oleh

Penolakan RUU Pilkada Makin Ramai di Banten

image_pdfimage_print

Kabar6-Penolakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD yang kini tengah dibahas di DPR RI, semakin luas di PRovinsi Banten.

“Kedaulatan ada di tangan rakyat, maka rakyatlah yang harus menentukan pilihannya,” kata Asep Rakhmatullah, pimpinan sementara DPRD Provinsi Banten dari PDI-Perjuangan, Kamis (11/9/2014).

Menurut Asep, kepala daerah dipilih oleh DPRD, merupakan bentuk dari kemunduran demokrasi yang telah berjalan. “Makanya, kami tolak,” ujarnya.

Sementara, Elly Mulyadi, politisi asal Partai Hanura mengatakan, meski Pilkada langsung masih diwarnai kecurangan, namun semua itu masih bisa dihindari.

“Untuk menghemat biaya, Pilkada bisa dilakukan serentak serta menata kembali peraturan-peraturan Pemilukada,” kata Elly di ruang Fraksi Hanura di DPRD Provinsi Banten.

Pemikiran berbeda justru disampaikan Mardiono, ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Banten. Dia meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Fraksi PPP di DPR-RI, mempelajari terlebih dahulu baik dan buruknya RUU Pilkada. **Baca juga: Bupati & Walikota Tangerang Sepakat Tolak RUU Pilkada.

“Kalau di pilih oleh DPRD, memang hemat biaya, tapi pilihan rakyat tidak bisa tampil. Jika dipilih oleh rakyat, maka pilihan rakyat bisa tampil,” katanya.(tmn/din)

Print Friendly, PDF & Email