Kabar6-Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangse) hingga kini belum juga terbentuk. Salah satu penyebab keterlambatan itu disebut-sebut akibat kisruh yang terjadi di internal Partai Golkar. Terkait itu, Abdul Rosyid, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Tangsel mengatakan, belum terbentuknya AKD bukan keinginan Partai Golkar sebagai penghambat. Tapi, lantaran adanya permasalahan internal saja.
“Kami juga memiliki beban moral atas keterlambatan ini. Apalagi, Partai Golkar merupakan partai tua. Kami juga ingin cepat AKD terbentuk,” katanya, Minggu (7/9/2014).
Rosyid mengaku, polemik internal partai golkar di DPRD secepatnya akan diselesaikan. “Kami akan selesaikan konflik tersebut ke rapat internal partai Golkar,” ujarnya tanpa menyebutkan kapan rapat internal itu dilaksanakan.
Sementara, Ahadi, anggota DPRD Tangsel dari Partai Gerindra mengatakan, pekan depan (senin (8/9/2014) DPRD akan akan segera membentuk panitia khusus tata tertib. Anggota pansus itu berasal dari perwakilan seluruh partai yang meraih kursi di DPRD Tangsel.
Nantinya, kata Ahadi, pansus tatib akan bertugas menyusun teknis pembentukan alat kelengkapan dewan. “Tunggu ya Paling lambat senin ini terbentuk,” ujarnya.
Diketahui, kisruh di tubuh Partai Golkar mencuat saat sidang paripurna pengumuman ketua DPRD definitif, Kamis (4/9/2014) lalu. Interupsi merebak saat Sekretariat Dewan (Sekwan) Syamsudin membacakan nama dan posisi anggota DPRD dari Partai Golkar.
Merujuk usulan DPD Partai Golkar Tangsel, posisi Ketua DPRD diberikan kepada Moch Ramlie, Ketua Fraksi kepada Syihabudin Hasyim, Sekretaris Fraksi Abdul Rosyid, Wakil Sekretaris Fraksi Aminudin.
Usulan seputar posisi di fraksi itulah yang kemudian diinterupsi oleh H. Sukarya, anggota DPRD dari Partai Golkar. “Surat yang dibacakan pak sekwan berbeda di SK DPD II per tanggal 2 September 2014. Seharusnya Abdul Rosyid wakil sekretaris bukan sekretaris,” katanya.
Kisruh semakin melebar, manaka secara tiba-tiba Ketua DPRD sementara Syihabudin Hasyim justru menyatakan mundur dari posisi Ketua fraksi Golkar. “Saya menyatakan mundur atas penunjukan saya menjadi Ketua Fraksi Golkar,” kata Syihabudin yang saat itu duduk di kursi pimpinan sidang. **Baca juga: Konflik Internal Golkar Tangsel Bakal Diselesaikan di DPD II.
Syihabudin mengaku, keputusan mundur itu diambil karena mekanisme partai tidak sesuai prosedur Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) partai. “Saya baru tahu kalau ditunjuk jadi Ketua Fraksi. Seharusnya menurut mekanisme, partai harus melalui pemanggilan. Ini yang tidak dilakukan oleh partai Golkar,” ujarnya.(Evan)
