oleh

Pendataan KB di Tangsel Rawan Dipolitisasi

Kabar6-Pengumpulan sebanyak 2.500 Kartu Tanda Penduduk (KTP) di setiap kelurahan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB), rawan dipolitisasi.

 

Pengamatan kabar6.com di lapangan, kader pendata berkeliling ke rumah warga untuk mengisi formulir pendataan KB, dan hasilnya langsung dikumpulkan untuk selanjutnya dikumpulkan di setiap kelurahan.

 

Pengamat Kebijakan Publik M Sabeth Abilawa mengatakan, tindakan pengumpulan data oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel melalui BPMPKB itu, sangat tidak etis dan rawan dipolitisasi.

 

“Apa pun kemasannya sikap BPMPPKB sangat tidak etis untuk mengumpulkan data dengan cara seperti itu,” kata M Sabeth Abilawa, saat dihubungi kabar6.com melalui telepon selularnya, Rabu (13/5/2015).

 

Maka dari itu, tambah Sabeth, dirinya berharap kegiatan yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat tidak diselewengkan untuk kepentingan tertentu apalagi politik. ** Baca juga: Kurdi Matin Incar UU ITE di Kasus Video “Rampok APBD”

 

“Saya berharap masyarakat harus kritis dengan setiap kegiatan yang dilakukan door to door, jadi tahu maksud dan tujuan kegiatan itu jangan sampai disalahgunakan,” imbuh Sabeth.(ard)

Berita Terbaru