Kabar6-Sejumlah warga di 12 RT dan 3 RW, Kampung Baru, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, transparan dalam penertiban lokalisasi Dadap.
Demikian dikatakan Embing, tokoh masyarakat setempat, usai menggelar pertemuan dengan seluruh warga di Kampung Baru, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kamis (17/3/2016).
Pasalnya, kata Embing yang juga mantan Jaro di kampung itu, warga khawatir penertiban lokalisasi itu untuk dibangun Islamic center dan kawasan kuliner, hanya akan menguntungkan para pengusaha. Sedangkan dana pembangunannya diambil dari APBD.
“Seharusnya APBD untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai hanya untuk pengusaha,” kata Embing yang mengklaim sudah tinggal di Kampung Baru sejak tahun 1975 lalu, setelah rumahnya di Muara Karang, ditertibkan oleh Pemda DKI Jakarta.
Karenanya, kata Embing, Pemkab Tangerang, dalam hal ini Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar untuk transparan. Jangan sampai penertiban ini dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Selain itu, kata Embing yang juga diaminin oleh Hamdani, tokoh masyarakat lainnya, bila penertiban lokalisasi Dadap harus disertai dengan uang ganti rugi. Mengingat lahan itu sudah ditempati atau digarap oleh warga sejak 60-an tahun yang lalu. **Baca juga: Pembobol Sparepart Tewas Ditembak Polsek Cikupa.
“Saya kira Bupati lebih tahu aturan. Bagimana jika tanah negara itu digarap oleh warga sejak puluhan tahun yang lalu,” kata Embing. **Baca juga: Rano Karno Klaim Lebih Pengalaman Pimpin Banten.
Lebih jauh Embing mengatakan, soal janji Bupati Tangerang yang akan membangun rusun untuk ditempati warga Kampung Baru, adalah suatu bualan. **Baca juga: Ratusan Calon Jemaah Umroh Geruduk PT GAM di Tangerang.
Pasalnya, kata dia, berdasarkan ketentuan yang ada, kawasan keselamatan penerbangan (KKOP), seperti di Kelurahan Dadap ini, tidak boleh ada bangunan yang menjulang ke langit.(alby)
