Kabar6-Sampai saat ini, sejumlah paket pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemprov Banten dengan sistem penunjukan langsung (PL) masih banyak dikelola oleh pihak OPD langsung, belum terpusat di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemprov Banten.
Sementara, PPK atau PA OPD sendiri tidak akan memperoleh honor dari setiap proyek PL yang dikerjakan oleh pihak rekanan. Atas kondisi itu, mengundang pertanyaan banyak pihak.
Kasubag Pengadaan Barang/Jasa Banten, Saiful Bahri mengatakan, belum semua paket pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemprov Banten dipusatkan di ULP Banten, khususnya paket pekerjaan dengan sistem PL.
Baru sejumlah OPD yang menyerahkan peket-paket PL-nya kepada ULP agar bisa dicarikan pemenang tendernya, antaranya, Bappeda, Biro ARTP , Biro Umum, DKP, Kominfo, BPBD, dan Satpol Banten saja, selebihnya masih dikerjakan langsung oleh OPD.
Padahal, kata Saiful, PPK atau PA yang ada di dinas-dinas tadi tidak akan mendapatkan honor, karena telah mencarikan pemenang tender paket pekerjaanya sendiri yang ada di Dinasnya masing-masing.
“Mereka padahal tidak akan mendapatkan honor. Baru beberapa OPD saja yang menyerahkannya,” kata Saiful kepada Kabar6.com, kemarin.
Pada sisi lain, lanjut Saiful, pihaknya mengaku untuk setiap petugas ULP Banten, telah digajaih agar bisa mengelola urusan lelang pengadaan barang/jasa, dan nilainyapun tidak sedikit, mencapai Rpb19 juta, tiga kali lipat melebihi tukin ASN di dinas lainnya untuk level yang sama.
“Seperti saya, mencapai Rp 19 juta, kalau di OPD lain paling hanya berkisar Rp 4,5 juta,” katanya.
**Baca juga: Ini 9 Fraksi DPRD Banten Yang Akan Diparipurnakan Senin Besok.
Atas tingginya angka tukin yang diterima petugas ULP tersebut, lanjut Saiful, pihaknya meminta seluruh OPD dilingkungan Pemprov Banten bisa melimpahkan pengelolaan paket PL-nya kepada ULP Banten, agar bisa dicarikan pemenang tendernya.
Dengan begitu, PA dan PPK di setiap OPD bisa lebih fokus mengurusi program kegiatan di dinasnya masing, tidak perlu lagi memikirkan siapa pihak rekanan yang akan mengerjakan nantinya.
“Selain itu, agar data-data pengadaan barang/jasa bisa lebih mengerucut lagi, mulai dari paket pekerjaan yang nilainnya kecil dengan sistem PL hingga lelang terbuka untuk umum yang nilainya puluhan milyaran, itu semua agar datanya ada disini, supaya jelas,” tandasnya.(Den)
