Kabar6-Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan ikut mengkritik tertutupnya pembahasan anggaran antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tangerang. Dirinya menilai tertutupnya pembahasan merupakan tradisi lama yang harus ditiggalkan.
“Berarti DPRD dan TAPD masih menggunakan tradisi lama dalam pembahasan anggaran. Ini sebuah kemunduran,” ujar Misbah kepada wartawan, Senin (30/8/2021).
Padahal, saat ini merupakan era keterbukaan informasi publik. Kendati, APBD merupakan dokumen publik yang harus dibuka kepada masyarakat.
Misbah menyarankan agar pembahasan anggaran dilakukan secara live streaming agar masyarakat dapat memantau apa yang tengah dibahas eksekutif dan legislatif.
“Harusnya pembahasan anggaran bisa dilakukan lebih transparan, minimal via live streaming sehingga masyarakat juga bisa memantau apa yang sedang dibahas oleh Banggar DPRD dan TAPD, dan bila perlu memberi masukan,” tegasnya.
Misbah menegaskan, pemerintah yang transparan ialah yang dapat mempublikasikan rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan pembahasan anggaran dibuka untuk publik. Walaupun tidak bisa memberikan usulan secara langsung, minimal terdapat masyarakat atau media yang mengawasi.
“Minimal ada ‘fraksi balkon’ dari masyarakat sipil dan media, atau bisa disiarkan secara langsung melalui live streaming medsos resmi DPRD atau Pemkot Tangerang,” katanya.
Dengan terbukanya pembahasan anggaran, dapat meminimalisir munculnya anggaran yang tidak sesuai kepentingan publik dalam APBD. Sehingga, eksekutif maupun legislatif tidak perlu repot mencoret anggaran yang tidak sesuai dengan kepentingan publik.
Diketahui, DPRD Kota Tangerang telah beberapa kali mencoret anggaran yang menuai polemik di masyarakat. Seperti, pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD, pembangunan gedung DPRD dan pengadaan baju dinas dewan yang bermerek mewah.
“Pembatalan baju dewan itu salah satu contoh saja, pasti masih banyak anggaran-anggaran yang peruntukan dan manfaatnya tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini yang seharusnya dipantau dan diefisienkan karena berpotensi pemborosan anggaran,” tegasnya.
Pembahasan anggaran pemerintah Kota Tangerang masih jauh dari kata transparan. Pembahasan anggaran masih dilakukan secara tertutup antara Banggar DPRD dengan TAPD pemkot Tangerang.
Padahal, beberapa daerah seperti Jakarta sudah melakukan pembahasan anggaran secara terbuka. Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan, pembahasan secara tertutup memang telah dilakukan dari tahun ketahun.
“Itu mah sudah seperti biasanya memang sudah kita bahas dari tahun ketahun sudah (tertutup) seperti itu. Gak ada maslah kayaknya,” ujar Sachrudin usai pengesahan nota Kesepakatan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Tangerang 2022, Rabu (25/8/2021).
Ketua DPD Golkar itu menilai yang terpenting hasil dari pembahasan disampaikan secara terbuka. “Hasilnya kan terbuka. Ya nanti dibicarakan,” katanya.
**Baca juga: Vaksinasi Lanjutan, BIN Kembali Sasar dari Rumah ke Rumah Warga
Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan, setiap DPRD memiliki tata tertib (tatib) masing-masing. Sehingga pembahasan anggaran tidak dapat dilakukan secara terbuka.
“Ya kan ada tata tertib, rasanya hampir sebagian besar DPRD punya tata tertib dan mengacu ke situlah. Tinggal dicek aja tatib DPRD,” katanya. (Oke)
