oleh

Rano Karno Targetkan 2017 Jalan di Banten Mulus

Kabar6-Pemerintah Provinsi Banten terus membenahi infrastruktur jalan diwilayahnya. Bahkan, untuk tahun ini (2014), Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 30 persen untuk proyek infrastrukutur jalan.

Plt Gubernur Banten, Rano Karno menyatakan, untuk pembangunan infrastruktur jalan dianggarkan Rp 1,160 triliun pada 2014. Anggaran itu dialokasikan untuk beberapa kegiatan yang masih berkaitan dengan proyek pembangunan dan perbaikan jalan.

Diantaranya, untuk pembelian lahan pembangunan jalan sekitar Rp 370 miliar, pemeliharaan jalan Rp 57 miliar, pembangunan jalan dengan sistem tahun jamak Rp 470 miliar, serta pembangunan jalan yang bersifat reguler Rp 200 miliar.

Sedianya, saat ini panjang jalan di Provinsi Banten tercatat mencapai 852,088 kilometer. Dari jumlah itu, sekitar 71,51 persen dalam kondisi baik. Sedangkan sisanya masuk kategori butuh perbaikan dan sedang dalam perbaikan.

Pada tahun 2014, tercatat ada sejumlah ruas jalan yang sedang dilakukan perbaikan. Seperti Jalan Saketi-Malingping wilayah Banten Selatan, sepanjang 60 kilometer dengan anggaran perbaikan Rp 160 miliar.

Jalan Citeras-Tigaraksa sepanjang 19,75 kilometer senilai Rp 159 miliar. Ruas jalan dari Pakupatan-Palima sepanjang tiga kilometer dan ruas Jalan Palima-Pasar Teneng sepanjang 10 kilometer.

Sedangkan ruas jalan yang pada tahun 2014 ini sedang dilakukan pembangunan diantaranya adalah, ruas jalan Saketi-Banjarsari sepanjang 10 kilometer dan ruas jalan Banjarsari-Malingping sepanjang 10 kilometer.

Kemudian Jalan Cisauk-Jaha 1 kilometer, Jalan Legok-Parung Panjang 1 kilometer, Munjul-Panimbang 2 kilometer, Picung-Munjul 1 kilometer, Citeurep-Tanjung Lesung-Sumur 2,5 kilometer, Sumur-Tanjung Lesung 6 kilometer, Maja-Koleang 3 kilometer dan ruas jalan Bayah-Cikotok berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.

“Agar jalan tetap baik, atau setidaknya bertahan lama, kami meminta kepada para pemilik kendaraan angkutan barang agar mematuhi ketentuan batas maksimum berat. Hal ini agar jalan yang sudah dibangun dan diperbaiki tidak cepat rusak akibat kelebihan muatan yang tidak sesuai dengan kekuatan konstruksi jalan,” kata Rano.

Sementara, lanjut Rano, pada tahun sebelumnya Pemprov Banten juga sudah membangun delapan jembatan di Kabupaten Serang dan Kota Serang, yang menelan biaya sebesar Rp 46,80 miliar.

Sampai akhir Desember 2013, realisasi keuangan belanja daerah pada DBMTR Provinsi Banten mencapai Rp 532.288.275.318, atau 60,16 persen dari pagu anggaran yang besarnya mencapai Rp 884.813.000.000 dengan persentase kondisi jalan baik 71,5 persen, jalan rusak 29,49 persen dari rencana kondisi jalan baik 75 persen di tahun 2013.

Menurutnya, kendala yang sering ditemui dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas jalan setiap tahun adalah pembebasan lahan. Ini karena acap terjadinya ketidaksepakatan harga antara panitia pembebasan lahan dengan warga pemilik lahan. “Sering terjadi harga yang diminta warga melebihi NJOP (nilai jual objek pajak) atau hasil aprisial yang dilakukan oleh pihak independen,” ujarnya.

Selain itu, kondisi cuaca ekstrim juga kerap mengganggu pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Belum lagi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jumlah seluruh pegawai negeri sipil (PNS) yang ada pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Banten sangat kurang.

Namun, Rano Karno menyebutkan bahwa pada tahun 2017 mendatang, seluruh jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi itu akan mulus semua. Kebijakan Pemprov Banten saat ini adalah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten tentang Percepatan Pembangunan Infrstruktur Jalan dan Jembatan dengan Penganggaran Tahun Jamak.

“Perda tersebut mengamanatkan kepada Pemprov Banten untuk menyelesaikan pembangunan infrstruktur selama lima tahun. Pelaksanaan dimulai tahun 2013 dan ditarget selesai pada tahun 2017 mendatang,” katanya.

Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan meningkatkan derajat perekonomian masyakat. Ketika jalannya bagus, masyarakat bisa meningkatkan aktivitas perekonomiannya. “Jalan mulus, ekonomi lancar,” katanya.

Rano juga mengatakan, pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Banten selain pembangunan fisik seperti infrastruktur, juga dibarengi dengan pembangunan spiritual. Pembangunan masjid merupakan salah satu pembangunan spiritual masyarakat Banten.

Pembangunan fisik dan spiritual harus sinergis dalam pengembangannya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang seimbang dan selaras membentuk dinamika kehidupan masyarakat yang selamat, sejahtera dan damai.

Menurut Rano, untuk melaksanakan pembangunan yang berkualitas, tentu diperlukan SDM yang cukup dan handal sesuai kebutuhan. Namun, harus diakui bahwa Pemprov Banten kekurangan tenaga, khususnya dibidang pembangunan jalan dan jembatan.

Kendati demikian, kata Rano, kekurangan personel tidak harus membuat hasil pekerjaan tidak bernilai. Berbagai rencana pekerjaan yang dilakukan tenaga Pemprov Banten yang terbatas, tetap menunjukan kualitas yang tinggi dan diakui oleh pemerintah pusat.

Contohnya, kata Rano, baru-baru ini pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memberikan pengharggaan kepada Pemprov Banten, Anugerah Pangripta Nusantara Pratama, karena dinilai telah berhasil menyusun perencanaan pembangunan dengan baik.

Prestasi yang membanggakan itu, langsung diserahkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Armida S. Alisyahbana kepada Rano Karno di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (29/4/2014) lalu.

Ya, Anugerah Pangripta Nusantara adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang memiliki perencanaan pembangunan terbaik dan dinilai sukses meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Penganugerahan ini diberikan bersamaan dengan acara penutupan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Pra Musrenbangnas) 2014 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015.

Rano mengatakan, diraihnya penghargaan itu membuktikan bahwa Pemprov Banten serius dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan. Untuk itu, Rano mengajak seluruh komponen masyarakat Provinsi Banten untuk mengawal pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Sebab, bagaimana pun implementasi dari perencanaan memegang peranan penting dalam proses pembangunan di Provinsi Banten.(ADV)

 

Berita Terbaru