Kabar6-Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuluddin, megaku mendapatkan laporan dari media sosial (medsos) adanya praktik jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS) tingkat SMP di wilayahnya, dengan harga Rp 160 ribu per paket yang harus dibeli setiap siswa.
Menurut Wakil Walikota (Wawalkot) Serang, Subadri Ushuludin, praktik jual beli itu melanggar UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Di SMPN 10, Subadri mengumpulkan seluruh kepala sekolah tingkat SMP yang ada di Ibu Kota Banten, agar menghentikan praktik jual beli LKS. Dimana, dalam dua aturan tersebut tertulis kewajiban bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan.
“Berangkat (laporan) dari medsos, ditindak lanjuti (oleh Pemkot Serang), semoga yang lainnya tidak (ada jual beli lagi). Ditingkat SD, ditemukan atau tidak (jual beli LKS), tetap akan saya kumpulkan kepala sekolahnya,” kata Wawalkot Serang, Subadri Ushuluddin, ditemui di SMPN 10 Kota Serang, Rabu (9/10/2019).
Pertemuan antara kepala sekolah, komite sekolah, kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Serang dan Subadri menghasilkan kesepakatan bahwa menghentikan praktik jual beli LKS kepada para siswa tingkat SMP.
“Antara para kepala sekolah SMP, komitmen Pemkot Serang menyudahi adanya kejanggalan yang ada di sekolah, di antaranya jual beli LKS, di tanda tangani di atas materai,” terangnya.
**Baca juga: HUT Ke-439, Wagub Banten Minta Pemkab Serang Seriusi Desa dan Pariwisata.
Jika dikemudian hari ditemukan kembali praktek jual beli LKS maupun buku paket siswa, baik ditingkat SD maupun SMP, Subadri selaku Wawalkot Serang mengaku akan memberikan sanksi tegas kepada para guru maupun kepala sekolah yang terlibat.
“Sangsi kalau ada lagi kedepan, sangsinya tergantung berat ringannya. Ini baru (pertemuan kepala sekolah tingkat) SMP. Ada (yang melanggar) satu, dua, tiga lah,” jelasnya.(Dhi)
