Kabar6-Penanganan bagi warga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) begitu pelik. Dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel ibarat mengurai benang kusut yang sulit untuk diurai, hingga menyisakan Pekerjaan Rumah (PR).
“Kita menyadari masalah-masalah PMKS tidak bisa ditangani secara maksimal karena kita belum punya panti sendiri,” ujar Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Purnama Wijaya, Sabtu (10/5/2014).
Kasus PMKS, khususnya dugaan penelantaran anak, cukup marak di Tangsel. Pada 24 Februari lalu, seorang bayi laki-laki dalam keadaan lemas akibat dehidrasi ditemukan warga di Jalan Buaran Gardu, Serpong, tepatnya di selokan dekat kuburan.
Lalu pada 30 April satu bayi laki-laki yang diperkirakan berumur dua bulan ditemukan di depan ruko Golden Vienna, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong.
Yang terbaru, sepasang bayi laki-laki kembar diduga ditelantarkan pasangan penjual kopi keliling di RT 06/02 Kelurahan Lengkong Karya, Serpong Utara, Minggu (4/5).
Satu dititipkan ke warga, satu lagi dititipkan pada bidan. Hingga kini keberadaan kedua orangtua bayi itu belum terang.
Dikatakan Purnama, kasus PMKS selain penelantaran anak juga cukup marak terjadi di kota yang merupakan pemekaran Kabupaten Tangerang itu. Akan tetapi, masalah sosial itu masih sulit ditangani lantaran Pemkot belum memiliki panti rehabilitasi sosial.
“Seharusnya sejak Perda PMKS ditetapkan pada 2012, satu tahun berikutnya kita bisa memiliki panti sosial,” bilang Purnama. Ia beralasan, panti sosial belum tersedia karena Pemkot fokus membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
Sayangnya, Kota Tangsel sampai saat ini belum memiliki panti rehabilitasi sosial. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) tentang PMKS sudah ada sejak 2012. Ketiadaan panti membuat kasus PMKS menjadi tak bisa ditangani dengan semestinya. **Baca juga: Peredaran Miras Meresahkan, Tangsel Disuruh Nyontek Cirebon.
Dikatakan Purnama, dibutuhkan biaya besar untuk membangun panti rehabilitasi dan menyiapkan sarana-prasarana penunjang. “Saya rasa Rp 20 miliar tidak cukup,” ujar mantan Camat Setu dan Ciputat Timur itu.(yud)
