Kabar6-Pengamat kebijakan publik dan pemerintahan asal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Djaka Badranaya, berpendapat Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tak seharusnya melakukan tarik ulur jabatan seperti itu. Terlebih Dinas Kesehatan (Dinkes) Tangsel merupakan dinas inti menjalankan program utama pemerintahan setempat.
“Kalau semua proses sudah ditempuh, seharusnya sudah tidak ada lagi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Ini seperti ada yang tidak sesuai harapan Pemkot Tangsel,” tutur Djaka.
Semisal, nama hasil penilaian BKD Provinsi Banten tidak sesuai dengan harapan Pemkot, kemudian seperti ada proses tarik ulur. Seharusnya, hal tersebut tidaklah terjadi.
Sebab, Dinkes harus segera diisi oleh pejabat yang definitif, agar segala bentuk pelayanan tidak terganggu.
“Ini kan seperti ada dugaan persoalan pengambilan keputusan. Walikota-nya ragu atau bagaimana, masyarakat seperti dibuat menduga-duga,” tuturnya lagi.
Kepala Badan Kepegawaian(BKD) Provinsi Banten, Kurdi Martin mengungkapkan, keheranan mengapa hingga kini, posisi Kepala Dinkes Kota Tangsel belum juga dilantik atau didefinifkan oleh Pemkot setempat. “Segerakan lah,” ketusnya.
Menurutnya, ketiga nama telah disodorkan kepada Pemkot Tangsel melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Firdaus dan jajarannya.
Seharusnya, nama yang unggul dari penilaian BKD Provinsi sudah harus dilantik dalam waktu dekat. “Yang mereka ajukan itu nama-nama calon Kadis definitif, bukan Plt atau pelaksana tugas. Kalau hanya Plt mah Walikota menunjuk langsung juga bisa,” tegasnya.
Hasil scoring tersebut, sudah diserahkan BKD Provinsi Banten kepada Kota Tangsel sejak Kamis sore pekan kemarin.
Seharusnya, lanjut Kurdi, tidak ada lagi proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) ataupun penilaian lain. Sebab sudah siap untuk dilantik sebagai pejabat definitif. **Baca juga: Sekda Tangsel: Pekan Ini Kadinkes Definitif Dilantik.
“Kan sudah melalui penilaian provinsi dan ditandatangani Plt Gubernur,” katanya.(yud)
