Soal Penolakan Tol Kataraja, Begini Kata Sekcam Mauk

kabar6.com
Ilustrasi Proyek Jalan Tol.(ist)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menanggapi aksi penolakan masyarakat Pantai Utara (Pantura) atas rencana pembangunan jalan Tol Kamal Teluknaga Rajeg (Kataraja) yang akan menghubungkan antara Jakarta dan wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara.

Penolakan warga terhadap pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 39,9 Kilometer dan lebar sepanjang 36 Meter ini yang terhubung langsung dengan tol Sedyatmo atau tol dalam kota serta melintasi delapan kecamatan di Kabupaten Tangerang ini dianggap terlalu dini.

“Dalam alam demokrasi saat ini pro kontra adalah hal yang biasa terjadi, tinggal kita lihat saja perkembangan berikutnya, karena ini baru pertama konsultasi publik di wilayah Mauk. Terlalu dini juga kalau apa-apa sudah ditolak,” ungkap Sekretaris Camat Mauk, Cucu Abdurrosyied, kepada Kabar6.com, melalui pesan WhatsApp, Jum’at (6/4/2018).

Dengan diadakannya konsultasi publik ini, kata Cucu, setidaknya dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat agar mereka mengetahui rencana pembangunan tol Kartaraja.

Tak hanya itu, dirinya juga meyakini bahwa pembangunan jalan tol ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyakarat sekitar.

“Saya belum tahu juga sampai kapan kegiatan konsultasi publik ini akan dilakukan, karena itu domain konsultan, sepertinya masih panjang. Namun, kami berharap konsultasi publik ini diperluas terhadap yang terkena dampak pembangunan secara langsung,” kata Cucu yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang ini.

Diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan tol Kataraja yang bakal dikerjakan PT Duta Graha Karya, selaku pemenang tender tersebut, rupanya mendapat penolakan dari warga Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang.

“Kami menolak keras rencana pembangunan jalan tol Kataraja. Kalau bagi masyarakat sekitar manfaatnya kurang, karena rata- rata mereka belum membutuhkan adanya jalan tol,” ungkap Ketua Himpunan Pemuda Tangerang Utara (Himaputra) Ahmad Satibi, usai mengikuti rapat koordinasi dalam rangka konsultasi publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang diinisiasi PT Duta Graha Karya diaula kantor Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Kamis (5/4/2018).

Menurut Abil, sapaan karibnya, keberadaan tol Kataraja baik secara ekonomis maupun peluang pekerjaan sangat minim manfaatnya bagi masyarakat sekitar.**Baca juga: Pembebasan Lahan Tol Serbaraja di 7 Desa Dihentikan Sementara.

Pasalnya, jalan tol Kataraja yang bakal dikerjakan selama empat tahun dan terbagi dalam tiga tahapan, dintaranya tahap pra konstruksi, tahap konstruksi dan tahap pasca konstruksi ini hanya dinikmati oleh kalangan atas.**Baca juga: Warga Pantura Kabupaten Tangerang Tolak Rencana Pembangunan Tol Kataraja.

“Namun dampak kesehatan, bising, debu dan lainnya akan kami rasakan kedepannya. Oleh karenanya, kami berupaya mendorong agar pemerintah mengkaji ullang perizinan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.(Tim K6)