oleh

Pemkot Tangsel Ajukan Surat Keberatan Pengoperasian APTB

Kabar6-Pengoperasi moda transportasi  massal Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus (APTB) oleh Pemda DKI Jakarta di wilayah Kota Tangerang Selatan mendapatkan reaksi keras dari pemerintah daerah setempat. Faktor komunikasi dan belum layaknya kondisi ruas jalan menjadi alasan penolakan.

“Kita (Pemkot Tangsel) mengetahui jalur APTB pada saat mendekati acara peluncuran, itu juga tidak ada undangan dari Pemprov DKI,” cetus Kabid Angkutan Umum Dishubkominfo, Wijaya Kusuma, kepada wartawan, Senin (15/10/2012).

Reaksi keras tersebut sempat dilontarkan saat rapat hasil evaluasi APTB pada Selasa (9/10/2012) lalu.  Wijaya mengutarakan, meskipun menjadi lintasan APTB, sampai saat peluncuran pihaknya merasa tidak pernah dilibatkan.

Terkait penolakan kehadiran APTB, lanjut Wijaya, sebelumnya juga sempat diucapkan Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany. Ada beberapa alasan mengapa Pemkot Tangsel bersikap demikian.
Diantaranya, pada saat proses perencanaan kegiatan APTB yang masuk ke kota Tangsel, tanpa didahului surat dari Pemprov DKI.

Kondisi demikian mencerminkan kurangnya koordinasi Pemprov DKI terhadap Pemkot Tangsel, salah satunya terkait kajian teknis armada APTB.
“Hal ini kan kebijakan Pemerintah Daerah, harusnya mereka (Pemprov DKI) berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemkot Tangsel karena kita (Pemkot Tangsel) juga ada di dalamnya,” ujarnya.

Menurut Wijaya, sebenarnya kehadiran APTB di kota Tangsel juga belum perlu dilakukan, mengingat hingga saat ini belum tersedianya fasilitas pendukung APTB di kota hasil pemekaran kabupaten Tangerang tersebut.

Kehadiran APTB justru berbenturan dengan kondisi jalan yang macet di pasar Ciputat serta sempitnya ruas jalan. Sebagai tolak ukur, Wijaya juga melihat kehadiran kendaraan pengangkut massal tersebut di beberapa wilayah sebelumnya dinilai kurang efektif.

Menindak lanjuti hal itu, dalam waktu dekat Pemkot Tangsel akan melayangkan surat penolakan kehadiran APTB Kota Ciputat kepada Gubernur dan Dishubkominfo DKI Jakarta serta Gubernur dan Dishubkominfo Provinsi Banten.

“Kita lihat saja APTB yang sudah ada sebagian besar kurang dimanfaatkan masyarakat,” terangnya.(yud)

Berita Terbaru