Kabar6-Aksi protes pembelian mobil dinas Bupati Pandeglang senilai Rp1,9 milir dari APBD 2018 terus mengalir.
Kini giliran aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pandeglang menggelar demo didepan kantor Setda Pandeglang, Kamis (14/3/2019).
Mahasiswa menilai Pemkab Pandeglang harusnya mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
Namun pembelian jenis Toyota Land Cruiser Prado, Pemkab sudah kehilangan hati nurani sebagai pelayan masyarakat.
“Hati nuraninya hilang entah kemana, sama sekali tidak prihatin dengan nasib rakyatnya sendiri insfatuktur jalan yang seharusnya menjadi jantungnya urat perekonomian dan majunya sumber daya manusia,” sesal Korlap aksi, Yandi.
Yandi menilai, Pemkab Pandeglang di anggap tidak memiliki sense of crisis tidak focus dalam pemulihan pasca bencana tsunami.
Hal itu Dilematis, rakyat Pandeglang khususnya daerah Carita, Labuan dan Selatan, dimana mereka saat ini masih kebingungan memastikan kebutuhan dasar baik tempat tinggal dan mata pencaharian.
“Tapi pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Jalan di pandeglang masih banyak yang rusak, bahkan daerah kecamatan sindangresmi ada warga yang terpaksa menggunakan tandu hanya untuk berobat ke Puskesmas dikarenakan akses jalan yang amat rusak,” sambungnya.
“Masyarakat diminta bersabar, eh tapi bupatinya malah beli mobil baru ditengah kesenjangan, kekurangan, jelas itu perbuatan koruptif,” sambungnya menuding.
Dalam aksinya, mahasiswa sambil membentangkan spanduk dan poster yang berisi berbagai kecaman, salah satunya meminta Irna melepaskan jabatannya karena dianggap tidak lagi pantas memimpin Pandeglang.
“Turunkan Irna dari jabatannya. Kalau mau gaya jangan pakai duit rakyat,” teriak seorang mahasiswa yang diamini rekan-rekannya.
Ketua Umum PMII Pandeglang, Muhamad Basyar mengatakan, pihaknya tidak habis pikir alasan bupati minta dibelikan mobil seharga hampir Rp2 miliar.
Terlebih untuk kendaraan pelayanan dasar seperti ambulan dan armada pengangkut sampah juga belum memadai. Namun Pemkab malah mengadakan kendaraan dinas bupati dengan harga fantastis.
Oleh sebab itu, mahasiswa menuntut agar Randis bupati diuangkan kembali untuk pelayanan masyarakat. Lalu rencana pembelian kembali Randis perorangan ditahun 2018 senilai Rp858 juta, supaya dibatalkan.**Baca juga: Ansor Lebak: Generasi Muda Jaga Kewarasan Berpolitik.
“Lelangkan kembali Randis yang fantastis untuk kepentingan pembangunan rakyat. Dan, Bupati Pandeglang harus membatalkan pembelian Randis tahun 2019,” desak mahasiswa.(Aep)
