Kabar6-Pemkab Pandeglang mengaku belum memiliki solusi untuk menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran klaim BPJS ke RSUD Berkah. Meski pun Pemkab telah menggelar rapat khusus bersama RSUD Berkah, Dinas Kesehatan termasuk pihak BPJS.
Sebelumnya, BPJS lambat membayar klaim ke RSUD Berkah Pandeglang hingga mencapai Rp 15,7 miliar (yang sebelumnya diberitakan Rp 12 Miliar). DPRD Pandeglang pun telah memanggil pihak RSUD, Dinas Kesehatan dan BPJS untuk mengetahui keterlambatan pembayaran klaim tersebut.
Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengungkapkan, Pemkab telah mengkaji menggunakan fasilitas Supply Chain Financing (SCF) atau pinjaman jangka pendek ke bank. Namun menurutnya hal itu sulit dilakukan. Pasalnya belum ada rumah sakit di Banten yang telah mengunakan fasilitas SCF.
“Mekanisme itu sudah kita kaji, agak sulit kemungkinan (digunakan) kalau kita menjadi penjamin. Kita sedang membuka komunikasi lagi dengan BPJS untuk opsi itu di Banten belum ada,” ujar Tanto, Selasa (5/11/2019).
“Belum ada solusi, makanya opsi itu (SCF) sedang kita kaji,” sambung Mantan anggota DPRD Banten ini.**Baca juga: Tanto Sebut Hasil Pekerjaan Swakelola Lebih dari pada Kontraktualkan.
Lantaran belum ada rumah sakit di Banten yang menggunakan fasilitas SCF, lalu kemudin jika RSUD Berkah menjadi penjamin ke Bank untuk menanggulangi tunggakan BPJS. Tanto khawatir akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
“Pokoknya upaya apapun kita laksanakan untuk pelayanan masyarakat. Karena belum ada di daerah lain, nanti jadi masalah, itu kita hindari,”ujarnya.(Aep)
