Kabar6-Puluhan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pandeglang melakukan aksi demontrasi di depan Pendopo Bupati Pandeglang dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), Kamis (18/10/2018).
Dalam orasinya, mahasiswa menilai masih banyaknya persoalan yang terjadi belum diselesaikan oleh Pemkab Pandeglang.
Mahasiswa juga menuding Bupati Pandeglang, Irna Narulita tidak becus memimpin Pandeglang, dan dituntut mundur dari jabatannya.
Selain itu mahasiswa juga mendesak Kepala Kejari Pandeglang, Nina Kartini agar segera menyelesaikan kasus-kasus yang sedang ditanganinya.
Kordinator Lapangan (Korlap) unjuk rasa, Yandi Isnendi menyatakan bupati sudah gagal total dalam memimpin Pandeglang.
Hal itu kata dia, karena selama ini tidak becus menyikapi segala permasalahan baik itu problem pendidikan, ekonomi, sosial, pembangunan dan birokrasi.
“Seperti percepatan pembangunan yang digaungkan bupati, hanya pepesan kosong saja. Karena pada faktanya banyak pembangunan yang gagal lelang, tentu saja kami sebagai rakyat merasa dirugikan dengan kepemimpinan bupati seperti saat ini,” teriak Yandi dalam orasinya.
Dia juga menyingung persoalan mutasi dan rotasi yang dilakukan bupati tidak mengedepankan kepentingan memajukan Pandeglang, akan tetapi lebih diduga menjadi syarat kepentingan pribadi.
Pasalnya tegas dia, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimutasi tak terlihat prestasinya, dan malah banyak yang meninggalkan tanggungjawab.
“Begitupun dengan disiplin pegawai ASN masih banyak dari mereka yang berani meninggalkan tangungjawab, padahal ASN sendiri seharusnya lebih mengutamakan kepentingan negara di banding kepentingan pribadinya,” ujarnya.
Juga terkait ASN yang melakukan kampanye politk, padahal sejatinya ASN itu harus netral seperti yang terjadi di lingkungan dinas pendidikan kabupaten pandeglang hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dalam hal ini komisi aparatur sipil negara, BKD dan pemerintah daerah.
Sementara, Ketua PMII Kabupaten Pandeglang, M Basyir, tengah menyingung masih banyaknya kasus hukum yang ditangani Kejari Pandeglang seperti dugaan korupsi tunjangan daerah (tunda) guru, program pembangunan infrastruktur pedesaan tertinggal (P3T), dan dugaan pemotongan JKN persalinan 2017, yang sampai saat ini belum dituntaskan.
Selain itu dia juga meminta aparat penegak hukum baik Polres maupun Kejari, agar menutaskan kasus pembuangan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Karena menurutnya, tindakan itu benar-benar biadab dan menyakiti rakyat yang mebutuhkannya.**Baca juga: Tingkatkan Keamanan Mutu Pangan di Tangsel, BPOM RI Gandeng Hero.
“Jelas kasus ini juga perlu menjadi perhatian semua pihak, karena tindakan itu merugikan masyarakat dan negara,” pungkasnya.(Aep)
