digunakan untuk pembangunan layanan dasar masyarakat.
“Tadi harapannya masih disisakan untuk pelayanan dasar. Dan, ini juga bagian dari aspirasi Pemkab Pandeglang yang nanti akan kami sampaikan pada rapat dengan TAPD (Tima Anggaran Pemerintah Daerah) Pemprov Banten,” katanya.
Sebelum melakukan pertemuan dengan Bupati Pandeglang, dirinya juga memantau pelayanan kesehatan di 12 pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas) di Pandeglang. Pihaknya juga menyempatkan diri untuk melihat sejauh mana tindakan prefentif atau pencegahan di tingkat bawah.
“Dan saya melihat ini cukup baik. Dari 12 kecamatan yang dipantau, khususnya terkait manajemen kerumunan alhamdulillah di sana tidak ada kerumunan. Ini artinya sudah berjalan efektif,” ujarnya.
Pihaknya mengaku akan terus mendorong agar pelayanan umum kesehatan bagi masyarakat dapat terpenuhi.**Baca juga: BPS : Data Penerima Bantuan Covid-19 dari Sakernas.
“Dan Bu Irna juga memastikan pelayanan umum kesehatan di luar covid tetap berjalan. Salah satunya dengan pola visit (kunjungan). Ini yang kami dorong. Kami enggak mau jika nanti hal ini akan timbul masalah. Apalagi sekarang selama covid ini cukup berdampak pada ekonomi,” katanya.(Den)
