Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, membatalkan rencana pelepasan saham miliknya dari BJB.
Penyebabnya dikarenakan bank BJB dinilai masih memberikan keuntungan kepada Pemprov Banten, ketimbang saham tersebut buru-buru dipindah bukukan atau dicabut untuk keperluan yang lain dan belum jelas peruntukannya.
Sekedar untuk diketahui, setiap tahunnya Pemprov Banten memperoleh keuntungan dari hasil investasi tersebut dari Bank BJB mencapai Rp47 miliar, dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri bagi daerah.
Kepala Bidang Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, Pemprov Banten akhirnya resmi membatalkan atau melepas sahamnya dari BJB.
Penyebabnya dikarenakan sampai saat ini Pemprov Banten masih memperoleh keuntungan pasti dari hasil kerjasama tersebut, ketimbang harus buru-buru mencabutnya dari saham BJB, kemudian dipindahkan untuk keperluan yang lain.
“Enggak jadi. Kita tidak jadi mengeluarkannya, tetap di sana (bank BJB,red), gak jadi dijual,” kata Mahdani, kepada Kabar6.com, Kamis (4/4/2019).
Menurutnya, hal itu setelah melewati pertimbangan matang, sehingga akhirnya Pemprov Banten memutuskan untuk tetap terus menjalin kerjasama dengan bank BJB, karena Bank BJB dinilai masih dibutuhkan, ketimbang harus menjualnya.
Menurutnya, setiap tahunnya Pemprov Banten memperoleh keuntungan mencapai Rp47 miliar setiap tahunnya dari BJB, dari hasil investasi tersebut.**Baca Juga: Ratusan Karyawan Hotel dan Restoran di Kota Tangerang Ikut Uji Kompetensi.
“Biarin saja di sana, karena memang menghasilkan. Dan memang enggak boleh di dalam Permendagri menginvestasikan uang daerah itu di usaha yang merugi, harus di usaha yang untung,” katanya.
Selain itu, kata Mahdani, sampai saat ini Pemprov Banten sendiri masih terus mencari-cari langkah yang paling tepat dalam menginvestasikan sahamnya, ketimbang harus terburu-buru untuk mencabutnya.
Pada prinsipnya, usaha yang dilakukan tetap harus menguntungkan Pemprov Banten, dari hasil penananaman saham tersebut.
“Ngapain juga buru-buru dilepas, kalau di sana menghasilkan. Sambil berpikir langkah yang paling tepat selanjutnya. Malah yang harus dipikirkan usaha apa lagi yang bisa menghasilkan bagi PAD Banten,” katanya.
Rencananya, lanjut Mahdani, di dalam rapat RUPS bank BJB yang akan dilaksanakan pada bulan April mendatang nanti, pencabutan saham milik Pemprov Banten dari bank BJB juga akan diumumkan dihadapan para tamu undangan dan pemegang saham yang hadir.
Saat ini, saham milik Pemprov Banten sendiri di Bank BJB sudah mencapai Rp1 triliun lebih, dari sebelumnya yang hanya Rp150 miliar.(Den)
