Kabar6-Aparatur Pamong Praja di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), disinyalir digelayuti beban psikologis yang besar dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Indikasi itu dianalisa dari rapot opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten.
“Orang (birokrat) lagi pada tiarap sekarang,” ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Tirtayasa (Untirta) Kota Serang, M Sabeth Abilawa saat dihubungi kabar6.com, Jum’at (29/5/2015).
Menurut Sabeth, hasil kurang memuaskan ini bukan karena sumber daya manusia yang ada cenderung rendah. Melainkan akibat mencuatnya kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Kesehatan Kota Tangsel.
Skandal kasus yang telah dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, membuat mayoritas aparatur daerah setempat menjadi lebih hati-hati.
Sabet bilang, para birokrat terus dirundung perasaan takut. Mereka jadi tak punya keberanian untuk mengeksplorasi pelaksanaan program kegiatan.
“Ada trauma karena kasus sebelumnya,” terang pria yang bermukim di Kecamatan Setu, Kota Tangsel itu lagi. **Baca juga: Ini Pemicu Tangsel Raih Predikat Opini WDP.
Implikasinya, Sabeth menambahkan, ketika mengerjakan sistem pelaporanan penggunaan aset serta keuangan daerah ada rasa khawatir kembali jadi temuan berujung ke ranah hukum.
Apalagi ketika periode Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2014 berjalan publik melihat taring lembaga antirasuh begitu menakutkan.
“Masalahnya juga sama dengan pemerintah provinsi yang dapat WDP. Karena pada waktu itu kan semua orang melihat KPK kuat sekali,” tambah dosen Fakultas Ekonomi Untirta ini.(yud)
