Kabar6-Pengamat pemerintahan, Ikhsan Ahmad, mengkritisi struktur APBD Banten perubahan dan rencana APBD 2021 masih jauh dari panggang untuk pemilihan ekonomi masyarakat Banten, terutama yang terdampak covid-19.
Terutama pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 4,1 Triliun. Setelah dilihat lebih lanjut oleh akademisi Untirta itu, pinjaman akan berfokus pada pembangunan infrastruktur yang kurang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.
“Terutama anggaran pinjaman PEN masih jauh dari kata pemulihan ekonomi masyarakat. Bahwa pekerjaan infrastruktur tersebut dirasa tidak akan berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat secara luas,” kata Ikhsan Ahmad, melalui pesan singkatnya, Selasa (17/11/2020).
Terlebih, Banten menjadi provinsi dengan resesi nomor satu di Pulau Jawa, dengan pertumbuhan ekonominya minus 5,77 persen. Jauh dibawah rata-rata nasional yang hanya minus 3,49 persen.
Kemudian, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten adalah sebesar 10,64 persen dan masuk ke urutan kedua se-Indonesia setelah DKI Jakarta.
“Jadi pemerintah pusat bekerja sendiri untuk melakukan pemulihan ekonomi. Padahal provinsi itu katanya kepanjangtanganan dari pemerintah pusat. Sehingga wajar saja, Banten menjadi tertinggi resesi di Pulau Jawa,” terangnya.
Kemudian menurut aktifis HMI, Aliga Abdillah, ketidak seriusan Pemprov Banten menangani pemulihan ekonomi saat resesi terlihat dari pernyataan petinggi nya kalau pembangunan sport center dilakukan dengan padat karya dan mampu menyerap 7.500 tenaga kerja.
Dia juga meragukan pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap kedua dan ketiga bisa terealisasi.
Berbanding jauh dengan program pemerintah pusat, yang benar dan serius untuk membantu masyarakat terdampak covid-19, dengan memberikan bantuan bagi UMKM hingga pekerja yang terkena PHK.
“Ternyata pernyataan tersebut hanya bohong belaka dan membohongi masyarakat Banten. Lihat program yang dilakukan pemerintah pusat semuanya bagus dan berjuang melakukan pemulihan ekonomi untuk masyarakat. Namun ketikan melihat program Pemprov Banten, sepertinya buram dan kusam,” kaya Aliga, melalui rilis resminya, Selasa (17/11/2020).
DPRD Banten sebagai lembaga pengawas eksekutif, harus menggunakan banyak data yang ada dari BPS dan institusi lainnya, untuk ikut serta menentukan arah program APBD Banten.
**Baca juga: Sudah Tiga Tahun Belakangan Banjir Rob Landa Kampung Lontar Serang
“Susah apabila data-data tersebut tidak di gunakan, sehingga APBD 2021 hanya menjadi kepentingan pemenuhan RPJMD Provinsi Banten, atau mungkin pemenuhan kepentingan di dalam kekuasaan,” jelasnya.(Dhi)
