Kabar6-Anggota Fraksi Gerindra DPRD Banten, Anda Suhanda mengatakan, masalah lain yang menyebabkan tingkat pengangguran di Provinsi Banten tinggi, salah satunya karena disebabkan maraknya percaloan.
Pungutan yang dikenakannyapun, kata dia, tidak tanggung-tanggung mencapai Rp5 juta untuk setiap orangnya.
Padahal, orang yang melamar kerja tersebut belum tentu memilik uang yang dimintakan agar bisa diterima bekerja.
“Seperti di PT Mayora, Nikomas. Nilainya Rp5 Juta. Mau kerja itu (pencari kerja,red) karena gak punya uang,” terang Anda, kepada wartawan, usai menghadiri rapat pembahasan anggaran RAPBD Banten tahun 2020, di gedung eks pendopo Gubernur Banten, Rabu (6/11/2019).
Seharusnnya hal tersebut tidak terjadi untuk meningkatkan serapan tenaga kerja disekitar perusahaan.
Menurutnya, kejadian pungutan liar (pungli) tersebut sudah berlangsung sejak lama, dan masih terjadi sampai sekarang.
Kepekaan dari tenaga pengawas di Dinas Ketenagakerjaan (Disbaker) Banten seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi, jangan sampai para pengawas tersebut pura-pura tidak mengetahui, padahal sebenarmya tahu persoalan yang terjadi dilapangan.
Sejumlah oknum disekitar perusahaan tersebut itulah, kata Anda, yang diduga ikut tetlibat dalam kasus pungli kepada para pencaker.
“Kayanya mereka itu (oknum disekitar pabrik,red) seneng melihat orang menderita untuk orang senang,” katanya.**Baca juga: Pilkada 2020, Wagub Banten Titip Keamanan Banten Kepada Pangdam Siliwangi.
Atas kondisi Provinsi Banten sebagai daerah dengan tingkat pengangguran terbuka (TPt) secara nasional seperti yang baru-baru terjadi, kata dia, harus dicarikan jalan keluarnya agar tidka terus berlarut.(Den)
