Kabar6-Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Banten masih menjadi problem, khususnya di Pandeglang saat penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada.
Kehadiran dan adanya peran aktif dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pun diperlukan di menjelang Pilkada Pandeglang yang akan berlangsung pada tahun 2020. Titi mendorong KASN untuk menjadikan Kabupaten Pandeglang pilot project untuk mengawasi netralitas ASN.
“Makanya saya tadi sebutkan mendorong KASN untuk menjadi Kabupaten Pandeglang pilot project,” terang Titi usai menjadi narasumber diacara diskusi publik bertajuk mahar politik dan partai ASN menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang selenggarakan Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) di Kopi Bakar Perhutani, Pandeglang, Jumat (5/7/2019) sore.
Menurutnya, dijadinya Pandeglang pilot projects pengawasan oleh KASN, bakal ada mekanisme pengawasan efektif dan memudahkan masyarakat untuk melaporkan jika terdapat ASN yang dugaan ketidaknetralan pada Pilkada mendatang.
“Dan skema proteksi serta perlindungan pelapor terhadap pelapor akan mudah,”ujarnya.
Titi berpandangan, regulasi untuk mengantisipasi ketidaknetralan ASN diakuinya telah mengalami perbaikan dibuktikan eksistensi ASN dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan.
“Tetapi memang implementasi dan efektivitas tergantung kemampuan sesama peserta Pemilu untuk mengawasi satu sama lain dan juga daya kritis terhadap masyarakat pemilih yang ikut mengontrol proses berlangsung,” terangnya.
Dalam menghadapi Pilkada Pandeglang, Titi meminta kepada Parpol untuk menciptakan cultur kompetisi yang kompetitif agar menjadi alat kontrol terhadap sesama peserta pemilu.
**Baca juga: Negosiasi Bupati Pandeglang Gagal, Delapan ASN Mantan Kasus Korupsi Tetap Dipecat Tidak Hormat.
“Dengan demikian mekanisme pengawasan terhadap netralitas ASN dapat melembaga. Karena partai politik memiliki struktural di parlemen dengan otoritas wakil mereka di parlemen bisa melakukan pengawas terhadap kinerja SKPD,” bebernya.
Kemudian perlunya ada gerakan masyarakat pemilih cerdas yang tidak rentan terhadap politisasi serta intimidasi yang solid, lanjut Titi hal itu dapat menutup ruang-ruang tekanan terhadap partisan ASN tersebut.
“Partisan ASN dampaknya apa? Reprensi atau tekanan kepada pemilih kan!. Maka represi ASN yang berpolitik tersebut itu yang bisa dihindarkan,” ungkapnya.(aep)
