oleh

KPN Soroti Pembangunan di Kota Tangerang yang Mangkrak

Kabar6-Sejumlah persoalan pembangunan di Kota Tangerang mendapatkan sorotan karena banyak yang mangkrak. Seperti pembangunan gapura berbatasan dengan Tangerang Selatan saat ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyebutkan gapura tersebut dalam masa lelang.

Kemudian pembangunan pasar lingkungan saat difungsikan juga tidak maskimal. Salah satunya Pasar lingkungan di Kecamatan Batuceper. Terlebih pembangunan pasar lingkungan di Gebang Raya, Periuk, itupun tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi akibat menelan kerugian negara. Empat orang jadi tersangka.

Bahkan, pembangunan water way di Jalan Ahmad Yani– saat ini disebut wisata perahu juga belum difungsikan usai pembangunan, sampai saat ini. Namun, pada Minggu, (27/3/2022) lalu, wisata perahu ini telah diuji coba oleh Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah.

“Kalau itu (uji coba perahu wisata) saya tidak hadir. Kalau gapura lagi lelang,” ujar Sekretaris Disbudpar Kota Tangerang, Ahmad Yunus Gunawan Wibisono saat dimintai keterangan di Gedung DPRD beberapa waktu lalu.

Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengatakan, seharusnya sekelas Pemkot infrastruktur dalam hal SDM cukup jelas. Namun, sebelum menciptakan sesuatu pasti ada perencanaan dari Bappeda. Lantaran tupoksinya, mereka mengkonsep, perencanaan harusnya sudah dihitung.

“Berarti kalau memang yang dibilang tadi seperti water way gak jadi, pasar lingkungan juga kadang-kadang bisa memainkan efek domino soalnya masalah ekonomi gak maksimal, itu patut dipertanyakan. Itu planning nya seperti apa dulunya,” ujar Adib saat berbincang dengan awak media di Gedung DPRD Kota Tangerang, Senin (30/5/2022).

“Dibuat secepat kilat, sudah ada planning belum. Kalau sudah, planning pasti ada, tapi cara menghitung nya bagaimana sebenarnya. Tapi kita tidak bisa menyalakan semua kepada Eksekutif, kan ada Legislatif juga sebagai konco teman diskusi menetapkan anggaran,” tambahnya.

Adib menyampaikan hal tersebut harus menjadi catatan, sejauh mana legislatif dan eksekutif dapat menyetujui program tersebut. “Berarti kalau itu sudah dilakukan walikota yang keren, berarti dia bisa menundukkan kekuasaan politik atas nama birahi pembangunan,” ungkapnya.

“Ketika kekuasaan politik, ketika dia Pilkada bisa melawan kotak kosong, itu sudah absolut menurut saya. Apapun itu Legislatif dalam “bisa dikondisikan” itu adalah hal-hal yang wajar. Ini menang mutlak, gak ada lawan,” tambahnya yang juga pengajar di Kampus Unis Tangerang itu.

Adib menyatakan kekuatan politik di Kota Tangerang saat ini pada Walikota. Namun ia menilai DPRD hanya teman Walikota saja.

“Bisa dikatakan seperti itu, karena kekuasaan politik ada pada dia (Walikota). Jadi mungkin menurut dia (Arief) DPRD itu hanya teman saja. Bisa hanya dikatakan stampel saja,” terangnya.

**Baca juga:Wujudkan Pemilu Berkualitas, Bawaslu Kembali Sambangi Parpol

“Suka tidak suka pembangunan digalakkan oleh pak Arief ini kebanyakan pembangunan yang mercusuar yang gak jauh dari taman, gitu-gitu saja. Pasar lingkungan yang masih gak maksimal, dia bikin pasar pasti ada tujuan efek domino. Pasar disebar-sebar bagaimana UMKM bisa masuk, tapi yang terkonsentrasi itu di pasar lama (Anyer),” sambungnya.

“Ketika ada pasar efek domino kan jalan. Tapi ini kan tidak, yang ada hanya di jalan Kali Sipon. Ujung-ujungnya bikin macet orang,” tegasnya.

Ketika disinggung soal kontrol DPRD, Adib menyarankan untuk bertanya kepada DPRD. Namun Ia berpendapat, ketika legislatif mengetok palu soal anggaran, mereka terlebih dahulu melakukan rapat antara eksekutif dan legislatif.

“Fungsi mereka (DPRD) sebagai legislasi, pengawasan, budgeting itu kan fungsi mereka melekat. Harusnya hitung-hitungan sudah jelas, salah mereka berdua. Misalnya dinas gak mungkin punya anggaran kalau mereka tidak setuju. Mereka rapat plan ini, kalau mereka tidak setuju gak bakalan ada,” tandasnya. (Oke)