Kabar6-Gubernur Banten, Rano Karno, bersikeras untuk melanjutkan pendirian Bank Banten.
Alasannya, selain pembentukan Bank Banten sudah benar-benar siap, juga tidak ada alasan untuk menggagalkannya. ** Baca juga: Direktur PT BGD Klaim Jadi Korban Pemerasan Oknun DPRD
“Bagi saya tidak ada alasan lagi untuk menggagalkan pembentukan Bank Banten. Apalagi segala sesuatunya, termasuk uang sudah disediakan oleh Pemda Provinsi Banten,” kata Rano Karno di ruang kerjanya, Senin (21/12/2015).
Dan, Pembentukan Bank Banten itu sendiri, kata Rano, sudah diamanahkan dalam Perda RPJMD dan Perda Penyertaan Modal tahun 2013.
“Kita ini pelaksana Perda. Kalau memang pembentukan Bank Banten akan ditunda atau di batalkan, tentu harus atas nama Perda. Jangan asal,” kata Rano.
Kalau memang anggota dewan, tidak setuju atas pembentukan Bank Banten, batalkan dulu Perdanya.
Dan, itu juga tidak bisa semata-mata dilakukan begitu saja, mengingat dalam penetapan Perda ada dua unsur yang berwenang, yaitu Dewan dan Pemerintah. Sehingga, kata Rano, jika Pemerintahnya tidak mendukung, tentu tidak bisa dilakukan juga.
Seperti diketahui, setelah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh, Pimpinan DPRD sepakat untuk menunda pembentukan Bank Banten hingga tahun 2017.
Dan, bila itu terjadi, maka pembentukan Bank Banten tidak akan sesuai dengan Perda. Karena telah melewati masa RPJMD, seperti yang ditetapkan dalam ketentuan perda tersebut.
Sedianya, gonjang ganjing pembentukan Bank Banten mengemuka setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tangerang Selatan (Tangsel) pada Selasa (1/12/2015) lalu.
Dalam OTT tersebut, KPK meringkus Ricky Tampinongkol, selaku Dirut PT Global Banten Development (BGD) dan dua anggota DPRD Banten, SM Hartono dan Tri Satya Santosa. ** Baca juga: Kabupaten Tangerang Raih Penghargaan Koperasi
Ketiganya terindikasi tengah melakukan suap, untuk memuluskan perizinan pendirian Bank Banten.(fir)
