Kabar6-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya mengambil tindakan tegas dengan menjemput paksa bekas Wakil Gubernur Banten Rano Karno pada pekan besok. Ia sudah dua kali mangkir saat panggilan sebagai saksi sidang perkara Tindak Pidana Pencucian uang yang menjerat terdakwa Tubagus Chaeri Wardana Alias Wawan.
“Sikap abai Bang Doel atas panggilan JPU KPK itu dianggap telah melecehkan lembaga penegak hukum yang sejatinya harus dihormati dan dijunjung tinggi marwahnya oleh setiap warga negara ” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (DPC-IPHI) Kabupaten Tangerang, Sukardin, Sabtu (8/2/2020).
Ia berpandangan, sikap Bang Doel yang enggan hadir memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan itu merupakan sebuah pelanggaran hukum.
Sukardin uraikan, dalam Pasal 224 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara jelas mengatur tentang ancaman hukuman bagi siapa saja yang dengan sengaja tidak mau memenuhi atau menolak panggilan sebagai saksi.
“Ini sudah masuk kategori tindak pidana. KPK harus jemput paksa saksi yang sengaja menolak hadir dalam persidangan,” jelasnya.
Sukardin menambahkan, sebagai warga negara yang baik, Rano Karno semestinya hadir memenuhi panggilan sidang. Kesaksiannya berguna untuk memberikan keterangan secara terbuka ke publik.
**Baca juga: Mangkir Lagi, Jaksa KPK Panggil Ulang Rano Karno Senin Besok.
Rano disarankan agar menggunakan kesempatan itu untuk membela diri dari segala tuduhan korupsi yang sempat mengarah kepadanya. “Ini momentum yang baik bagi Rano. Sebaiknya hadiri panggilan itu, jangan sembunyi terus. Bantu KPK untuk bongkar semuanya,” ujar Sukardin.
Surat dakwaan serta keterangan saksi lainnya menerangkan secara gamblang.
Rano pernah minta jatah uang yang diberikan secara bertahap mencapai Rp700 juta dari pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
Hingga berita ini diturunkan kabar6.com masih berupaya mengkonfirmasi kehadiran Rano pada sidang lanjutan yang agendanya digelar pekan besok.(Tim K6)
