Kabar6-Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti pencopotan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Rudy Sufahradi Novianto. IPW menilai pencopotan itu ada kaitannya dengan bursa calon Kapolri.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyampaikan, IPW melihat pencopotan Kapolda Metro Jaya dalam dua hal. Pertama, pencopotan itu sebagai akibat Kapolda Metro Jaya, cereboh membiarkan kerumunan massa dalam kasus habib Rizieq.
Kedua, pencopotan Kapolda Metro bagian dari manuver persaingan dalam bursa calon Kapolri. Dimana Kapolda Metro Irjen Nana Sudjana sebagai salah satu calon kuat dari geng Solo.
“Kecerobohan itu dimanfaatkan sebagai manuver dalam persaingan bursa calon Kapolri. Dalam kasus pencopotan Kapolda Jabar yang bersangkutan diikutsertakan karena dianggap membiarkan kerumunan massa dalam acara Habib Rizieq di Jawa barat,” terang Neta dalam rilisny, Selasa (17/11/2020).
Sejak berkembangnya pandemi Covid-19, kata Neta, Polri sudah bersikap mendua dalam menjaga protokol kesehatan. Padahal, sambung Neta, Kapolri telah mengeluarkan ketentuan agar jajaran Polri bersikap tegas dalam menindak kegiatan masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan.
Neta menyebut, hal itu terlihat dari berbagai kegiatan masyarakat yang dibubarkan polisi di sejumlah daerah, seperti pesta perkawinan dan lainnya. Tapi dalam kegiatan yang dilakukan sejumlah tokoh atau dihadiri sejumlah tokoh yang berpengaruh, polisi tidak berani membubarkannya.
“Misalnya dalam Munas PBSI yang dipimpin Wantimpres Wiranto di Tangerang, acaranya tetap berlangsung tanpa dibubarkan polisi. Begitu juga dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Habib Rizieq sepulang dari Arab Saudi, polisi tak berdaya membubarkannya,” sebutnya.
Kasus itu memunculkan opini di masyarakat bahwa polisi hanya berani pada masyarakat yang tidak punya pengaruh dan takut pada figur-figur yang berpengaruh.
“Apalagi dalam kasus Habib Rizieq dimana massa dan pendukungnya cukup banyak, Polda Metro Jaya dan Kapolda Jabar sepertinya tidak mau ambil risiko dan membiarkannya,” paparnya.
Padahal apa yang dilakukan polisi itu bisa dinilai masyarakat sebagai tindakan tajam ke atas tumpul ke bawah. Sikap polisi yang mendua itu, menurut Neta, tidak hanya mengganggu rasa keadilan public, tapi juga membiarkan klaster pandemi Covid 19 berkembang luas.
**Baca juga: Tiga Usulan UMK yang Diminta Buruh Tangsel Telah Dikirim ke Gubernur Banten
Seharusnya Polri satu sikap, kata Neta, yakni bersikap tegas pada semua pelanggar protokol kesehatan agar penyebaran pandemi Covid19 bisa segera dikendalikan.
Dengan adanya tindakan tegas kepada Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar, itu IPW berharap para Kapolda lain bisa bersikap tegas untuk menindak dan membubarkan aksi kerumunan massa di massa pandemi Covid19 ini. “Jika mereka tidak berani bersikap tegas, siap-siap mereka ditindak tegas dan dibubarkan atasannya,” pungkasnya.(eka)
