Kabar6-Wagub Banten Andika Hazrumy menghadiri pertemuan tahunan industri jasa keuangan (PTIJK) 2020 di Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Menurut Wagub, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten siap untuk mendukung kebijakan strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti apa yang dipaparkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dihadapan Presiden Joko Widodo, Kamis (16/1/2020).
“Prinsipnya kami dari pemerintah daerah siap mendukung kebijakan strategis yang diusung OJK dalam pertemuan tahunan kali ini sebagaimana dipaparkan Pak Wimboh tadi,” kata Andika usai acara.
Menurutnya, Pemda sangat berkepentingan dengan upaya pembenahan dan optimalisasi sektor industri jasa keuangan yang akan dilakukan OJK. Saat ini, semua bidang pembangunan, termasuk di daerah, nyaris tidak ada yang bisa dilepaskan dari industri jasa keuangan.
“Terakhir misalnya OJK dan BI di daerah seperti kami di Banten itu gencar soal fintech. Sekarang penggunaan uang dan transaksi digital, itu sudah mulai banyak diterapkan dalam keuangan di pemerintahan,” katanya.
Lebih jauh, Andika mengatakan, dalam sisi pelayanan, industri jasa keuangan non perbankan seperti asuransi dan produk-produk investasi lainnya juga sangat perlu mendapatkan porsi pengawasan dan pelayanan yang maksimal dari OJK di era digital sekarang ini,” paparnya.
Sebelumnya, dalam acara tersebut, Wimboh mengatakan, OJK menyiapkan lima kebijakan strategis 2020 yang diharapkan bisa mewujudkan ekosistem jasa keuangan berdaya saing dan berperan optimal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
lima kebijakan strategis OJK 2020 itu adalah pertama, peningkatan skala ekonomi industri keuangan. Dalam kebijakan ini, OJK akan fokus pada peningkatan nominal modal minimum secara bertahap, mendorong akselerasi konsolidasi dengan kebijakan insentif dan disentif termasuk exit policy-nya, mempercepat transformasi industri keuangan non-bank, dan memperketat perizinan kegiatan usaha di perusahaan efek berdasarkan tingkat permodalannya.
Kebijakan strategis kedua, yakni mempersempit regulatory & supervisory gap antarsektor jasa keuangan. Untuk melakukan itu, regulator akan melanjutkan harmonisasi di seluruh sektor jasa keuangan dari sisi pengaturan dan pengawasan maupun enforcement, terutama di industri keuangan nonbank.
**Baca juga: 12 Juta Sertifikat Tanah Ditargetkan Terbit Tahun 2020.
Adapun kebijakan strategis OJK yang ketiga yakni digitalisasi produk dan layanan keuangan serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung kepatuhan regulasi. Dalam kebijakan ini OJK akan membangun ekosistem keuangan digital di industri jasa keuangan dan startup fintech, dan mempercepat upaya digitalisasi di sektor jasa keuangan dengan mempermudah perizinan produk dan layanan keuangan berbasis digital.
Kelima, mengkaji perizinan virtual banking, mengembangkan pengaturan dan pengawasan berbasis teknologi untuk mendukung early warning dan forward-looking supervision, dan mengembangkan perizinan terintegrasi antarinstitusi dengan pemanfaatan teknologi guna mempercepat proses perizinan lintas kementerian dan lembaga.(Den)
