Kabar6-Proses pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang bergeser dari rencana. Semula pembangunan itu akan dikerjakan oleh Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB).
Akan tetapi setelah adanya perubahan aturan, kewenangan itu akan dilimpahkan ke Pemerintah Daerah. Nantinya, Pemda harus menyelenggarakan tahap lelang untuk membangun ratusan Huntap.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita menuturkan, akibat adanya perubahan regulasi itu, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang akan melakukan lelang dini supaya Huntap segera terbangun. Sebab Irna menjanjikan, pembangunan Huntap bisa selesai setelah Lebaran Idul Fitri tahun ini.
“Padahal saya berharap Huntap bisa dikerjakan oleh pusat. Tetapi aturannya berubah terus hingga sekarang menunjuk Pemda untuk mengerjakan. Jadi mekanisme akan melalui tender,” katanya, Senin (23/12/2019).
Irna menargetkan, lelang dini itu bisa dimulai pada bulan Januari 2020. Karena sifatnya mendesak, Irna menyebut pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.
“Saya sih berharap bulan Januari sudah mulai dilakukan lelang dini sebagai program prioritas. Kami sudah menyampaikan ke LKPP perihal rencana ini supaya tidak ada kesalahan dikemudian hari,” tambahnya.
**Baca juga: Pembangunan Puskesmas Bojong Amburadul, Dinkes Pandeglang Didemo Mahasiswa.
Irna menyebut, nilai yang dikucurkan pemerintah pusat untuk pembangunan Huntap sekitar Rp75 miliar. Jumlah itu akan dibangunkan 709 unit Huntap yang tersebar diempat lokasi, yakni di Kecamatan Sumur, Panimbang, Labuan, dan Carita.
“Bantuan ini sebesar Rp75 miliar dari BNPB yang tersebat diempat titik. Untuk fasos fasumnya juga akan kami bangun,” sebut bupati.(Aep)
