oleh

Penyebab Dihentikan Perijinan Proyek GIPTI Menurut Warga Bumi Puspiptek Asri

image_pdfimage_print

Kabar6-Bagus Priyanto, warga perumahan Bumi Puspiptek Asri yang kontra terhadap proyek Galeri Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (GIPTI) menampik tudingan Kepala Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Sri Setiawati, ihwal notulensi hasil rapat dengar pendapat atau hearing DPRD Kabupaten Tangerang.

Menurut Bagus, penyebab penghentian proses perijinan GIPTI di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang bukan dari hearing DPRD, tetapi memang syarat dasar kepengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) itu tidak terpenuhinya alas hak kepemilikan tanah yang jelas/ sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN.

“Notulensi itu catatan rapat yang warga ingin rekam/ tulis, bukan berita acara resmi. Notulensi ini tidak diberikan ke organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, artinya OPD menghentikan pengajuan izin bukan karena notulensi, tapi karena ada hal yang lebih substansi yaitu bukti kepemilikan tanah yang sah,” ungkap Sekretaris RW01 perumahan BPA ini kepada Kabar6.com, Kamis (16/7/2020).

Tentunya, kata Bagus, diharapkan OPD terkait dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan perundang- undangan dan peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan sebagaimana ketentuan serta syarat- syarat yang berlaku.

Kepala Puspiptek, lanjutnya, dalam hearing yang digelar DPRD pada 26 Juni, 1 Juli, dan 8 Juli 2019 silam sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada warga yang kontra GIPTI, tetapi mereka selalu tidak mau hadir dengan berbagai macam  alasan.

“Jangan salahkan orang lain, jika yang bersangkutan mengurus permohonan saja menggunakan alamat palsu,” kata Bagus.

Bagus menuturkan, pihaknya mempertanyakan keengganan Sri Setiawati untuk bertemu langsung dengan warga BPA yang kontra GIPTI.

**Baca juga: Kata Bekas Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Soal Proyek GIPTI.

Padahal, jika kesempatan silaturahmi itu digunakan pucuk pimpinan Puspiptek tentunya akan bisa ditemukan titik terang maupun sebuah harapan.

“Ada apa sih Kepala Puspiptek kok tidak mau bertemu muka/rapat langsung dengan Pengurus RW 01 BPA?. Pengurus RW 01 BPA merasa hanya dengan Kepala Puspiptek harapan itu ada (karena level kabid bukan pengambil keputusan). Kita semua orang berpendidikan dan siap beragumen dengan data dalam kerangka mencari kebenaran. Penggiringan opini tidak akan merubah data/fakta yang nyata dan berpotensi mengadu domba warga BPA hanya demi proyek GIPTI,” tandasnya.(TIm K6)

Print Friendly, PDF & Email